Pemerintah Minta Kasus Pelecehan Seksual di National Hospital Surabaya Diusut
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meminta aparat penegak hukum untuk segera memproses kasus pelecehan seksual yang terjadi di National Hospital Surabaya.
Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, kasus pelecehan seksual yang terjadi di Surabaya termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan.
"Tentunya yang pertama harus diselesaikan adalah penegakkan hukumnya. Ini harus diproses," kata Pribudiarta ditemui usai penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Peradi, di Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Penegakkan hukum terhadap kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak melakukan pelecehan seksual di manapun.
"Pelecehan itu ada ruang hukumnya, di mana lelaki itu bisa dituntut pidana," kata dia.
(Baca juga: RS National Hospital Surabaya Pecat Perawat yang Melecehkan Pasien)
Sementara itu terkait rehabilitasi terhadap korban kekerasan, Pribudiarta menuturkan pihaknya menawarkan layanan rehabilitasi.
"Kami menawarkan kalau korban ingin mendapatkan pelayanan rehabilitasi, maka unit P2TP2A yang ada di Surabaya sudah siap," imbuh Pribudiarta.
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) akan memberikan layanan rehabilitasi kepada korban.
Baca juga: Syarat Mengurus Sertifikat Tanah Warisan, Lengkap dengan Biayanya
Sebelumnya, aksi pengakuan pelecahan seksual oleh seorang perawat kepada pasien perempuan beredar di media sosial sejak Rabu (24/1/2018).
Dalam video berdurasi 52 detik itu, seorang pasien dengan menangis meminta pengakuan seorang perawat yang mengaku dilecehkan saat dalam perawatan.
Pasien tersebut menyebut, saat dia tidak sadarkan diri, perawat tersebut meremas payudaranya.
Pengakuan si perawat dalam video itu disaksikan keluarga dan perawat lain. Seusai mengakui perbuatannya, si perawat meminta maaf dengan bersalaman kepada pasien dan keluarga pasien.
