Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN per Fraksi di DPR

Kompas.com - 08/04/2019, 13:34 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap data kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per fraksi DPR RI.

Berikut adalah kepatuhan LHKPN per fraksi DPR:

1. Fraksi Partai Amanat Nasional

Sudah lapor: 28 orang

Belum lapor: 18 orang

Tepat waktu: 28 orang

Terlambat: 0 orang

Kepatuhan: 60,87 persen

2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Sudah lapor: 72 orang

Belum lapor: 36 orang

Tepat waktu: 69 orang

Terlambat: 3 orang

Kepatuhan: 66,67 persen

3. Fraksi Partai Demokrat

Sudah lapor: 35 orang

Belum lapor: 26 orang

Tepat waktu: 30 orang

Terlambat: 5 orang

Kepatuhan: 57,38 persen

Baca juga: KPK: Per 8 April, Tingkat Kepatuhan LHKPN di DPR Sebesar 63,82 Persen

4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

Sudah lapor: 27 orang

Belum lapor: 42 orang

Tepat waktu: 22 orang

Halaman Berikutnya
Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Status WNI Eks Marinir Satria Hilang, ISESS: Negara Tak Wajib Memulangkannya
Status WNI Eks Marinir Satria Hilang, ISESS: Negara Tak Wajib Memulangkannya
Nasional
Lesti Kejora Menangis di MK, Lagu “Bagai Ranting Kering” Disebut
Lesti Kejora Menangis di MK, Lagu “Bagai Ranting Kering” Disebut
Nasional
Kejagung Persilakan KPK Periksa Kejari Mandailing Natal: Kalau Salah, Tidak Kami Lindungi
Kejagung Persilakan KPK Periksa Kejari Mandailing Natal: Kalau Salah, Tidak Kami Lindungi
Nasional
BGN Klaim Dapur MBG Dapat Putar Roda Ekonomi hingga Miliaran Rupiah
BGN Klaim Dapur MBG Dapat Putar Roda Ekonomi hingga Miliaran Rupiah
Nasional
Dukung Program 3 Juta Rumah, Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Penerbitan PBG dan BPHTB
Dukung Program 3 Juta Rumah, Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Penerbitan PBG dan BPHTB
Nasional
Tom Lembong dan Kejagung Sama-sama Banding atas Vonis Kasus Impor Gula
Tom Lembong dan Kejagung Sama-sama Banding atas Vonis Kasus Impor Gula
Nasional
Apa Status Kewarganegaraan Eks Marinir Satria? WNI atau 'Stateless'?
Apa Status Kewarganegaraan Eks Marinir Satria? WNI atau "Stateless"?
Nasional
Kuasa Hukum Lisa Mariana Ikut Rapat RUU KUHAP, Singgung Penyidikan Kilat oleh Polisi
Kuasa Hukum Lisa Mariana Ikut Rapat RUU KUHAP, Singgung Penyidikan Kilat oleh Polisi
Nasional
KPK Surati Ketua DPR dan Presiden Minta Audiensi soal RUU KUHAP
KPK Surati Ketua DPR dan Presiden Minta Audiensi soal RUU KUHAP
Nasional
Kesaksian Sammy Simorangkir di MK: Diminta Rp 5 Juta Per Lagu Kerispatih
Kesaksian Sammy Simorangkir di MK: Diminta Rp 5 Juta Per Lagu Kerispatih
Nasional
MBG Disebut Dapat Percepat Pengentasan Kemiskinan
MBG Disebut Dapat Percepat Pengentasan Kemiskinan
Nasional
Kejagung Pastikan Akan Banding atas Kasus Tom Lembong
Kejagung Pastikan Akan Banding atas Kasus Tom Lembong
Nasional
Kemen Imipas Serah Terimakan 59 Rupbasan ke Kejaksaan RI
Kemen Imipas Serah Terimakan 59 Rupbasan ke Kejaksaan RI
Nasional
Komisi X Catat 10 Masalah Pendidikan: Alokasi Anggaran hingga Relevansi Kurikulum
Komisi X Catat 10 Masalah Pendidikan: Alokasi Anggaran hingga Relevansi Kurikulum
Nasional
Mahfud MD: Hakim Bercanda Lucu Sebut Tom Lembong Buat Kebijakan Kapitalistik
Mahfud MD: Hakim Bercanda Lucu Sebut Tom Lembong Buat Kebijakan Kapitalistik
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau