Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Bali Democracy Forum ke-10, Ini Pesan Jusuf Kalla

Kompas.com - 07/12/2017, 12:15 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 di Serpong, Tangerang, Banten.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 7-8 Desember 2017.

Menurut Kalla, BDF merupakan ajang yang penting untuk saling bertukar berbagai hal seperti pikiran, pengalaman dari berbagai negara.

"Bali Democracy Forum tempat di mana kita semua saling bertukar pandangan, sangat penting, sharing pengalaman dan tentunya pelajaran," ujar Kalla di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (7/12/2017).

Kalla mengatakan BDF tak digelar di Bali tapi dipindahkan ke Banten karena erupsi Gunung Agung. Itu menunjukkan bahwa Indonesia tak hanya Bali semata.

"Kita tidak berada di Bali, tetapi di Banten. Indonesia bukan hanya Bali. Kita Indonesia mempunyai 17.000 pulau, 3.000 pulau yang mempunyai penduduk," ucap dia.

"Apabila anda ingin ke pantai, Banten juga mempunyai pantai yang baik untuk dilihat pemandangannya yang indah, bukan hanya Bali," tambahnya.

Kalla juga bercerita tentang Indonesia yang punya sejarah panjang dalam menjalankan sistem demokrasi di negeri ini, sejak Indonesia merdeka 72 tahun yang lalu.

"Indonesia dengan bentuk republik, dengan dasar pelaksanaannya Pancasila, demokrasi yang menjadi bagian dalam menjalani hidup bagi bangsa ini," kata dia.

Meski demikian diakui Kalla, demokrasi di Indonesia sempat tak berjalan mulus ketika pemerintahan menjadi otoriter pada orde lama.

"Selama 72 tahun indonesia mengalami banyak perubahan-perubahan. Presiden pertama, setelah lebih dari 10 tahun, cenderung untuk menjadi otoriter," kata dia.

"Demokrasi berjalan dengan baik, hanya 10 tahun. Diganti oleh presiden ke-2, yang juga demokratis, selama hampir 5 tahun. Setelah itu, 20 tahun lebih, berjalan dengan lebih otoriter," lanjut Kalla.

Usai masa pemerintahan otoriter, Indonesia baru kembali menjalankan sistem demokrasi di tanah air usai krisis tahun 1997 silam.

"Kita mulai lagi demokrasi terbuka setelah krisis tahun 1997. Sampai sekarang, 20 tahun demokrasi terbuka dijalankan dengan baik di Indonesia ini," kata dia.

"Belajar dari itu, Indonesia menetapkan kenapa presiden hanya boleh 2 kali, maksimum 10 tahun. Karena presiden yang berkuasa lebih lama, cenderung dia berubah dari demokrasi ke otoritarian," tambahnya.

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Nasional
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
Nasional
Jasa Raharja Gelar Peringatan Hari Anak Nasional 2025, Jadikan 3.000 Anak sebagai Duta Informasi Keselamatan Lalu Lintas
Jasa Raharja Gelar Peringatan Hari Anak Nasional 2025, Jadikan 3.000 Anak sebagai Duta Informasi Keselamatan Lalu Lintas
Nasional
Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda, Bahas Ekonomi dan Teknologi hingga 5 Jam
Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda, Bahas Ekonomi dan Teknologi hingga 5 Jam
Nasional
Kemenag Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 untuk 21.490 Mahasiswa
Kemenag Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 untuk 21.490 Mahasiswa
Nasional
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Nasional
Konflik Thailand-Kamboja, Komisi I Harap Adanya Gencatan Senjata
Konflik Thailand-Kamboja, Komisi I Harap Adanya Gencatan Senjata
Nasional
Kejagung Cekal Dua Bos Sugar Group Pergi Ke Luar Negeri
Kejagung Cekal Dua Bos Sugar Group Pergi Ke Luar Negeri
Nasional
Sorot Pembangunan IKN, Anggota DPR: Jangan Jadi Ambisi dan Beban Jangka Panjang
Sorot Pembangunan IKN, Anggota DPR: Jangan Jadi Ambisi dan Beban Jangka Panjang
Nasional
Anggota Komisi I: Indonesia Bisa Jembatani Komunikasi Thailand-Kamboja
Anggota Komisi I: Indonesia Bisa Jembatani Komunikasi Thailand-Kamboja
Nasional
Kemenag Diminta Perluas Akses Pendidikan di Daerah Sulit Terjangkau
Kemenag Diminta Perluas Akses Pendidikan di Daerah Sulit Terjangkau
Nasional
Menkomdigi Ingatkan Tidak Semua Platform Digital Layak Diakses Anak
Menkomdigi Ingatkan Tidak Semua Platform Digital Layak Diakses Anak
Nasional
HUT Ke-78, Menaker Ingin Jadikan Kemenaker sebagai Ruang Bertumbuh
HUT Ke-78, Menaker Ingin Jadikan Kemenaker sebagai Ruang Bertumbuh
Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Pertamina Bagikan Seragam Sekolah untuk Anak-anak Balikpapan
Peringati Hari Anak Nasional, Pertamina Bagikan Seragam Sekolah untuk Anak-anak Balikpapan
Nasional
Gerebek Markas Anjing Polisi Terbesar di Indonesia | Brigade Podcast
Gerebek Markas Anjing Polisi Terbesar di Indonesia | Brigade Podcast
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau