Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Tepis Berbagai Hoaks Terkait Tercecernya KTP Elektronik

Kompas.com - 28/05/2018, 17:28 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menepis berbagai informasi bohong atau hoaks terkait peristiwa tercecernya KTP elektronik di Jalan Raya Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (26/5/2018).

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh menepis informasi akun Twitter @hulk_idn yang menyatakan ada KTP elektronik nasional yang dibuat di Beijing, China, hingga akhir Mei tahun ini. Adapun KTP yang tercecer dinilai hasil produksi dari Beijing.

Kicauan di Twitter tersebut telah di-retweet sekitar 1.300 kali, 1.900 likes, dan 190 komentar.

"Untuk inilah yang perlu disikapi. Ada di Twitter seperti, 'Sedang dibuat KTP di Beijing, China, paling lambat akhir Mei tahun ini dan terbukti 26 Mei 2018 banyak KTP data asing yang berceceran'. Itu tidak benar," kata Zudan dalam konferensi pers di Kemendagri, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Kemendagri Perketat Penerapan SOP Pemindahan E-KTP

Ia juga membantah foto yang menampilkan gudang besar berisi KTP elektronik merupakan bagian dari pabrik produksi dan penyimpanan KTP elektronik palsu.

Gudang tersebut murni untuk penyimpanan barang inventaris Kemendagri, termasuk KTP elektronik yang sudah invalid atau rusak.

Sejumlah kardus yang ditumpuk tak semuanya berisi e-KTP, melainkan dokumen kertas milik Kemendagri. E-KTP hanya sebagian kecil barang yang disimpan di gudang tersebut

"Ini adalah gudang resmi Kemendagri di (Kabupaten) Semplak. Bukan menyembunyikan KTP elektronik, itu adalah hoaks. Gudang itu benar dan tidak ada KTP palsu," kata Zudan.

Kemendagri memastikan seluruh e-KTP yang tersimpan di gudang adalah asli, namun rusak atau invalid.

Baca juga: Polisi Tidak Temukan Unsur Pidana Dalam Kasus Ribuan E-KTP Tercecer di Bogor

Zudan membenarkan terkait viralnya salah satu foto e-KTP dengan domisili di Muara Enim, Sumatera Selatan. Namun demikian, identitas tersebut bukan atas nama warga negara asing sebagaimana yang sempat beredar di media sosial.

KTP itu merupakan salah satu KTP invalid atau rusak dari warga yang berdomisili di Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia memaparkan, e-KTP keluaran 2010-2014 pada dasarnya dicetak di pusat, lalu didistribusikan ke daerah.

Sementara itu, e-KTP keluaran 2014 seterusnya dicetak di daerah masing-masing. Jika ada kerusakan, e-KTP yang ada dikembalikan ke pusat untuk dikirimkan blanko pengganti.

"Kalau ada yang rusak maka dikirim kembali ke pusat. Jadi yang tercecer macam-macam (asal domisilinya) ada dari Banyuwangi, Sumsel dan sebagainya. Ini untuk menjawab KTP-nya kok di pusat," kata dia.

Baca juga: Ekspedisi Pembawa Ribuan E-KTP yang Tercecer di Bogor Diberikan Sanksi

Terakhir, Zudan membantah e-KTP yang tercecer disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun pihak asing.

Kemendagri telah menugaskan 50 staf Dukcapil untuk memotong bagian ujung kanan atas e-KTP invalid atau rusak agar tak disalahgunakan untuk kepentingan apa pun.

"Sudah dipastikan tidak ada lagi keraguan untuk kepentingan lain. Dari pagi tadi 50 staf Dukcapil sudah lakukan proses pemotongan. Jadi tidak digunakan untuk kepentingan pileg, pilkada, dan pilpres," kata Zudan.

Kompas TV Puluhan ribu warga Kabupaten Bone Sulawesi Selatan belum melakukan rekaman kartu tanda penduduk elektronik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Soal Pemilu Dipisah, Nasdem: MK Memasuki dan Ambil Kewenangan Legislatif...
Soal Pemilu Dipisah, Nasdem: MK Memasuki dan Ambil Kewenangan Legislatif...
Nasional
Nasdem Nilai Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Bikin Krisis Konstitusional
Nasdem Nilai Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Bikin Krisis Konstitusional
Nasional
NasDem: Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Langgar Konstitusi
NasDem: Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Langgar Konstitusi
Nasional
Penahanan Kembali Eks Sekretaris MA Nurhadi oleh KPK Dinilai Melanggar HAM
Penahanan Kembali Eks Sekretaris MA Nurhadi oleh KPK Dinilai Melanggar HAM
Nasional
Tom Lembong Ungkap Pertemuan 4 Mata hingga Perintah Jokowi soal Pengendalian Harga Pangan
Tom Lembong Ungkap Pertemuan 4 Mata hingga Perintah Jokowi soal Pengendalian Harga Pangan
Nasional
Kontras Catat 602 Kasus Kekerasan dalam Setahun oleh Oknum Polisi
Kontras Catat 602 Kasus Kekerasan dalam Setahun oleh Oknum Polisi
Nasional
Dirjen Kemenbud: Fadli Zon Resmikan 20 Museum dalam 5 Bulan
Dirjen Kemenbud: Fadli Zon Resmikan 20 Museum dalam 5 Bulan
Nasional
Kenapa KPK Tangkap dan Tahan Lagi Eks Sekretaris MA Nurhadi Usai Bebas dari Sukamiskin?
Kenapa KPK Tangkap dan Tahan Lagi Eks Sekretaris MA Nurhadi Usai Bebas dari Sukamiskin?
Nasional
Diresmikan Prabowo, Wisma Danantara Diharap Menjadi Rumah Besar Investasi RI
Diresmikan Prabowo, Wisma Danantara Diharap Menjadi Rumah Besar Investasi RI
Nasional
KPK Tangkap Lagi Eks Sekretaris MA Nurhadi Usai Bebas dari Sukamiskin
KPK Tangkap Lagi Eks Sekretaris MA Nurhadi Usai Bebas dari Sukamiskin
Nasional
Tom Lembong Akan Dituntut Jumat Pekan Ini
Tom Lembong Akan Dituntut Jumat Pekan Ini
Nasional
Lemhannas Akan Kaji Dampak Pemisahan Pemilu dan Pilkada Atas Kualitas Demokrasi
Lemhannas Akan Kaji Dampak Pemisahan Pemilu dan Pilkada Atas Kualitas Demokrasi
Nasional
Kemenbud Ungkap Alasan Penulisan Ulang Sejarah
Kemenbud Ungkap Alasan Penulisan Ulang Sejarah
Nasional
JK soal Dubes AS Kosong: Dulu Saya Bikin Aturan, Hanya Boleh Kosong 3 Bulan
JK soal Dubes AS Kosong: Dulu Saya Bikin Aturan, Hanya Boleh Kosong 3 Bulan
Nasional
Tom Lembong Ungkap Pertemuan Empat Mata dengan Jokowi, Bahas Pengendalian Harga Pangan
Tom Lembong Ungkap Pertemuan Empat Mata dengan Jokowi, Bahas Pengendalian Harga Pangan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau