Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PKS Mungkin Mengambil Sikap Tak Bergabung dengan Prabowo"

Kompas.com - 03/08/2018, 19:12 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC) Djayadi Hanan menilai, koalisi kubu Prabowo Subianto belum solid menghadapi Pilpres 2019.

Hal ini bisa dilihat dari sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masih bersikukuh mengincar posisi calon wakil presiden.

Bahkan, ia memprediksi PKS bisa saja mundur dari barisan partai pendukung Prabowo jika figur yang disiapkan tak dipilih jadi cawapres.

“PKS mungkin mengambil sikap tak bergabung dengan Prabowo bila cawapres tidak dari PKS,” kata Djayadi saat dihubungi, Jumat (3/8/2018).

Baca juga: Demokrat Yakin Koalisi Tak Mungkin Pecah, Tinggal Tentukan Cawapres

Sebaliknya, Djayadi menilai, jika Prabowo lebih memilih kader PKS sebagai cawapres, ia meyakini Partai Demokrat juga tidak akan total dalam memenangkan Prabowo dan pasangannya.

Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengaku menyerahkan sepenuhnya posisi cawapres kepada Prabowo.

Namun, dipilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres tetap menjadi harapan dari partai berlambang mercy.

"Demokrat mungkin memainkan peran minimal bila AHY tidak dijadikan cawapres," ucapnya.

Baca juga: Pengamat: Kelihatannya Penentuan Cawapres Prabowo Mengalami Jalan Buntu

Oleh karena itu, Djayadi meyakini, pada akhirnya Prabowo akan tetap lebih memilih berkoalisi dengan Demokrat ketimbang PKS.

Apalagi, koalisi antara Gerindra dan Demokrat juga sebenarnya sudah cukup untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.

Jumlah perolehan kursi Gerindra dan Demokrat sudah melewati ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen kursi DPR.

Baca juga: SBY Pernah Bilang, AHY Kan Bukan Boneka meski Dia Anak Saya...

Partai Demokrat memiliki 61 kursi atau 10,9 persen kursi dan Gerindra mengantongi 73 kursi atau 13 persen. Jika dijumlahkan, keduanya punya 23,9 persen kursi DPR.

"Keduanya memiliki persyaratan kursi DPR yang cukup untuk mencalonkan pasangan capres cawapres," kata dia.

PKS sebelumnya mempertimbangkan keluar dari koalisi pendukung Prabowo jika kadernya tak dijadikan cawapres.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin menyebutkan, bisa saja partainya mengambil opsi abstain pada Pilpres 2019 jika Prabowo tidak memilih kader PKS sebagai cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Baca tentang


Terkini Lainnya
Anggota DPR Sebut Tambang Ilegal Papua Dibekingi Aparat, TNI: Laporkan!
Anggota DPR Sebut Tambang Ilegal Papua Dibekingi Aparat, TNI: Laporkan!
Nasional
Sejumlah Jemaah Haji RI Tak Dapat Tenda, Ketua PPIH Minta Maaf
Sejumlah Jemaah Haji RI Tak Dapat Tenda, Ketua PPIH Minta Maaf
Nasional
Penulis Ulang Sejarah RI: Tone Positif Tak Berarti Gelapkan Hal Jelek
Penulis Ulang Sejarah RI: Tone Positif Tak Berarti Gelapkan Hal Jelek
Nasional
Urus Udara Jakarta yang Memprihatinkan, Menteri LH Belum ke Raja Ampat
Urus Udara Jakarta yang Memprihatinkan, Menteri LH Belum ke Raja Ampat
Nasional
Dukung Penutupan Tambang Nikel di Raja Ampat, Lamhot Sinaga: Keindahan Alam dan Kekayaan Hayati Harus Dilestarikan
Dukung Penutupan Tambang Nikel di Raja Ampat, Lamhot Sinaga: Keindahan Alam dan Kekayaan Hayati Harus Dilestarikan
Nasional
Eks Kepala PPATK Salut Djaka Budi Utama Terima Jabatan Dirjen Bea Cukai
Eks Kepala PPATK Salut Djaka Budi Utama Terima Jabatan Dirjen Bea Cukai
Nasional
Menteri LH Perlihatkan Foto Tambang di Raja Ampat, Begini Kondisinya
Menteri LH Perlihatkan Foto Tambang di Raja Ampat, Begini Kondisinya
Nasional
Menteri LH: Pantai Pulau Manuran Raja Ampat Keruh karena Tambang Nikel
Menteri LH: Pantai Pulau Manuran Raja Ampat Keruh karena Tambang Nikel
Nasional
Perusahaan Fashion Irlandia Gugat Merk “Primark” Milik Warga Gambir
Perusahaan Fashion Irlandia Gugat Merk “Primark” Milik Warga Gambir
Nasional
Letak Pulau Gag di Raja Ampat yang Disorot karena Tambang Nikel
Letak Pulau Gag di Raja Ampat yang Disorot karena Tambang Nikel
Nasional
Pemerintah Tinjau Kembali Persetujuan Lingkungan 4 Tambang di Raja Ampat
Pemerintah Tinjau Kembali Persetujuan Lingkungan 4 Tambang di Raja Ampat
Nasional
Eks Kepala PPATK Ungkap Penyelundup Punya Beking 'Bintang-bintang'
Eks Kepala PPATK Ungkap Penyelundup Punya Beking "Bintang-bintang"
Nasional
Kementerian Lingkungan Hidup Segel Tambang Nikel PT ASP di Raja Ampat
Kementerian Lingkungan Hidup Segel Tambang Nikel PT ASP di Raja Ampat
Nasional
Menteri LH Nyatakan Tambang PT GAG Tak Berdampak Serius ke Raja Ampat
Menteri LH Nyatakan Tambang PT GAG Tak Berdampak Serius ke Raja Ampat
Nasional
Eks Kepala PPATK: Pengusaha Terkait Penguasa, Kayaknya Gen Kita KKN
Eks Kepala PPATK: Pengusaha Terkait Penguasa, Kayaknya Gen Kita KKN
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau