Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Gerindra: Caleg Partai Koalisi Sebaiknya Konsisten Dukung Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 13/11/2018, 15:42 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai, seharusnya calon anggota legislatif dari partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, konsisten dengan keputusan partainya.

Saat kampanye, kata Sodik, mereka juga harus mengampanyekan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 itu.

"Sebaiknya kita konsisten ya, pilih presiden maka calegnya pun memilih presiden itu. Sebaiknya kita konsisten, kenapa? Karena kita perlu presidennya dan presiden juga perlu dukungan dari DPR itu," ujar Sodik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Baca juga: Bebaskan Kader Memilih dalam Pilpres 2019, Demokrat Ingin Ulangi Masa Jaya

Sodik menyampaikan hal ini menanggapi sikap Partai Demokrat yang membebaskan kadernya menentukan pilihan pada Pemilihan Presiden 2019.

Caleg dari Demokrat juga dibebaskan membuat strategi masing-masing sesuai dengan karakteristik daerah pemilihannya saat berkampanye.

Menurut Sodik, hal ini menunjukkan bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga belum optimal mengelola koalisi.

Ia mengatakan, BPN perlu bekerja lebih strategis agar tidak ada kesenjangan di setiap partai pengusung.

Baca juga: Setelah Demokrat Bebaskan Kadernya Tentukan Pilihan di Pilpres 2019...

"Sehingga semua koalisi yang bekerja keras untuk memenangkan presiden, terangkat juga legislasi dan partainya," kata dia.

"Ketika ada yang belum terangkat, artinya masih ada masalah dalam strategi," tambah Sodik.

Sikap Demokrat

Sebelumnya, Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menjawab secara tegas ketika ditanya apakah caleg partainya akan mengampanyekan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

AHY hanya menjawab caleg Demokrat akan menggunakan strategi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah pemilihan (dapil) dalam berkampanye.

"Yang jelas caleg tujuannya adalah untuk menang. Mendapatkan kursi sebagai wakil rakyat. Segala hal strategi dijalankan disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing," kata AHY.

Baca juga: Demokrat Bebaskan Kadernya di Pilpres, Timses Jokowi-Maruf Semakin Pede

Ia mengatakan, Pemilu 2019 merupakan tantangan yang berat bagi Partai Demokrat yang tidak mengusung capres dan cawapres.

Hanya partai yang mengusung capres atau cawapres yang diuntungkan pada Pemilu 2019.

Dengan demikian, partai bisa mendapat limpahan suara dari tingginya elektabilitas capres atau cawapres yang diusung.

Karena tak mengusung capres atau cawapres, saat ini Demokrat mengedepankan figur para caleg di dapil masing-masing untuk meraih kursi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Baca tentang


Terkini Lainnya
Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat
Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat
Nasional
Adu Bukti Gubernur Aceh dan Mendagri soal 4 Pulau Masuk Sumut
Adu Bukti Gubernur Aceh dan Mendagri soal 4 Pulau Masuk Sumut
Nasional
Bantah Isu Pengurangan Kuota Haji 2026, Menag: Tidak Ada Pembahasan Itu
Bantah Isu Pengurangan Kuota Haji 2026, Menag: Tidak Ada Pembahasan Itu
Nasional
Yusril: Jika Hambali Bebas, Kami Tidak Izinkan Kembali ke Indonesia
Yusril: Jika Hambali Bebas, Kami Tidak Izinkan Kembali ke Indonesia
Nasional
Kemhan Nyatakan Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD Sudah Dihitung Cermat
Kemhan Nyatakan Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD Sudah Dihitung Cermat
Nasional
Desakan Segera Tunjuk Dubes RI di AS dan 5 Nama di Tangan Prabowo
Desakan Segera Tunjuk Dubes RI di AS dan 5 Nama di Tangan Prabowo
Nasional
Ada 383 WNI Bermukim di Iran Saat Israel Gempur Teheran
Ada 383 WNI Bermukim di Iran Saat Israel Gempur Teheran
Nasional
Kemenhan: Masukan soal Dewan Pertahanan Nasional Akan Dilaporkan ke Prabowo
Kemenhan: Masukan soal Dewan Pertahanan Nasional Akan Dilaporkan ke Prabowo
Nasional
Menko Yusril Sebut Hambali Tak Bisa Masuk Indonesia jika Bebas, Kenapa?
Menko Yusril Sebut Hambali Tak Bisa Masuk Indonesia jika Bebas, Kenapa?
Nasional
Eks Ketua PN Surabaya Berkali-kali Minta Jatah Suap Vonis Ronald Tannur: Lae Jangan Lupakan Saya
Eks Ketua PN Surabaya Berkali-kali Minta Jatah Suap Vonis Ronald Tannur: Lae Jangan Lupakan Saya
Nasional
Komnas HAM Bakal Tinjau Lokasi Tambang Nikel di Raja Ampat Pekan Depan
Komnas HAM Bakal Tinjau Lokasi Tambang Nikel di Raja Ampat Pekan Depan
Nasional
Gaji Hakim Naik, Komisi III Desak Kasus Suap Hakim Tak Terulang
Gaji Hakim Naik, Komisi III Desak Kasus Suap Hakim Tak Terulang
Nasional
Israel Serang Iran, KBRI Teheran Minta WNI Waspada
Israel Serang Iran, KBRI Teheran Minta WNI Waspada
Nasional
Gaji Hakim Naik, Prabowo Diminta Perhatikan Tunjangan Hakim Ad Hoc
Gaji Hakim Naik, Prabowo Diminta Perhatikan Tunjangan Hakim Ad Hoc
Nasional
Pemerintah Didesak Segera Tunjuk Dubes RI di AS Hadapi Kebijakan Migrasi Trump
Pemerintah Didesak Segera Tunjuk Dubes RI di AS Hadapi Kebijakan Migrasi Trump
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau