Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditantang IDI Paparkan Solusi Defisit BPJS, Ini Jawaban Jokowi

Kompas.com - 25/10/2018, 16:15 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesian (IDI) Ilham Oetama Marsis menantang Presiden Joko Widodo untuk memaparkan solusi menghadapi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan.

Tantangan itu disampaikan Ilham saat Presiden Jokowi menghadiri Muktamar XXX IDI di Samarinda, Kamis (25/10/2018).

Ilham mengatakan, Indonesia sebenarnya bisa mencontoh negara-negara yang fasilitas jaminan kesehatannya mengalami defisit seperti Ghana dan Inggris. Ia pun mengaku ingin mendengar solusi dari Jokowi.

"Saya pikir di benak presiden sudah ada solusinya tapi Bapak belum mengemukakan. Nah kami ingin mendengarnya di sini," kata Ilham yang disambut tepuk tangan dari peserta IDI.

Baca juga: Kabar Baik, 3 Pembatasan Layanan BPJS Kesehatan Resmi Dibatalkan

Jokowi yang menyampaikan sambutan setelahnya pun langsung memberikan jawaban terkait solusi defisit BPJS Kesehatan. Ia mengklaim sudah memahami persoalan yang menyebabkan BPJS Kesehatan defisit.

"Saya sudah tahu semuanya. Nanti saya akan ajak bicara. Ini Masalah manajemen, masalah sistem. Tahu semuanya saya. Kuncinya ada di mana tahu?" kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ia memahami persis masalah BPJS Kesehatan karena pada saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta juga menerapkan program jaminan kesehatan serupa.

Di Solo dan Jakarta, menurut Jokowi, program jaminan kesehatan yang dulu ia terapkan juga sempat bermasalah. Bahkan, polemik yang muncul itu terus berlangsung hingga hampir satu tahun.

Baca juga: BPJS Kesehatan Sudah Tawarkan Opsi Iuran Naik, tetapi Ditolak Presiden

"BPJS ini sudah empat tahun. Perhitungan saya dua tahun, ini sudah empat tahun. Tapi enggak apa-apa, nanti saya diskusi dengan Pak Fahmi (Dirut BPJS) dan Pak Ilham," kata Jokowi.

Jokowi pun mengaku enggan memaparkan solusi defisit BPJS di atas panggung terbuka. Ia khawatir solusi yang ia paparkan justru menimbulkan polemik.

"Jadi enggak usah saya jawab di sini dulu. Karena kalau kita jawab terbuka ramainya ke mana-mana," kata dia.

Kendati demikian, Jokowi di akhir pidatonya memberi sinyal bahwa pemerintah akan mensubsidi BPJS kesehatan.

"Kita ingat subsidi BBM energi pernah mencapai Rp 400 triliun. Lah ini untuk kesehatan kok masa enggak diberikan. Ya kira-kira jawabannya kurang lebih anunya itu. Kurang lebih," tutup Jokowi disambut tepuk tangan para dokter yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Makna 'Mawar' di Logo PSI Saat Ini, Apakah Bakal Diganti Gajah?
Makna "Mawar" di Logo PSI Saat Ini, Apakah Bakal Diganti Gajah?
Nasional
Puan Minta Menbud Jelaskan Penetapan Hari Kebudayaan Nasional, Jangan Timbulkan Polemik
Puan Minta Menbud Jelaskan Penetapan Hari Kebudayaan Nasional, Jangan Timbulkan Polemik
Nasional
Puan Bantah Revisi KUHAP Terburu-buru dan Minim Partisipasi Publik
Puan Bantah Revisi KUHAP Terburu-buru dan Minim Partisipasi Publik
Nasional
Saksi Ungkap Dampak Perusahaan Sawit Surya Darmadi: Setiap Hari Konflik
Saksi Ungkap Dampak Perusahaan Sawit Surya Darmadi: Setiap Hari Konflik
Nasional
Komisi X Bakal Evaluasi SPMB akibat Sekolah Hanya Diisi 1-2 Murid
Komisi X Bakal Evaluasi SPMB akibat Sekolah Hanya Diisi 1-2 Murid
Nasional
DPR Minta Pemerintah Mulai Pikirkan Nasib Siswa Sekolah Rakyat Setelah Lulus
DPR Minta Pemerintah Mulai Pikirkan Nasib Siswa Sekolah Rakyat Setelah Lulus
Nasional
11 Poin Bermasalah di Revisi KUHAP: Polri 'Superpower' hingga Penyadapan Sewenang-wenang
11 Poin Bermasalah di Revisi KUHAP: Polri "Superpower" hingga Penyadapan Sewenang-wenang
Nasional
Puan Klaim Semua Parpol Satu Suara, Pemilu 5 Tahun Sekali
Puan Klaim Semua Parpol Satu Suara, Pemilu 5 Tahun Sekali
Nasional
Puan Tanggapi Bansos ODGJ Diberikan Seumur Hidup: Yang Penting Verifikasi Datanya
Puan Tanggapi Bansos ODGJ Diberikan Seumur Hidup: Yang Penting Verifikasi Datanya
Nasional
Pengangkatan Komisaris BUMN, Politik Transaksional, dan Ilusi Meritokrasi
Pengangkatan Komisaris BUMN, Politik Transaksional, dan Ilusi Meritokrasi
Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Beras Oplosan Dibongkar, Ungkap Sindikatnya dari Hulu ke Hilir
Anggota DPR Minta Kasus Beras Oplosan Dibongkar, Ungkap Sindikatnya dari Hulu ke Hilir
Nasional
Kejagung dan Dewan Pers Jalin Kerja Sama, Burhanuddin: Pers Itu Pengawas
Kejagung dan Dewan Pers Jalin Kerja Sama, Burhanuddin: Pers Itu Pengawas
Nasional
Bakamla Bakal Latihan Bersama Malaysia-Singapura untuk Perkuat Keamanan Laut
Bakamla Bakal Latihan Bersama Malaysia-Singapura untuk Perkuat Keamanan Laut
Nasional
Soroti Penyelundupan Narkoba, Bakamla: Nggak Ada Habisnya, Selalu Lebih Pintar
Soroti Penyelundupan Narkoba, Bakamla: Nggak Ada Habisnya, Selalu Lebih Pintar
Nasional
RUU KUHAP Dibahas Kilat, Presiden dan DPR Didesak Hentikan Proses yang Berjalan
RUU KUHAP Dibahas Kilat, Presiden dan DPR Didesak Hentikan Proses yang Berjalan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau