Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LIPI: Jelang Pemilu, Aspek Bebas dari Diskriminasi Masih Buruk

Kompas.com - 07/08/2018, 11:49 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Politik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia Esty Ekawati menyatakan, kondisi kebebasan sipil di Indonesia jelang Pemilu 2019, khususnya dilihat dari aspek kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berkeyakinan atau beribadah, telah dinilai lebih baik oleh ahli.

Meski demikian, papar Esty, ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian.

“Pada aspek bebas dari diskriminasi sebesar 46 persen responden ahli menilai masih buruk. Ini menjadi perhatian kita sendiri,” papar Esty di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: MUI: Jangan Jadikan Pemilu Jalan Ketakadaban, apalagi Kebiadaban

Hal tersebut Esty paparkan dalam Sosialisasi Hasil Survei Ahli 2018 yang bertema "Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosia Budaya, Pertahanan dan Keamanan: Menjelang Pemilu Serentak 2019.”

Esty mengatakan, terkait pemenuhan hak politik warga negara yakni hak memilih dan dipilih mayoritas ahli menilai sudah berjalan baik.

Namun, partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan hanya di angka 56 persen. Esty menilai hal itu masuk kategori buruk atau sangat buruk.

Baca juga: Rekam Jejak Pemilu dari Masa ke Masa

Di sisi lain, Esty memaparkan, terkait dengan penyelenggara pemilu, para ahli memberikan penilaian positif terhadap kinerja KPU RI dan Bawaslu RI.

“Sekitar 85 persen ahli menyatakan baik atau sangat baik dan Bawaslu RI sekitar 71 persen ahli menyatakan baik atau sangat baik,” papar Esty.

Namun, Esty menuturkan, para ahli menyatakan ada beberapa problem yang berpotensi muncul pada pemilu serentak 2019 nanti.

Baca juga: Mendagri Imbau Pemilih yang Berusia 17 Tahun saat Pemilu untuk Proaktif

“Sebanyak 89 persen ahli menjawab politik uang adalah masalah yang berpotensi paling tinggi di pemilu 2019,” papar Esty.

Selain itu ada sengketa hasil pemilu (76,6 persen), ketidaknetralan birokrasi (66,2 persen), tidak menggunakan hak suara (53,1 persen), serta penggunaan kekerasan dalam pemilu 2019 (32,4 persen).

Survei ahli yang dilakukan oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian Politik (LIPI) dilaksanakan di 11 provinsi di Indonesia dengan responden sebanyak 145 orang terdiri dari ahli politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang berasal dari para akdemisi,aktivis, jurnalis, tokoh masyarakat, serta anggota kelompok profesi.

Baca juga: Penduduk yang Berusia 17 Saat Pemilu 2019 Diimbau Rekam KTP-el Sekarang

Survei ini menggunakan teknik non-probability sampling yakni dengan menerapkan teknik purposive sampling, dimana sampel sumber data (ahli) dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum berharap bakal Capres dan Cawapres tidak menunggu hari terakhir pendaftaran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Baca tentang


Terkini Lainnya
Kopdes Merah Putih yang Kantongi SK Bisa Mendapat Pembiayaan dari Bank Pelat Merah
Kopdes Merah Putih yang Kantongi SK Bisa Mendapat Pembiayaan dari Bank Pelat Merah
Nasional
Saat Gibran Video Call Orang Tua untuk Lepas Rindu Siswa Sekolah Rakyat
Saat Gibran Video Call Orang Tua untuk Lepas Rindu Siswa Sekolah Rakyat
Nasional
Eks Direktur Perusahaan BUMN Dihukum 4 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula
Eks Direktur Perusahaan BUMN Dihukum 4 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula
Nasional
Pengacara Tuding KPK Bebankan Kesalahan Harun Masiku ke Hasto
Pengacara Tuding KPK Bebankan Kesalahan Harun Masiku ke Hasto
Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Satu-satunya Gereja Katolik di Gaza
Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Satu-satunya Gereja Katolik di Gaza
Nasional
Pengacara Hasto: Insya Allah, 25 Juli Kita Bawa Pulang Sekjen ke Kandang Banteng
Pengacara Hasto: Insya Allah, 25 Juli Kita Bawa Pulang Sekjen ke Kandang Banteng
Nasional
Pengacara Hasto Sebut PDI-P Bisa Minta Executive Review ke Jokowi, tapi Pilih Judicial Review ke MA
Pengacara Hasto Sebut PDI-P Bisa Minta Executive Review ke Jokowi, tapi Pilih Judicial Review ke MA
Nasional
Pengacara Bantah Hasto Rintangi Penyidikan, Harun Lolos Karena Kegagalan KPK
Pengacara Bantah Hasto Rintangi Penyidikan, Harun Lolos Karena Kegagalan KPK
Nasional
Pakai Kaos Hitam, Gibran Datangi Sekolah Rakyat Bawa Donat Malam-malam
Pakai Kaos Hitam, Gibran Datangi Sekolah Rakyat Bawa Donat Malam-malam
Nasional
Tom Lembong: Vonis Hakim Seperti Copy Paste Tuntutan
Tom Lembong: Vonis Hakim Seperti Copy Paste Tuntutan
Nasional
Pengacara Tom Lembong Wanti-wanti Menteri: Siap-siap, 5-10 Tahun Lagi Kena Kasus Korupsi
Pengacara Tom Lembong Wanti-wanti Menteri: Siap-siap, 5-10 Tahun Lagi Kena Kasus Korupsi
Nasional
Hakim Sebut Kerugian Negara Kasus Tom Lembong Rp 194 Miliar, Bukan Rp 578 Miliar
Hakim Sebut Kerugian Negara Kasus Tom Lembong Rp 194 Miliar, Bukan Rp 578 Miliar
Nasional
Putusan Pemisahan Pemilu Dinilai Sebagai Dampak Minimnya Partisipasi Publik
Putusan Pemisahan Pemilu Dinilai Sebagai Dampak Minimnya Partisipasi Publik
Nasional
Anies: Jika Orang Seperti Tom Lembong Saja Dikriminalisasi, Bagaimana Jutaan Warga Kita?
Anies: Jika Orang Seperti Tom Lembong Saja Dikriminalisasi, Bagaimana Jutaan Warga Kita?
Nasional
Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun, Anies: Saya Sangat Kecewa dengan Keputusan Ini
Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun, Anies: Saya Sangat Kecewa dengan Keputusan Ini
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau