Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI Minta Kemendikbud Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional SMP

Kompas.com - 28/05/2018, 17:43 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP.

Hal tersebut disampaikan menanggapi persoalan turunnya nilai ujian nasional SMP tahun ini.

"Menurut saya pelaksanaan UN oleh Kemendikbud perlu dievaluasi, sebab menyiksa anak-anak," kata Retno di Kantor KPAI, Jakarta, 28/5/2018).

Baca juga: Malaise: Penyebab, Tanda-tanda, dan Cara Menghadapinya

Retno mengatakan, berdasarkan laporan yang masuk ke KPAI, anak-anak SMP mengaku kesulitan dalam mengerjakan soal UN tersebut.

"Laporan yang masuk ke KPAI, ketika itu anak-anak bersaksi soal itu enggak pernah diajari," ucap Retno.

Kemudian, menurut Retno, materi yang dicantumkan dalam soal di tingkat SMP itu sebenarnya merupakan soal untuk tingkat SMA.

Baca juga: Pengumuman UN SMP Hari Ini, Kemendikbud: Ada Penurunan Nilai

Retno melanjutkan, informasi yang beredar di media sosial memang memperlihatkan bahwa susahnya soal SMP memang bukan hoaks. Kesulitan itu nyata dan dihadapi anak-anak SMP yang mengerjakan UNBK.

"Jangan membuat kesimpulan seolah-olah anak tahun ini 'tidak lebih pintar dari tahun sebelumnya'. Jangan ambil kesimpulan seperti itu," ucap Retno.

Selain itu, Retno meminta Kemendikbud untuk tidak menunda-nunda pengumuman hasil UNBK SMP.

Baca juga: 6 Dokumen Kependudukan yang Tidak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW

"Kalau terjun bebas, ya evaluasi dong. Kalau mayoritas nilainya turun, berarti pemerintah harus berpikir terkait kinerja," ucap Retno.

Sebelumnya, Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir memaparkan, salah satu nilai UN turun akibat adanya perubahan standar dari Low Order Thinking Skill (LOTS) ke High Order Thinking Skill (HOTS).

Ia menegaskan, kementeriannya tak akan menurunkan standar ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Menurut Muhadjir, UNBK tahun depan tetap memakai soal dengan acuan standar HOTS.

"Mendikbud bisa saja menurunkan standar, lalu skornya naik semua. Tapi kami tak mau karena ingin membenahi pendidikan," kata Muhadjir.

Kompas TV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusahakan agar pelaksanaan UNBK di hari kedua dan ketiga tidak mengalami keterlambatan lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Kejagung Jemput Paksa Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief
Kejagung Jemput Paksa Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief
Nasional
Puan Bakal Diskusi dengan Pimpinan DPR soal Pendelegasian Pembahasan RUU Pemilu
Puan Bakal Diskusi dengan Pimpinan DPR soal Pendelegasian Pembahasan RUU Pemilu
Nasional
Puan Harap Sekolah Rakyat Tak Jadi Pesaing Sekolah Eksisting, tapi Pelengkap Sistem Pendidikan
Puan Harap Sekolah Rakyat Tak Jadi Pesaing Sekolah Eksisting, tapi Pelengkap Sistem Pendidikan
Nasional
Eks Stafsus Menaker Hanif Dhakiri Bungkam Usai Diperiksa KPK Terkait Pemerasan Izin TKA
Eks Stafsus Menaker Hanif Dhakiri Bungkam Usai Diperiksa KPK Terkait Pemerasan Izin TKA
Nasional
Satgas Pangan Polri Sudah Periksa 22 Saksi Dugaan Beras Oplosan
Satgas Pangan Polri Sudah Periksa 22 Saksi Dugaan Beras Oplosan
Nasional
PSI Bakal Resmi Umumkan Logo Baru Saat Kongres di Solo
PSI Bakal Resmi Umumkan Logo Baru Saat Kongres di Solo
Nasional
Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembayaran PT DNP ke Dahlan Iskan
Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembayaran PT DNP ke Dahlan Iskan
Nasional
Bansos Seumur Hidup untuk ODGJ dan Lansia, Legislator Tekankan Validasi Data
Bansos Seumur Hidup untuk ODGJ dan Lansia, Legislator Tekankan Validasi Data
Nasional
Soal Marak Beras Oplosan, Puan: DPR Tentu Akan Lakukan Pengawasan
Soal Marak Beras Oplosan, Puan: DPR Tentu Akan Lakukan Pengawasan
Nasional
MA Sebut Perlindungan Hukum Bagi Jaksa Harus Dibatasi
MA Sebut Perlindungan Hukum Bagi Jaksa Harus Dibatasi
Nasional
Makna 'Mawar' di Logo PSI Saat Ini, Apakah Bakal Diganti Gajah?
Makna "Mawar" di Logo PSI Saat Ini, Apakah Bakal Diganti Gajah?
Nasional
Puan Minta Menbud Jelaskan Penetapan Hari Kebudayaan Nasional, Jangan Timbulkan Polemik
Puan Minta Menbud Jelaskan Penetapan Hari Kebudayaan Nasional, Jangan Timbulkan Polemik
Nasional
Puan Bantah Revisi KUHAP Terburu-buru dan Minim Partisipasi Publik
Puan Bantah Revisi KUHAP Terburu-buru dan Minim Partisipasi Publik
Nasional
Saksi Ungkap Dampak Perusahaan Sawit Surya Darmadi: Setiap Hari Konflik
Saksi Ungkap Dampak Perusahaan Sawit Surya Darmadi: Setiap Hari Konflik
Nasional
Komisi X Bakal Evaluasi SPMB akibat Sekolah Hanya Diisi 1-2 Murid
Komisi X Bakal Evaluasi SPMB akibat Sekolah Hanya Diisi 1-2 Murid
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau