Penyuap Rita Widyasari Divonis 3,5 Tahun Penjara
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun divonis 3,5 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Abun juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.
"Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi," ujar ketua majelis hakim Sugianto saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan Abun tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, Abun sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.
Baca juga: Kontraktor Akui Beri "Fee" 10 Persen kepada Timses Bupati Kukar
Menurut hakim, Abun terbukti memberikan uang Rp 6 miliar kepada Rita Widyasari. Uang itu terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima.
Sebelum dilantik sebagai bupati, Rita telah mengenal Hery Susanto Gun alias Abun. Pengusaha itu merupakan teman baik Syaukani HM yang merupakan ayah Rita.
Sejak pertengahan 2009, Hery Susanto telah mengajukan izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit. Namun, terdapat beberapa kendala.
Salah satunya, adanya overlapping (tumpang tindih) atas permohonan izin lokasi. Sebab, pada lokasi tersebut sudah pernah diterbitkan pertimbangan teknis pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama PT Gunung Surya dan PT Mangulai Prima Energi untuk kebun kelapa sawit.
Baca juga: Saksi: Bupati Kukar Terima Fee 6 Persen dari Tiap Proyek di Dinas PU
Selain itu, sebagian dari lokasi yang diajukan tersebut telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Kartika Kapuas Sari, sehingga sampai Mei 2010, izin lokasi tersebut tidak terbit.
Sebagai kompensasi atas izin lokasi yang telah diterbitkan, Abun memberikan uang kepada Rita yang seluruhnya berjumlah Rp 6 miliar. Adapun rinciannya, Rp 1 miliar pada 22 Juli 2010 dan Rp 5 miliar pada 5 Agustus 2010.
Abun terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
