Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ajak Nasdem Kerja Sama Bangun Parpol Berintegritas

Kompas.com - 13/09/2017, 17:45 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan kerja sama dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk membangun sistem partai politik yang berintegritas.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, suka atau tidak suka, partai politik di Indonesia harus diperkuat.

Salah satu penguatannya dengan cara membangun sistem parpol yang berintegritas.

"Kami tawarkan kerja sama untuk mulai membangun sistem integritas di partai. Partai politik adalah pilar yang penting, itu kami sepakat," kata Pahala, di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Melalui sistem parpol yang berintegritas, kata Pahala, korupsi yang selama ini menjadi citra negatif parpol akan bisa ditekan atau bahkan dicegah sejak awal.

"Sejak 2012 parpol menjadi bagian yang penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Paling besar kasusnya penyuapan, pengadaan dan perijinan. Meski kami percaya tidak ada single factor korupsi, pasti selalu ada multi factor," kata dia.

Menanggapi itu, Ketua DPP Bidang Informasi dan Komunikasi Nasdem, Willy Aditya mengatakan, partainya menyambut baik tawaran kerja sama KPK tersebut. Apalagi, Nasdem juga sudah bekerja sama dengan dua institusi penegak hukum lainnya yakni Kepolisian dan Kejaksaan.

"Kami sambut baik kedatangan KPK untuk bangun sistem integritas kepartaian. Sejauh ini Nasdem sudah kerja sama dengan dua institusi hukum negeri ini. Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses pengusungan bakal calon Pilkada 2015 dan 2017," kata dia.

Menurut Willy, melalui kerja sama tersebut, Nasdem akan memberikan semua data anggota DPR dari Nasdem dan data calon kepala daerah yang akan maju kontestasi Pilkada.

"Sehingga kita dapat pemimpin yang berintegritas," kata dia.

"Nasdem juga akan surati semua anggota DPRD dari Nasdem untuk serahkan LHKPN. DPR kan sudah. Tapi kami juga minta KPK ada instrumen lain tak hanya LHKPN, untuk pencegahan korupsi," kata dia.

Kompas TV Komisi III DPR Gelar Rapat Dengar Pendapat dengan KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com