Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Usulkan 100.000 Guru Honorer Jadi PNS pada 2018

Kompas.com - 04/06/2018, 14:17 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, pihaknya telah mengusulkan mengangkat 100.000 orang guru honorer menjadi guru pegawai negeri sipil (PNS).

Adapun kebutuhan guru PNS di sekolah negeri saat ini mencapai 988.133 orang.

"Yang kita usulkan 100.000 (orang) tahun ini," kata Muhadjir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Muhadjir mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan kembali jumlah guru honorer yang diusulkan menjadi PNS pada 2019.

Terkait kekurangan guru PNS yang mencapai 988.133 orang tersebut, Muhadjir mengaku, angka tersebut masih harus diteliti kembali.

Kemendikbud akan mencocokkan dengan data yang dimiliki Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Meskipun demikian, imbuh Muhadjir, Kemendikbud melakukan upaya efisiensi pemanfaatan guru. Ini adalah upaya untuk menjawab kekurangan guru PNS.

Salah satu caranya adalah dengan memberlakukan program keahlian ganda dan multi subject.

Artinya, guru tidak hanya mengajar satu mata pelajaran, namun bisa setidanya dua mata pelajaran.

"Di SMK namanya program keahilan ganda. Di sekolah umum, kita punya program multi subject, mereka (guru-guru) disekolahkan lagi untuk ambil kemampuan mengajar mata pelajaran lain," ungkap Muhadjir.

Dalam program tersebut, Kemendikbud mensyaratkan setidaknya guru dapat mengajar dua mata pelajaran. Dengan demikian, diharapkan tingkat efisiensi guru dapat berjalan optimal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Kala Pansus Cak Imin Endus Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Gus Yaqut
Kala Pansus Cak Imin Endus Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Gus Yaqut
Nasional
Kawal SPMB di Daerah, Kemendikdasmen Perkuat Koordinasi dengan Pemda
Kawal SPMB di Daerah, Kemendikdasmen Perkuat Koordinasi dengan Pemda
Nasional
Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua, Parade Senja Diganti Apel Manggala
Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua, Parade Senja Diganti Apel Manggala
Nasional
Ancang-ancang Evakuasi WNI dari Teheran di Tengah Serangan Israel...
Ancang-ancang Evakuasi WNI dari Teheran di Tengah Serangan Israel...
Nasional
Pemerintah Diminta Lebih Serius Cegah Pungutan Liar Setelah Bubarkan Saber Pungli
Pemerintah Diminta Lebih Serius Cegah Pungutan Liar Setelah Bubarkan Saber Pungli
Nasional
Kata KPK Usai Gubernur Khofifah Disebut Tahu Kasus Dana Hibah Jatim
Kata KPK Usai Gubernur Khofifah Disebut Tahu Kasus Dana Hibah Jatim
Nasional
Filsafat Moral Pancasila dan Tantangan Penulisan Sejarah Kebangsaan Indonesia
Filsafat Moral Pancasila dan Tantangan Penulisan Sejarah Kebangsaan Indonesia
Nasional
Pemuda Pancasila Minta Dibina Pemerintah jika Dianggap Meresahkan Masyarakat
Pemuda Pancasila Minta Dibina Pemerintah jika Dianggap Meresahkan Masyarakat
Nasional
Kepala Daerah yang Ikut Retreat Gelombang Kedua Tak Boleh Didampingi Ajudan
Kepala Daerah yang Ikut Retreat Gelombang Kedua Tak Boleh Didampingi Ajudan
Nasional
Prabowo Bubarkan Saber Pungli, Anggota DPR: Harus, Daripada Mati Suri
Prabowo Bubarkan Saber Pungli, Anggota DPR: Harus, Daripada Mati Suri
Nasional
Dukung Penguatan Ekonomi Kreatif, Tri Tito Karnavian Apresiasi Peluncuran Dekranas Award 2025
Dukung Penguatan Ekonomi Kreatif, Tri Tito Karnavian Apresiasi Peluncuran Dekranas Award 2025
Nasional
Kembali Disebut di Sidang Impor Gula, Bagaimana Status Enggartiasto Lukita?
Kembali Disebut di Sidang Impor Gula, Bagaimana Status Enggartiasto Lukita?
Nasional
KPK Sita 2 Rumah Senilai Rp 3,2 Miliar Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
KPK Sita 2 Rumah Senilai Rp 3,2 Miliar Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
Nasional
KPK Cecar Politikus Nasdem Satori, Dalami Peran dalam Kasus CSR BI
KPK Cecar Politikus Nasdem Satori, Dalami Peran dalam Kasus CSR BI
Nasional
Kasus Zarof Ricar, Mahfud Minta Kejaksaan Ajukan Perkara Baru Atas Suap Rp 915 M dan 51 Kg Emas
Kasus Zarof Ricar, Mahfud Minta Kejaksaan Ajukan Perkara Baru Atas Suap Rp 915 M dan 51 Kg Emas
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau