Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OTT Direktur Krakatau Steel, Diduga Terkait Kepentingan Proyek

Kompas.com - 22/03/2019, 22:48 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Tangerang Selatan, Jumat (22/3/2019).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, dalam OTT itu pihaknya mengamankan empat orang. Salah satunya, seorang Direktur Krakatau Steel. KPK menduga ada transaksi pemberian uang dari pihak swasta kepada perusahaan pembuat baja pelat merah itu.

"Ada rencana pemberian uang dari pihak swasta yang pernah atau berkepentingan dengan proyek di salah satu BUMN," kata Basaria dalam keterangan persnya, Jumat malam.

Diduga sebagian uang telah diberikan secara tunai dan yang lainnya diberikan menggunakan sarana perbankan.

"Sedang didalami transaksi menggunakan rupiah ataupun dollar," ujarnya.

Baca juga: KPK Tangkap Tangan Direktur Krakatau Steel

Sampai saat ini ke-empat orang yang diamankan sudah berada di gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa.

"Informasi lebih lengkap akan disampaikan besok sore melalui konferensi pers di kantor KPK. KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang diamankan tersebut," katanya.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau Romy. Romy diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Seharusnya Romy menjalani pemeriksaan perdananya kemarin. Namun ditunda hingga hari ini. Sementara itu dua tersangka lainnya yakni Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanudin dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi telah diperiksa KPK kemarin. Dalam kasus ini Romy diduga menerima suap sebesar Rp 250 juta dari Haris Hasanudin dan Rp 50 juta dari Muafaq. Uang tersebut diduga untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. #OTTRomy #Romahurmuziy #KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com