Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Minta SBY Tertibkan Andi Arief

Kompas.com - 03/01/2019, 14:30 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menertibkan anggotanya, Andi Arief. Sebab, Andi yang menjabat Wakil Sekjen Partai Demokrat ini dianggap telah menyebarkan hoaks mengenai keberadaan tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos.

"Kami harapkan Pak SBY mulailah menertibkan prajurit-prajuritnya. Karena nanti citra Pak SBY yang bagus itu bisa turun. Jangan sampai citra SBY turun karena prajuritnya," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (3/12/2018).

Arya mengatakan, harusnya Andi Arief sebagai pengurus Partai Demokrat sudah mengetahui bahwa saat ini KPU belum mencetak surat suara untuk Pilpres 2019. Sebab, setiap perwakilan pengurus parpol saat ini masih membahas desain surat suara bersama KPU.

Oleh karena itu, ia menilai aneh jika Andi Arief justru mempertanyakan kebenaran isu adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos dalam akun Twitter-nya.

Baca juga: Andi Arief: Seharusnya Berterima Kasih kepada Saya

"Demokrat harusnya tahu surat suara apakah sudah ada atau belum," kata Arya.

Arya menilai, jika Andi Arief tak ditertibkan, hal itu bisa berdampak bagi citra SBY dan Partai Demokrat. 

"Nanti yang rusak nama Pak SBY, nanti yang rusak nama Demokrat, nanti bisa menurunkan elektabilitas Demokrat. Kasihan partai yang bagus, pemimpin yang baik, jangan dirusak oleh prajurit yang seperti itu," kata dia.

Informasi mengenai adanya tujuh kontainer berisi surat suara pemilu beredar mulai Rabu (2/1/2019) sore. Salah satunya diunggah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief, melalui akun Twitter pribadinya, @AndiArief_.

Baca juga: KPU Laporkan Penyebar Hoaks Surat Suara ke Bareskrim Siang Ini

"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," demikian twit Andi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, kicauan Andi tersebut diunggah pada pukul 20.05, Rabu (2/1/2019). Namun, twit ini sudah tidak ditemukan.

Pada Rabu tengah malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung mengecek informasi itu bersama Bawaslu dan Bea dan Cukai di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Setelah dicek, KPU menyatakan kabar tersebut bohong. KPU sudah melaporkan tersebarnya informasi hoaks ini ke polisi.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Baca tentang


Terkini Lainnya
Korporasi CPO Awalnya Minta Eksepsi Dikabulkan, Sebelum Suap Hakim Rp 40 M untuk Vonis Lepas
Korporasi CPO Awalnya Minta Eksepsi Dikabulkan, Sebelum Suap Hakim Rp 40 M untuk Vonis Lepas
Nasional
Kejagung Ungkap Barang Rampasan Jiwasraya: Kapal Pinisi sampai Tambang Batubara
Kejagung Ungkap Barang Rampasan Jiwasraya: Kapal Pinisi sampai Tambang Batubara
Nasional
Doli Berharap Para Ketum Partai Duduk Bersama Bahas Revisi UU Pemilu
Doli Berharap Para Ketum Partai Duduk Bersama Bahas Revisi UU Pemilu
Nasional
Momen Gibran Ulurkan Tangan Bantu Selvi Keluar Perahu di Festival Pacu Jalur
Momen Gibran Ulurkan Tangan Bantu Selvi Keluar Perahu di Festival Pacu Jalur
Nasional
Separuh Angka Kematian Haji 2025 Adalah Jemaah Asal Indonesia
Separuh Angka Kematian Haji 2025 Adalah Jemaah Asal Indonesia
Nasional
Gaji PNS 2026 Tidak Naik, Anggota DPR: Ekonomi Rakyat Tak Baik, Bisa Ada Kecemburuan Sosial
Gaji PNS 2026 Tidak Naik, Anggota DPR: Ekonomi Rakyat Tak Baik, Bisa Ada Kecemburuan Sosial
Nasional
Ketua KPU Kapuas Dicopot DKPP, Ketua KPU RI: Kami Hormati Putusan
Ketua KPU Kapuas Dicopot DKPP, Ketua KPU RI: Kami Hormati Putusan
Nasional
KPU Siap Hadapi Sengketa Pilkada Barito Utara dan Boven Digoel yang Digugat Kembali ke MK
KPU Siap Hadapi Sengketa Pilkada Barito Utara dan Boven Digoel yang Digugat Kembali ke MK
Nasional
Pilkada Diusulkan Dibiayai APBN Agar Keuangan Daerah Tidak Tertatih-tatih
Pilkada Diusulkan Dibiayai APBN Agar Keuangan Daerah Tidak Tertatih-tatih
Nasional
BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bekasi: Pergerakan Sesar Naik Busur Belakang Jabar
BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bekasi: Pergerakan Sesar Naik Busur Belakang Jabar
Nasional
Komisi VIII Bakal Izinkan Pemerintah Bayar Masyair Pakai Dana BPKH
Komisi VIII Bakal Izinkan Pemerintah Bayar Masyair Pakai Dana BPKH
Nasional
Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Ekonomi Masyarakat
Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Ekonomi Masyarakat
Nasional
Wakil Ketua Baleg Usul Pileg dan Pilpres Kembali Dipisah agar Lebih Ideal
Wakil Ketua Baleg Usul Pileg dan Pilpres Kembali Dipisah agar Lebih Ideal
Nasional
Prabowo Rapat Maraton di Hambalang: Bahas Perkebunan, Ekonomi, dan Tambang
Prabowo Rapat Maraton di Hambalang: Bahas Perkebunan, Ekonomi, dan Tambang
Nasional
Gempa Bekasi, BNPB: Belum Ada Laporan Kerusakan dan Korban Jiwa
Gempa Bekasi, BNPB: Belum Ada Laporan Kerusakan dan Korban Jiwa
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau