Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Rohingya, Fraksi PAN Minta Pemerintah Usir Dubes Myanmar

Kompas.com - 02/09/2017, 18:25 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Pemerintah Indonesia menarik pulang Duta Besar RI di Myanmar. Sebaliknya, pemerintah juga diminta mengusir Duta Besar Myanmar untuk kembali ke negaranya.

"Fraksi PAN secara tegas meminta hal tersebut apabila Pemerintah Myanmar tidak mampu mengendalikan kerja aparatnya yang melakukan genosida terhadap warga Rohingya," kata anggota Fraksi PAN  Teguh Juwarno, saat menghadiri aksi damai di depan Kantor Kedutaan Myanmar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017).

Menurut Teguh, permintaan itu sudah disampaikan Fraksi PAN secara resmi dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI.

Baca: Indonesia Punya Pengaruh Besar untuk Hentikan Kekerasan Rohingya

Menurut Teguh, Fraksi PAN mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia yang sudah mengirim bantuan logistik melalui Kementerian Luar Negeri terhadap warga Rohingya. Namun, hal itu dinilai belum cukup.

Baca: PBB dan ASEAN Diminta Bersikap Tegas Atasi Kekerasan Terhadap Rohingya

Apalagi, menurut Teguh, eskalasi penderitaan yang dialami warga Rohingya semakin menjadi dalam beberapa hari terakhir.

"Kalau kami melihat dari tayangan BBC bagaimana anak-anak, kemudian perempuan yang diperkosa, desa-desa yang dibakar, anak-anak mengungsi dan jumlahnya begitu besar, diperkirakan 1,1 juta orang," kata Teguh.

Kompas TV Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Baca tentang


Terkini Lainnya
Kasus Keracunan MBG di NTT, BGN Didesak Evaluasi Penyedia Makanan
Kasus Keracunan MBG di NTT, BGN Didesak Evaluasi Penyedia Makanan
Nasional
Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Perpecahan, Program Apapun Tidak Bisa Dilaksanakan
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Perpecahan, Program Apapun Tidak Bisa Dilaksanakan
Nasional
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Nasional
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Nasional
Dukung Program Pemerintah yang Baik, Ma'ruf Amin: Tak Usah Takut Dikatakan Antek
Dukung Program Pemerintah yang Baik, Ma'ruf Amin: Tak Usah Takut Dikatakan Antek
Nasional
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Nasional
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
Nasional
Jasa Raharja Gelar Peringatan Hari Anak Nasional 2025, Jadikan 3.000 Anak sebagai Duta Informasi Keselamatan Lalu Lintas
Jasa Raharja Gelar Peringatan Hari Anak Nasional 2025, Jadikan 3.000 Anak sebagai Duta Informasi Keselamatan Lalu Lintas
Nasional
Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda, Bahas Ekonomi dan Teknologi hingga 5 Jam
Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda, Bahas Ekonomi dan Teknologi hingga 5 Jam
Nasional
Kemenag Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 untuk 21.490 Mahasiswa
Kemenag Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 untuk 21.490 Mahasiswa
Nasional
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Nasional
Konflik Thailand-Kamboja, Komisi I Harap Adanya Gencatan Senjata
Konflik Thailand-Kamboja, Komisi I Harap Adanya Gencatan Senjata
Nasional
Kejagung Cekal Dua Bos Sugar Group Pergi Ke Luar Negeri
Kejagung Cekal Dua Bos Sugar Group Pergi Ke Luar Negeri
Nasional
Sorot Pembangunan IKN, Anggota DPR: Jangan Jadi Ambisi dan Beban Jangka Panjang
Sorot Pembangunan IKN, Anggota DPR: Jangan Jadi Ambisi dan Beban Jangka Panjang
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau