Kapolri: Isu Rohingya "Digoreng" untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi

Lihat Foto
KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan penetapan gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik.
|
Editor: Sandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menganggap, isu konflik Rohingya di Myanmar ramai di Indonesia bukan lagi karena mengangkat sisi kemanusiaan.

Ia menilai, isu tersebut diolah sedemikian rupa oleh kelompok tertentu sehingga berbelok menyerang pemerintahan Joko Widodo.

"Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

(baca: Cak Imin: Kekerasan terhadap Warga Rohingya Bukan Konflik Agama)

Tito mengacu pada perangkat lunak analisis opini di platform media Twitter. Dari analisis tersebut, sebagian besar pembahasan mengenai Rohingya yang berkembang, dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya.

Video Rekomendasi

"Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah. Ini gaya lama," kata Tito.

Tito mengatakan, cara-cara tersebut juga digunakan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 untuk menyerang salah satu calon dan pemerintah.

"Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk digoreng-goreng. Ini penelitian ini dari software opinion analysist," kata Tito.

(baca: Wiranto: Peristiwa Rohingya Tak Perlu Diributkan di Dalam Negeri)

Munculnya sentimen keagamaan, kata Tito, justru makin jauh dari isu kemanusiaan. Komentar netizen yang mengkaitkan konflik Rohingya dengan pemerintah Indonesia lebih kuat ketimbang gerakan kemanusiaan untuk membantu.

Tito juga menganggap tak perlu ada aksi-aksi merespons konflik Rohingya. Sebab, pemerintah Indonesia juga sudah bergerak.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta pemerintah Myanmar menghentikan dan mencegah kekerasan terhadap warganya, khususnya etnis Rohingya.

(baca: Jokowi Minta Myanmar Hentikan Kekerasan terhadap Warga)

Jokowi menyesalkan aksi kekerasan di Rakhine, Myanmar, yang menyebabkan puluhan ribu warga melarikan diri.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam pernyataan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9/2017).

(baca: Jokowi: Menangani Masalah Myanmar Tak Cukup dengan Kecaman)

Kepala Negara sudah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertolak ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar agar memberikan perlindungan kepada semua warganya, termasuk Muslim di Myanmar.

Presiden menyampaikan penyesalannya atas aksi kekerasan yang terjadi di Myanmar sejak dua pekan lalu.

"Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State Myanmar, perlu sebuah aksi nyata tidak hanya kecaman-kecaman," kata Jokowi.

Kompas TV
Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades



Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Tag

Artikel Terkait



Video Pilihan

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi