Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi Jadi Caleg PDI-P, Ini Komentar Wapres Kalla

Kompas.com - 17/07/2018, 14:40 WIB
Moh Nadlir,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, semua orang berhak menjadi calon anggota legislatif, termasuk Juru Bicara Presiden Johan Budi.

Johan maju sebagai caleg dari PDI Perjuangan.

"Itu hak masing-masing," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Kalla mengatakan, konstitusi menjamin hak setiap warna negara Indonesia (WNI) untuk dipilih dan memilih.

Baca juga: Johan Budi Maju Jadi Caleg PDI-P

Johan Budi mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Timur VII yang meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebelumnya membenarkan nama Johan Budi menjadi caleg dari PDI-P yang akan didaftarkan ke KPU pada Selasa (17/7/2018) siang ini.

"Betul," kata Hasto kepada Kompas.com, Selasa (17/7/2018).

"Untuk cerita lengkapnya nanti akan saya sampaikan saat di KPU," tambahnya.

Baca juga: Ini Alasan Johan Budi Jadi Caleg DPR dari PDI-P

Sementara itu, Johan membenarkan dirinya maju sebagai caleg DPR periode 2014-2019 dari PDI Perjuangan.

Ia mengaku, sudah mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan maju menjadi calon wakil rakyat.

Johan terdaftar dari daerah pemilihan Jawa Timur VII meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Trenggalek.

"Keputusan ini saya ambil setelah melakukan evaluasi terhadap tugas dan pekerjaan saya saat ini dan perenungan dalam enam bulan terakhir, serta juga sudah berdiskusi dengan keluarga. Saya memutuskan untuk beralih dalam ladang pengabdian yang berbeda, yaitu melalui jalur politik," ujar Johan dalam pesan singkat.

Baca juga: Disebut Maju sebagai Caleg PDI-P, Ini Kata Kapitra Ampera

Johan menambahkan, dalam perenungan tersebut, ia ditawari PDI-P menjadi caleg. Ia merasa akan bisa berbuat lebih banyak untuk negara jika menjadi anggota DPR.

Johan sebelumnya bukan kader PDI-P. Namanya dikenal publik sejak ia menjadi Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada saat KPK mengalami kekosongan kepemimpinan pada Februari 2015 lalu, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.

Baca juga: Ahmad Dhani Unggah Foto Keluarga Lengkap, Al Ghazali: The Best Moment So Far

Saat masa tugasnya berakhir, Johan sempat mendaftarkan diri kembali sebagai pimpinan KPK. Namun, upayanya kandas karena tak dipilih oleh DPR.

Belakangan, ia ditunjuk Jokowi menjadi juru bicara kepresidenan dan masih mengemban tugas hingga saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Baca tentang


Terkini Lainnya
Prabowo Bertolak ke Singapura, Dilepas Gibran hingga Dasco
Prabowo Bertolak ke Singapura, Dilepas Gibran hingga Dasco
Nasional
Kubu Jokowi Sebut Kini Ada Narasi Skripsi-KKN Palsu Usai Ijazah Palsu
Kubu Jokowi Sebut Kini Ada Narasi Skripsi-KKN Palsu Usai Ijazah Palsu
Nasional
Kubu Jokowi Duga Ada yang Mengorkestrasi Kasus Ijazah Palsu
Kubu Jokowi Duga Ada yang Mengorkestrasi Kasus Ijazah Palsu
Nasional
Yusril Minta Semua Pihak Tenang dan Sabar soal Sengketa Pulau Aceh Masuk Sumut
Yusril Minta Semua Pihak Tenang dan Sabar soal Sengketa Pulau Aceh Masuk Sumut
Nasional
Kubu Jokowi Minta Polda Metro Jaya Segera Tuntaskan Penyelidikan Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
Kubu Jokowi Minta Polda Metro Jaya Segera Tuntaskan Penyelidikan Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
Nasional
Fadli Zon Sangkal Pemerkosaan Mei 1998, Koalisi Sipil: Upaya Hapus Jejak Pelanggaran HAM Berat Orba
Fadli Zon Sangkal Pemerkosaan Mei 1998, Koalisi Sipil: Upaya Hapus Jejak Pelanggaran HAM Berat Orba
Nasional
Peringati Hari Susu Nasional 2025, Pertamina Perkuat Program DEB Ketahanan Pangan dari Desa
Peringati Hari Susu Nasional 2025, Pertamina Perkuat Program DEB Ketahanan Pangan dari Desa
Nasional
Anggota DPR-DPD Asal Aceh Minta Prabowo Batalkan Kepmendagri 4 Pulau Masuk Sumut
Anggota DPR-DPD Asal Aceh Minta Prabowo Batalkan Kepmendagri 4 Pulau Masuk Sumut
Nasional
Gubernur dan Anggota Dewan Dapil Aceh Sepakat Pertahankan 4 Pulau dari Sumut
Gubernur dan Anggota Dewan Dapil Aceh Sepakat Pertahankan 4 Pulau dari Sumut
Nasional
 Wakapolri Baru Diharapkan Bawa Kehadiran Polisi Dirasakan Rakyat
Wakapolri Baru Diharapkan Bawa Kehadiran Polisi Dirasakan Rakyat
Nasional
1.000 Napi Risiko Tinggi Sudah Dipindahkan ke Nusakambangan
1.000 Napi Risiko Tinggi Sudah Dipindahkan ke Nusakambangan
Nasional
Raja Ampat dan Kutukan Sumber Daya
Raja Ampat dan Kutukan Sumber Daya
Nasional
Anggota DPR: Petani Mengeluh Dipersulit Dapat Pupuk Bersubsidi oleh Agen Nakal
Anggota DPR: Petani Mengeluh Dipersulit Dapat Pupuk Bersubsidi oleh Agen Nakal
Nasional
Membaca Kembali Penyesalan Habibie atas Pemerkosaan Massal 1998, Saat Fadli Zon Menyebutnya Hanya Rumor
Membaca Kembali Penyesalan Habibie atas Pemerkosaan Massal 1998, Saat Fadli Zon Menyebutnya Hanya Rumor
Nasional
Komnas Perempuan: Penyangkalan Fadli Zon atas Kasus Pemerkosaan 1998 Menyakitkan
Komnas Perempuan: Penyangkalan Fadli Zon atas Kasus Pemerkosaan 1998 Menyakitkan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau