Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Propaganda Rusia, Jokowi Bilang, "Kita Tidak Bicara mengenai Negara"

Kompas.com - 06/02/2019, 05:56 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengklarifikasi ungkapan "Propaganda Rusia" yang sempat dilontarkan di Surabaya, Jawa Timur. Menurut capres petahana ini, istilah tersebut tidak mengarah kepada negara Rusia.

"Ya, ini kita tidak berbicara mengenai negara ya," kata Presiden Jokowi seusai acara syukuran HUT Ke-72 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan syukuran gelar Pahlawan Nasional kepada Profesor Drs Lafran Pane di Jakarta Selatan, Selasa (5/2/2019) malam, seperti ditulis Antara.

Menurut Jokowi, ungkapan Propaganda Rusia itu adalah terminologi yang muncul pada 2016 dari artikel lembaga konsultasi politik Amerika Serikat, Rand Corporation. 

Propaganda Rusia yang dikutip Jokowi adalah teknik firehose of falsehood atau semburan kebohongan dan fitnah untuk menciptakan opini publik.

Baca juga: Jokowi: Ada Timses yang Menyiapkan Propaganda Rusia...

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, semburan kebohongan, dusta, dan kabar hoaks bisa memengaruhi dan membuat ketidakpastian.

Pada kesempatan itu, Jokowi menegaskan hubungan bilateral RI dan Rusia terjalin sangat baik.

"Saya dengan Presiden Putin (Presiden Rusia Vladimir Putin) sangat-sangat baik hubungannya," ujar Jokowi menegaskan.

Diberitakan, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta melalui akun Twitter resminya menanggapi pernyataan terkait istilah Progapanda Rusia yang dilontarkan Jokowi.

Kedubes Rusia lewat akun @RusEmbJakarta menyampaikan bahwa Rusia tidak ikut campur dalam urusan elektoral di negara lain.

"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tulis akun Twitter Kedubes Rusia untuk Indonesia, Senin (4/2/2019).

Baca juga: Penjelasan Kedubes soal Polemik Propaganda Rusia

Kedubes Rusia untuk Indonesia juga menyampaikan, istilah "Propaganda Rusia" merupakan rekayasa yang dibuat pada tahun 2016 untuk kepentingan Pilpres Amerika Serikat. Istilah tersebut tidak berdasarkan pada realitas.

"Sebagaimana diketahui istilah 'propaganda Rusia' direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," tulis akun Twitter tersebut.

Kompas TV Pernyataan yang muncul dari Jokowi soal antek asing dan propaganda Rusia menuai polemik. Betulkah ada konsultan asing yang menyusup dalam Pilpres dan memecah belah persatuan bangsa lewat propaganda yang dilakukannya? Lalu bagaimana mengubah pesta demokrasi lebih kaya substansi dan ide membangun bangsa? Simak pembahasannya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Saksi Ungkap Dampak Perusahaan Sawit Surya Darmadi: Setiap Hari Konflik
Saksi Ungkap Dampak Perusahaan Sawit Surya Darmadi: Setiap Hari Konflik
Nasional
Komisi X Bakal Evaluasi SPMB akibat Sekolah Hanya Diisi 1-2 Murid
Komisi X Bakal Evaluasi SPMB akibat Sekolah Hanya Diisi 1-2 Murid
Nasional
DPR Minta Pemerintah Mulai Pikirkan Nasib Siswa Sekolah Rakyat Setelah Lulus
DPR Minta Pemerintah Mulai Pikirkan Nasib Siswa Sekolah Rakyat Setelah Lulus
Nasional
11 Poin Bermasalah di Revisi KUHAP: Polri 'Superpower' hingga Penyadapan Sewenang-wenang
11 Poin Bermasalah di Revisi KUHAP: Polri "Superpower" hingga Penyadapan Sewenang-wenang
Nasional
Puan Klaim Semua Parpol Satu Suara, Pemilu 5 Tahun Sekali
Puan Klaim Semua Parpol Satu Suara, Pemilu 5 Tahun Sekali
Nasional
Puan Tanggapi Bansos ODGJ Diberikan Seumur Hidup: Yang Penting Verifikasi Datanya
Puan Tanggapi Bansos ODGJ Diberikan Seumur Hidup: Yang Penting Verifikasi Datanya
Nasional
Pengangkatan Komisaris BUMN, Politik Transaksional, dan Ilusi Meritokrasi
Pengangkatan Komisaris BUMN, Politik Transaksional, dan Ilusi Meritokrasi
Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Beras Oplosan Dibongkar, Ungkap Sindikatnya dari Hulu ke Hilir
Anggota DPR Minta Kasus Beras Oplosan Dibongkar, Ungkap Sindikatnya dari Hulu ke Hilir
Nasional
Kejagung dan Dewan Pers Jalin Kerja Sama, Burhanuddin: Pers Itu Pengawas
Kejagung dan Dewan Pers Jalin Kerja Sama, Burhanuddin: Pers Itu Pengawas
Nasional
Bakamla Bakal Latihan Bersama Malaysia-Singapura untuk Perkuat Keamanan Laut
Bakamla Bakal Latihan Bersama Malaysia-Singapura untuk Perkuat Keamanan Laut
Nasional
Soroti Penyelundupan Narkoba, Bakamla: Nggak Ada Habisnya, Selalu Lebih Pintar
Soroti Penyelundupan Narkoba, Bakamla: Nggak Ada Habisnya, Selalu Lebih Pintar
Nasional
RUU KUHAP Dibahas Kilat, Presiden dan DPR Didesak Hentikan Proses yang Berjalan
RUU KUHAP Dibahas Kilat, Presiden dan DPR Didesak Hentikan Proses yang Berjalan
Nasional
Soal Hari Kebudayaan Nasional, Puan: Jangan Sampai Timbul Polemik
Soal Hari Kebudayaan Nasional, Puan: Jangan Sampai Timbul Polemik
Nasional
Sekjen: Akan Ada 'Surprise' dan Logo Baru di Kongres PSI
Sekjen: Akan Ada "Surprise" dan Logo Baru di Kongres PSI
Nasional
Titiek Soeharto Panggil Kementan Rapat soal Beras Oplosan di Komisi IV DPR
Titiek Soeharto Panggil Kementan Rapat soal Beras Oplosan di Komisi IV DPR
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Janji Senjata Trump Belum Tiba, Ukraina Dibombardir 24 Jam, Rusia "Caplok" 2 Desa
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau