Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ayah Prabowo Kerap Dianggap Neoliberal, Fadli Zon Membantah

Kompas.com - 04/04/2018, 10:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah tudingan neoliberal yang dialamatkan kepada ayah dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo.

Hal itu disampaikan Fadli Zon menanggapi kritik Prabowo terhadap elite politik di Indonesia yang turut mendesain ekonomi neoliberalisme di Indonesia sejak Orde Baru.

Sebagian orang menilai bahwa Sumitro Djojohadikusumo merupakan orang yang membawa paham neoliberalisme ke Indonesia. Namun, hal itu dibantah Fadli Zon.

"Salah besar (Sumitro disebut Neolib). Pak Mitro itu Keynesian (paham ekonomi yang diperkenalkan John Keynes)," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

"Beliau itu sudah menjadi Menteri Keuangan di zaman Bung Karno. Usia 30 tahun sudah jadi Menteri Keuangan. Tiga kali kalau tidak salah pada era itu, saya lupa berapa kali,"

(Baca juga: Saat Prabowo Mengenang Ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo)

Diketahui, Sumitro yang dikenal sebagai "Begawan Ekonomi Indonesia" pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, juga Menteri Perdagangan di era Presiden Soekarno. Sumitro kemudian dipercaya menjadi Menteri Riset di era Presiden Soeharto.

Bersama Widjojo Nitisastro, Sumitro kerap dianggap sebagai "tulang punggung" perekonomian Orde Baru.

Akan tetapi, menurut Fadli Zon, Sumitro justru banyak menggagas sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia yang berbasis keberpihakan kepada koperasi, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil serta menengah.

Fadli mengakui, Sumitro pernah mengirim sejumlah muridnya untuk belajar di University of California at Berkeley, Amerika Serikat (AS).

Salah satu dari murid yang dikirim untuk belajar di sana melalui bantuan Ford Foundation ialah Widjojo Nitisastro. Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri itu kemudian dikenal sebagai arsitek ekonomi Orde Baru.

Adapun, murid yang dikirim Sumitro untuk kuliah di AS diberi label sebagai "Mafia Berkeley", termasuk Sumitro. Nama ini diberikan oleh penulis AS, David Ransom, dalam majalah Ramparts pada 1970.

(Baca juga: Demokrat Nilai Kritik Prabowo soal Elite sebagai Cara Menggaet Pemilih)

Namun, Fadli Zon menjelaskan, saat itu dekan Fakultas Ekonomi di Berkeley merupakan penganut mahzab ekonomi strukturalis, bukan neoliberalisme. Namun, terjadi pergantian dekan sehingga mahzab ekonomi di Berkeley berubah menjadi neoliberalisme.

"Pak Mitro Bukan (neolib), jelas kok. Bahkan kakeknya Pak Prabowo (Raden Mas Margono Djojohadikusumo, ayah Sumitro) itu bisa dibilang Bapak Koperasi. Walaupun seringkali Bung Hatta yang disebut Bapak Koperasi. Tapi menurut saya, Bung Hatta itu Bapak Ekonomi Kerakyatan," ujar Fadli.

"Tapi kakeknya Pak Prabowo itu Pak Margono Djojohadikusumo itu sebetulnya adalah ketua koperasi bahkan di zaman Hindia Belanda," kata Wakil Ketua DPR itu.

Kompas TV Pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menuai beragam komentar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Peran 9 Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Pertamina
Peran 9 Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Pertamina
Nasional
Imigrasi Bima Waspadai Lonjakan WNA saat Festival Lakey 2025
Imigrasi Bima Waspadai Lonjakan WNA saat Festival Lakey 2025
Nasional
Imigrasi Sumbawa Bina 3 Desa, Dorong Warga Bekerja Legal di Luar Negeri
Imigrasi Sumbawa Bina 3 Desa, Dorong Warga Bekerja Legal di Luar Negeri
Nasional
Panglima TNI: Negara yang Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Pangan Rentan Intervensi Asing
Panglima TNI: Negara yang Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Pangan Rentan Intervensi Asing
Nasional
Ragukan File CDR KPK, Pengacara Hasto: Keasliannya Tidak Bisa Dibuktikan
Ragukan File CDR KPK, Pengacara Hasto: Keasliannya Tidak Bisa Dibuktikan
Nasional
Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak
Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak
Nasional
Saat 8 Tersangka Kasus Pertamina Digelandang Masuk Mobil Tahanan
Saat 8 Tersangka Kasus Pertamina Digelandang Masuk Mobil Tahanan
Nasional
Di Depan Kapolri, Said Iqbal Cerita Ada Buruh Meninggal karena Stres Usai Di-PHK Tanpa Pesangon
Di Depan Kapolri, Said Iqbal Cerita Ada Buruh Meninggal karena Stres Usai Di-PHK Tanpa Pesangon
Nasional
Apa Peran Riza Chalid dalam Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina?
Apa Peran Riza Chalid dalam Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina?
Nasional
Kejagung Sebut Kasus Pertamina Sebabkan Kerugian Hingga Rp 285 Triliun
Kejagung Sebut Kasus Pertamina Sebabkan Kerugian Hingga Rp 285 Triliun
Nasional
Organisasi Buruh Dunia Berikan Penghargaan ITUC kepada Kapolri
Organisasi Buruh Dunia Berikan Penghargaan ITUC kepada Kapolri
Nasional
Mensos: 100 Titik Tuntas, Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli 2025
Mensos: 100 Titik Tuntas, Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli 2025
Nasional
PGTC 2025 Resmi Dibuka, Mahasiswa Bisa Daftar Lomba Ilmiah Berkelanjutan
PGTC 2025 Resmi Dibuka, Mahasiswa Bisa Daftar Lomba Ilmiah Berkelanjutan
Nasional
Kejagung Kerja Sama dengan Jaksa RI di Singapura Buru Riza Chalid
Kejagung Kerja Sama dengan Jaksa RI di Singapura Buru Riza Chalid
Nasional
Hakim Saldi Isra Sebut Sengketa UU Hak Cipta Ariel Cs Masih Gelap
Hakim Saldi Isra Sebut Sengketa UU Hak Cipta Ariel Cs Masih Gelap
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau