Jokowi Sebut MRT adalah Keputusan Politiknya dan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden petahana Joko Widodo menegaskan bahwa Moda Raya Transportasi (MRT) yang kini sudah bisa dinikmati masyarakat Jakarta merupakan keputusan politiknya saat menjabat gubernur DKI bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kala itu wakil gubernur.

"Itu pun putusan politiknya, kita putuskan saat saya jadi Gubernur saat itu dengan Pak Ahok," kata Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Jokowi meminta para pengusaha yang hadir dalam acara itu segera menjajal MRT yang saat ini masih dalam tahap ujicoba. Presiden Jokowi sendiri sudah menjajal MRT sebanyak dua kali, termasuk saat menghadiri acara deklarasi dukungan di Istora ini.

Baca juga: Anies Terima Keluhan Warga Soal Penanda di MRT

Jokowi mengatakan, pembangunan MRT di Jakarta sebenarnya sudah terlambat. Proyek itu menurut dia sudah diajukan sejak 30 tahun silam, namun selalu ditolak oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Alasannya karena tak membawa keuntungan.

Namun, Jokowi mengaku ia tidak melihat untung dan rugi saat memutuskan untuk membangun MRT.

"Yang namanya transportasi massal itu ya rugi. Saat itu saya dipaparkan rugi. Kalau untung rugi, itu untuk para pengusaha. Kalau untuk negara, hitungannya bukan untung dan rugi," kata Jokowi disambut riuh para pengusaha yang hadir.

Baca juga: Jokowi Yakin MRT Sudah Siap Beroperasi

Menurut Jokowi, pembangunan transportasi massal harusnya memperhitungkan manfaat dan kepentingan masyarakat dan negara.

Jokowi menyebut, saat ia menjabat Gubernur DKI dulu, kerugian dari kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi sudah mencapai Rp 60 Triliun setiap tahunnya. Saat ini kerugian akibat kemacetan ditaksir mencapai Rp 100 Triliun.

"Apa mau diteruskan? Lebih baik dipakai untuk bangun MRT LRT benar? Itu yang namanya keputusan politik sehingga secara makro negara kita tetap untung gede," kata dia.