Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah dan DPR Segera Rampungkan Revisi KUHP

Kompas.com - 19/01/2018, 12:36 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menuturkan bahwa DPR dan pemerintah akan merampungkan beberapa rancangan undang-undang yang menjadi skala prioritas pada akhir masa persidangan III DPR tahun sidang 2017-2018.

Salah satunya adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Salah satunya RKUHP, UU MD3 pasti, dan nanti saya akan mereview paling tidak ada 10 UU sebelum periode ini (masa sidang) berakhir, yang bisa kami selesaikan dan terkait langsung dengan kepentingan masyarakat," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Baca juga: Prabowo Dianggap Tepat Pilih Putin daripada ke KTT G7: Di Rusia Jadi Tamu Utama, di Kanada Jadi Pendengar

Meski demikian, menurut Bambang, pembahasan RKUHP saat ini masih terkendala di beberapa pasal. Namun, ia belum bisa menyebutkan pasal-pasal apa saja yang menjadi kendala.

Selain itu, mantan pimpinan Komisi III itu juga mengungkapkan lamanya pembahasan RKUHP terkendala dengan kelalaian pihak pemerintah dalam menghadiri rapat pembahasan.

"Tentang pembahasan UU dari sisi pemerintah juga sering lalai makanya saya akan minta masukan dan akan saya umumkan ke publik manakala ada pemerintah yang sering mangkir tidak hadir dalam rapat pembahasan," ungkapnya.

Baca juga: 5 Makanan dan Minuman yang Bantu Memecah Batu Ginjal, Apa Saja?

Hingga saat ini pembahasan RKUHP masih terkendala pada pasal yang menyangkut soal perzinaan di luar nikah dan perbuatan cabul antarsesama jenis.

Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi menuturkan bahwa pembahasan mengenai perluasan pidana zina masih ditunda. Sebab belum semua fraksi setuju dengan ketentuan tersebut.

Begitu juga dengan ketentuan pasal yang mengkriminalisasi kelompok homoseksual.

Baca juga: Keajaiban Kursi 11A Air India, Bagaimana Ramesh Selamat dari Ledakan Pesawat?

"Masalah 'kumpul kebo' itu masih dipending apakah setuju atau tidak kita mempidanakan hal tersebut. Kemudian masalah LGBT, itu juga masih dipending. Itu harus mendapatkan persetujuan dari semua fraksi," kata Taufiqulhadi.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani. Menurut Arsul, perluasan pasal zina masih harus dibahas dan membutuhkan persetujuan seluruh fraksi.

"Masih pembahasan, belum semua fraksi setuju," ucapnya.

Baca juga: Mahfud Sebut Langkah Purnawirawan TNI Usulkan Pemakzulan Gibran Sah dan Elegan

Berdasarkan catatan Institute Criminal and Justice System (ICJR), terdapat tiga fraksi yang berpendapat ketentuan pemidanaan hubungan seksual di luar nikah dihapus dari draf RKUHP. Sementara tujuh fraksi lainnya setuju.

Akhirnya pembahasan itu ditunda saat rapat Panja 14 Desember 2016.

Menurut jadwal kerja Komisi III, Rancangan KUHP akan diputuskan oleh DPR dan pemerintah pada 5 Februari 2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Lewat Telepon, Prabowo dan Trump Saling Ucapkan Selamat hingga Sepakat Perkuat Kerja Sama
Lewat Telepon, Prabowo dan Trump Saling Ucapkan Selamat hingga Sepakat Perkuat Kerja Sama
Nasional
Prabowo Naikkan Gaji Hakim, Anggota DPR: Tak Ada Lagi Alasan Main Mata, Main Curang
Prabowo Naikkan Gaji Hakim, Anggota DPR: Tak Ada Lagi Alasan Main Mata, Main Curang
Nasional
Ketua MA: Jabatan Hakim Bukan untuk Dipamerkan
Ketua MA: Jabatan Hakim Bukan untuk Dipamerkan
Nasional
Prabowo Terima Telepon Trump Selama 15 Menit, Apa yang Dibicarakan?
Prabowo Terima Telepon Trump Selama 15 Menit, Apa yang Dibicarakan?
Nasional
4 Pulau Jadi Perebutan Aceh dan Sumut Sejak 2008, Apa Istimewanya?
4 Pulau Jadi Perebutan Aceh dan Sumut Sejak 2008, Apa Istimewanya?
Nasional
Kenaikan Gaji Hakim: Solusi Permukaan Tak Menyentuh Inti Masalah
Kenaikan Gaji Hakim: Solusi Permukaan Tak Menyentuh Inti Masalah
Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Iran, Sebut Langgar Hukum Internasional
Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Iran, Sebut Langgar Hukum Internasional
Nasional
Ketua MA ke Hakim Eks Advokat: Dulu Bebas Bergaul, Kini Tolong Dibatasi
Ketua MA ke Hakim Eks Advokat: Dulu Bebas Bergaul, Kini Tolong Dibatasi
Nasional
Ketua MA: Jangan Gadaikan Jabatan Hanya demi Dolar dan Rupiah
Ketua MA: Jangan Gadaikan Jabatan Hanya demi Dolar dan Rupiah
Nasional
Menhan Sjafrie Minta Pandangan Purnawirawan dan Pakar soal Dewan Pertahanan Nasional
Menhan Sjafrie Minta Pandangan Purnawirawan dan Pakar soal Dewan Pertahanan Nasional
Nasional
2 Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur Jadi Saksi Eks Ketua PN Surabaya
2 Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur Jadi Saksi Eks Ketua PN Surabaya
Nasional
Usulan Syarat Sarjana Hukum untuk Penyidik Dikhawatirkan Bikin Kewalahan
Usulan Syarat Sarjana Hukum untuk Penyidik Dikhawatirkan Bikin Kewalahan
Nasional
Ketua MA Ingatkan Hakim: Mau ke Diskotek atau Karaoke Silakan, tapi Usia Jabatan Tak Panjang
Ketua MA Ingatkan Hakim: Mau ke Diskotek atau Karaoke Silakan, tapi Usia Jabatan Tak Panjang
Nasional
Greenpeace: Persoalan Tambang Raja Ampat Bukti Pemerintah Masih “No Viral, No Justice”
Greenpeace: Persoalan Tambang Raja Ampat Bukti Pemerintah Masih “No Viral, No Justice”
Nasional
Surabaya Tertibkan Izin Parkir Toko Swalayan, Wali Kota Eri: Untuk Lindungi Konsumen dan Pengusaha
Surabaya Tertibkan Izin Parkir Toko Swalayan, Wali Kota Eri: Untuk Lindungi Konsumen dan Pengusaha
BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau