Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asia Sentinel Minta Maaf kepada SBY dan Demokrat

Kompas.com - 20/09/2018, 08:36 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Media asal Hong Kong, Asia Sentinel, meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. Permintaan maaf ini dilayangkan atas pemberitaan mereka sebelumnya yang mengaitkan pemerintahan SBY dengan skandal Bank Century.

"Kami sudah menarik berita tersebut, tapi kami juga turut meminta maaf kepada SBY, Partai Demokrat, dan berbagai pihak yang merasa tersinggung dengan artikel tersebut," tulis Asia Sentinel di laman situsnya, Rabu (19/9/2018).

"Di atas semua itu, kami juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kerugian yang kami timbulkan atas berita tersebut."

Baca juga: Demokrat Gugat Asia Sentinel karena Tuduh SBY Cuci Uang lewat Century

Asia Sentinel mengakui bahwa berita yang ditulis oleh kepala editornya, John Berthelsen, adalah sebuah berita yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik.

"Kami menyadari bahwa kami tidak mencari konfirmasi dari orang-orang yang namanya ditayangkan di artikel. Artikel itu tak berimbang dan menciderai praktik jurnalisme. Artikel itu juga memuat headline yang menghasut dan tidak adil bagi Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono."

Permintaan maaf media Asia Sentinel kepada mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang dimuat di lamannya, Rabu (19/9/2018) capture Permintaan maaf media Asia Sentinel kepada mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang dimuat di lamannya, Rabu (19/9/2018)

Proses hukum tetap berjalan

Partai Demokrat mengapresiasi sikap Asia Sentinel yang telah meminta maaf. Kendati demikian, Demokrat menegaskan langkah hukum terhadap Asia Sentinel tetap akan dilakukan.

Baca juga: Demokrat Tetap Perkarakan Asia Sentinel meski Sudah Ada Permintaan Maaf

Demokrat bahkan sudah mengirimkan tim ke dua negara sebagai langkah untuk memerkarakan Asia Sentinel.

Hal ini sesuai instruksi SBY yang memastikan akan mengejar pihak yang memfitnahnya sampai ke ujung dunia mana pun.

"Kami sudah kirim tim ke Hong Kong dan Mauritius untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan bahan-bahan," kata Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Kompas.com, Kamis.

Ferdinand mengatakan, tim yang dikirim ke Hong Kong bertugas untuk mencari jejak kantor Asia Sentinel di sana. Sebab, Asia Sentinel merupakan media yang berbasis di Hong Kong.

Selain itu, tim ini juga akan menemui Dewan Pers Hong Kong untuk melaporkan pemberitaan yang dianggap merugikan SBY dan Partai Demokrat.

Sementara di Mauritius, tim akan mengunjungi gedung pengadilan di sana untuk mengecek materi gugatan persidangan antara Weston Capital versus LPS.

Sumber tulisan Asia Sentinel mengenai SBY dan Bank Century berasal dari materi gugatan ini.

"Tim akan mengumpulkan keterangan dari kedua negara itu," kata Ferdinand.

Baca juga: Demokrat Akan Adukan Asia Sentinel ke Dewan Pers Hong Kong

Asia Sentinel, pada Rabu (12/9/2018), memuat artikel soal dugaan konspirasi kejahatan keuangan di era pemerintahan SBY.

Pada artikel yang ditulis editor yang juga pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, disebut bahwa Bank Century digunakan untuk merampok uang negara. Menurut tulisan tersebut, Century direkayasa sebagai bank gagal pada 2008.

Tulisan tersebut juga menyebut bahwa SBY menggunakan Bank Century untuk melakukan pencucian uang. Artikel tersebut dihapus beberapa hari setelah terbit. 

 

Kompas TV Rachlan Nashidik menuding istana berada di balik pemberitaan Asia Sentinel.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com