Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Otonomi Daerah Usul Pembentukan Dewan Kawasan Ibu Kota Negara ke Wapres

Kompas.com - 15/11/2018, 19:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Institut Otonomi Daerah mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Ibu Kota Negara kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menyatakan telah menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Kalla saat menemuinya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Djhohermansyah mengatakan nantinya dewan tersebut bisa diketuai oleh Wakil Presiden yang menjabat.

Baca juga: Gaya Pidato Gibran di Hadapan TNI-Polri Peserta Pendidikan Lemhannas

"Nah tadi kami usulkan, ibu kota ini harus ada Dewan Kawasan Ibu Kota Negara, Dewan Kawasan Ibu Kota Negara itu Jabodetabek, nanti yang jadi ketua Dewan Kawasan Ibu Kota Negara adalah wakil presiden," ujar Djohermansyah.


"Sehingga dengan demikian bukan model Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) seperti yang sekarang. Badan kerja sama yang ketuanya cuma Gubernur DKI padahal satu level sama Gubernur Banten, satu level sama Gubernur Jawa Barat ya," lanjut dia.

Ia menyatakan dewan tersebut perlu dibentuk agar penyelesaian masalah di ibu kota bisa terintegrasi dengan daerah penyangga.

Baca juga: Hanung Bramantyo Unggah Foto Bareng Ariel Tatum, Zaskia Mecca: Dia Lupa Semua Surat Tanah Atas Nama Aku

Sebab, menurut dia saat ini penyelesaian masalah perkotaan di Jakarta tidak terintegrasi dengan daerah penyangga lantaran tidak dipimpin oleh pejabat yang lebih tinggi dari gubernur. Dengan demikian masalah seperti banjir dan pengelolaan sampah tak kunjung selesai karena masing-masing provinsi berbeda kepentingan.

Padahal, lanjut dia, sebagai ibu kota negara, Jakarta semestinya bisa tertata dan lebih maju dari kota lainnya.

Djohermansyah mengatakan nantinya pembentukan dewan tersebut bisa diberi payung hukum melalui revisi Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca juga: Sofian Effendi Cabut Pernyataan soal Ijazah Jokowi, Tak Mau Berurusan dengan Polisi

"Lewat perubahan Undang-undang No 29 Tahun 2007. Jadi itu kami usulkan kepada Pak Wapres. Udah ada naskah akademiknya, sudah ada pasal-pasal. Tapi ini masih antara Kemendagri dan Gubernur DKI ya untuk pembahasannya. Belum dikirim ke DPR," kata dia.

"Inisiatifnya pemerintah. Ya itu tadi kami dorong lebih cepat lebih baik. Kalau bisa tahun depan diusung, supaya pemerintahan DKI sebagai ibu kota negara ada perubahan dan kemajuan," lanjut Djohermansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Hasto Sebut PDI-P Endus Gelagat Tak Beres Harun Masiku dan Saeful Bahri
Hasto Sebut PDI-P Endus Gelagat Tak Beres Harun Masiku dan Saeful Bahri
Nasional
Marak Siswa SMP Tak Bisa Baca-Tulis, Puan Kritik Sistem Pendidikan Nasional
Marak Siswa SMP Tak Bisa Baca-Tulis, Puan Kritik Sistem Pendidikan Nasional
Nasional
MK Tolak Syarat Capres Minimal S1, Dianggap Batasi Hak Warga Negara
MK Tolak Syarat Capres Minimal S1, Dianggap Batasi Hak Warga Negara
Nasional
Paspor Desain Merah Putih Ditunda, Ini 2 Alasannya
Paspor Desain Merah Putih Ditunda, Ini 2 Alasannya
Nasional
KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Kemendikbudristek, Terkait Pengadaan Google Cloud
KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Kemendikbudristek, Terkait Pengadaan Google Cloud
Nasional
TNI Bangga Kontingen RI Ditempatkan di Barisan Terdepan Bastille Day Perancis
TNI Bangga Kontingen RI Ditempatkan di Barisan Terdepan Bastille Day Perancis
Nasional
Imigrasi Umumkan Tunda Peluncuran Paspor Desain Merah Putih
Imigrasi Umumkan Tunda Peluncuran Paspor Desain Merah Putih
Nasional
Menimbang Ulang Jalan Papua: Antara Otonomi, Aspirasi, dan Rekonsiliasi Keadilan
Menimbang Ulang Jalan Papua: Antara Otonomi, Aspirasi, dan Rekonsiliasi Keadilan
Nasional
Kisah Arista, 5 Tahun Putus Sekolah dan Kini Bangkit Mengejar Mimpi di Sekolah Rakyat
Kisah Arista, 5 Tahun Putus Sekolah dan Kini Bangkit Mengejar Mimpi di Sekolah Rakyat
Nasional
Pemerintah Siapkan Perpres tentang AI
Pemerintah Siapkan Perpres tentang AI
Nasional
Cerita di Balik Aura Farming Pacu Jalur Satgas Patriot II di Bastille Day Perancis
Cerita di Balik Aura Farming Pacu Jalur Satgas Patriot II di Bastille Day Perancis
Nasional
KSAU Marsekal Tonny Uji Jet Tempur Rafale yang Akan Perkuat TNI AU
KSAU Marsekal Tonny Uji Jet Tempur Rafale yang Akan Perkuat TNI AU
Nasional
Hasto Jalani Sidang Duplik, Dihadiri Edy Rahmayadi hingga Oegroseno
Hasto Jalani Sidang Duplik, Dihadiri Edy Rahmayadi hingga Oegroseno
Nasional
Menkomdigi dan Singtel Bahas Kerja Sama Bangun Pusat Data Nasional
Menkomdigi dan Singtel Bahas Kerja Sama Bangun Pusat Data Nasional
Nasional
Hasto: Duplik Ada 48 Halaman, Esensi Pokok Atas Terjadinya Rekayasa Hukum
Hasto: Duplik Ada 48 Halaman, Esensi Pokok Atas Terjadinya Rekayasa Hukum
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau