Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Pendamping Dana PKH Disekolahkan ke Luar Negeri

Kompas.com - 13/12/2018, 16:42 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin agar para pendamping program keluarga harapan (PKH) yang berprestasi bisa dibiayai oleh negara untuk sekolah atau studi banding ke luar negeri.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka Jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Jokowi meminta Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita untuk melakukan seleksi terhadap pendamping PKH yang layak dikirim untuk belajar ke luar negeri.

Baca juga: Presiden Jokowi Ingin 15,6 Juta Keluarga Terima Dana PKH pada 2020

"Saya titip Pak menteri. Kita ini kan, tahun depan akan melakukan pembangunan besar-besaran di sumber daya manusia. Saya juga minta nanti ada seleksi di pendamping-pendamping PKH ini kita kirim ke luar negeri," kata Jokowi.

"Bisa sekolah, maksudnya melanjutkan sekolah, bisa training, bisa melihat dan membandingkan negara lain. Negara maju itu seperti apa, dan kita nanti harus mengambil posisi seperti apa, supaya terbuka wawasan kita," tambah dia.

Pidato Jokowi itu langsung disambut dengan tepuk tangan meriah oleh sekitar 598 orang pendamping PKH yang hadir.

Baca juga: Skema Baru PKH, Keluarga Miskin Bisa Dapat hingga Rp 10 Juta Per Tahun

Jokowi berharap dengan mengirim mereka ke luar negeri, para pendamping PKH memiliki semangat tinggi membangun negeri.

"Jangan sampai ada yang tertinggal. Tadi 15,6 juta (keluarga penerima manfaat PKH). Kita harus memiliki semangat yang sama untuk mengentaskan kemiskinan mereka," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan, Program Keluarga Harapan telah menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat pada 2018.

Baca juga: Bupati dan Walkot di Jabar Bolehkan "Study Tour", Dedi Mulyadi: Pendidikan Harus Bebas dari Eksploitasi Siswa

Untuk memastikan suksesnya program tersebut, Kementerian menugaskan pendamping PKH dari pusat hingga daerah sebanyak 39.700 orang di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota.

"Mereka jadi salah satu faktor penentu dari kesuksesan program PKH dalam memerangi kemiskinan dan kesenjangan sosial Indonesia," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Indonesia Bisa Jembatani Perdamaian Thailand-Kamboja Jika Dapat Mandat ASEAN
Indonesia Bisa Jembatani Perdamaian Thailand-Kamboja Jika Dapat Mandat ASEAN
Nasional
Nama Ridwan Kamil Berkali-kali Disebut di Kasus Bank BJB, Kenapa Tak Kunjung Diperiksa?
Nama Ridwan Kamil Berkali-kali Disebut di Kasus Bank BJB, Kenapa Tak Kunjung Diperiksa?
Nasional
Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda, Seskab Teddy: Diharapkan Muncul Pemimpin Baru
Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda, Seskab Teddy: Diharapkan Muncul Pemimpin Baru
Nasional
PDI-P Muram, Hasto Absen Peringatan Kudatuli Tahun Ini Gara-gara Tersandung Kasus Hukum
PDI-P Muram, Hasto Absen Peringatan Kudatuli Tahun Ini Gara-gara Tersandung Kasus Hukum
Nasional
Ribka Dengar Ada yang Targetkan PDIP Hanya Peroleh 7 Persen Suara di Pemilu 2029
Ribka Dengar Ada yang Targetkan PDIP Hanya Peroleh 7 Persen Suara di Pemilu 2029
Nasional
Peringati Kudatuli Usai Vonis Hasto, PDI-P: Hukum Masih Menzalimi Kami
Peringati Kudatuli Usai Vonis Hasto, PDI-P: Hukum Masih Menzalimi Kami
Nasional
Peringati Kudatuli, PDI-P Tabur Bunga di Kantor DPP
Peringati Kudatuli, PDI-P Tabur Bunga di Kantor DPP
Nasional
MUI Minta Pemerintah Tegas soal Sound Horeg: Jangan Dibiarkan Hanya karena Persoalan Ekonomi
MUI Minta Pemerintah Tegas soal Sound Horeg: Jangan Dibiarkan Hanya karena Persoalan Ekonomi
Nasional
RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja
RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja
Nasional
BP Haji Harap Keberadaan Pansus Tak Ganggu Jadwal Pengesahan UU Haji
BP Haji Harap Keberadaan Pansus Tak Ganggu Jadwal Pengesahan UU Haji
Nasional
Kasus Keracunan MBG di NTT, BGN Didesak Evaluasi Penyedia Makanan
Kasus Keracunan MBG di NTT, BGN Didesak Evaluasi Penyedia Makanan
Nasional
Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Perpecahan, Program Apapun Tidak Bisa Dilaksanakan
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Perpecahan, Program Apapun Tidak Bisa Dilaksanakan
Nasional
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Nasional
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau