Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Penyelundupan Senjata untuk Aksi 22 Mei Dapat Digagalkan

Kompas.com - 20/05/2019, 14:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menganjurkan, masyarakat tidak datang pada unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

Menurut Moeldoko, pemerintah banyak mendapatkan informasi mengenai potensi terjadinya gangguan keamanan pada tanggal tersebut.

"Intelijen kita telah menangkap upaya penyelundupan senjata. Orangnya ini sedang diproses. Tujuannya pasti untuk mengacaukan situasi," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Bisa saja mereka melakukan tembakan di kerumunan akhirnya seolah-olah itu ya dari aparat keamanan, TNI-Polri. Itulah yang akan menjadi trigger, awalnya situasi menjadi chaos," kata dia.

Baca juga: Polri Minta Koordinator Aksi Massa 22 Mei Bertanggung Jawab jika Ada Kerusuhan

Penegakan hukum tersebut sekaligus mengonfirmasi informasi yang didapatkan intelijen negara sebelumnya mengenai potensi terjadinya kerusuhan pada 22 Mei 2019.

"Keinginan awalnya begitu. Meski kalau dari analisis dari waktu ke waktu, mudah-mudahan situasi ini sudah mereda," ujar Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, pemerintah tidak membual atas informasi itu. Bukan pula untuk menakut-nakuti atau ingin "menggembosi" pengerahan massa yang akan dilakukan pada saat KPU menetapkan hasil Pemilu 2019.

Baca juga: Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus

Justru, wajib bagi pemerintah untuk memberitahukan informasi mengenai potensi gangguan keamanan yang akan terjadi pada tanggal tersebut.

"Kami memberikan informasi yang sesungguhnya kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menilai, bisa menentukan harus bagaimana. Jadi, kalau memang menuju ke suatu area tertentu itu membahayakan, jangan datang," kata mantan Panglima TNI tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
kerangkeng semua yg terbukti mau makar dan kobarkan kerusuhan
Baca tentang


Terkini Lainnya
Legislator NasDem soal Deal Tarif Trump: Kedaulatan Data Itu Martabat Bangsa
Legislator NasDem soal Deal Tarif Trump: Kedaulatan Data Itu Martabat Bangsa
Nasional
Perusahaan Dapat 'Super Deduction Tax' jika Bikin Pendidikan Vokasi
Perusahaan Dapat "Super Deduction Tax" jika Bikin Pendidikan Vokasi
Nasional
KPK Akan Dalami Asal Motor yang Dititipkan di Rumah Ridwan Kamil
KPK Akan Dalami Asal Motor yang Dititipkan di Rumah Ridwan Kamil
Nasional
Baja Impor Banjiri Pasar, Anggota DPR: Dapat Menghancurkan Industri Nasional
Baja Impor Banjiri Pasar, Anggota DPR: Dapat Menghancurkan Industri Nasional
Nasional
PM Malaysia Anwar Ibrahim Tiba di Jakarta, Disambut Tito hingga Rano Karno
PM Malaysia Anwar Ibrahim Tiba di Jakarta, Disambut Tito hingga Rano Karno
Nasional
Demokrat soal Pembuat Isu Partai Biru Terkait Ijazah Jokowi: Gila atau Mabuk
Demokrat soal Pembuat Isu Partai Biru Terkait Ijazah Jokowi: Gila atau Mabuk
Nasional
KPK Sebut Ridwan Kamil Bakal Secepatnya Dipanggil Terkait Kasus Bank BJB
KPK Sebut Ridwan Kamil Bakal Secepatnya Dipanggil Terkait Kasus Bank BJB
Nasional
Usai Hasto Divonis, KPK Sebut Donny Tri Istiqomah Segera Diproses Hukum
Usai Hasto Divonis, KPK Sebut Donny Tri Istiqomah Segera Diproses Hukum
Nasional
Siswa Sekolah Rakyat Surati Prabowo: Berkat Bapak, Kami Bisa Sekolah
Siswa Sekolah Rakyat Surati Prabowo: Berkat Bapak, Kami Bisa Sekolah
Nasional
Wasekjen Demokrat ke Kader: Isu Ijazah Jokowi Bukan Arena Perang Kita
Wasekjen Demokrat ke Kader: Isu Ijazah Jokowi Bukan Arena Perang Kita
Nasional
Wamenlu Akan Hadiri KTT Bahas 'Two State Solution' Palestina di Markas PBB
Wamenlu Akan Hadiri KTT Bahas "Two State Solution" Palestina di Markas PBB
Nasional
Cak Imin Kumpulkan Pebisnis, Dapat Saran agar Pendidikan 'Link and Match' dengan Industri
Cak Imin Kumpulkan Pebisnis, Dapat Saran agar Pendidikan "Link and Match" dengan Industri
Nasional
Legislator Gerindra: Negara Harus Tegas Sikapi Perusakan Rumah Doa di Padang
Legislator Gerindra: Negara Harus Tegas Sikapi Perusakan Rumah Doa di Padang
Nasional
2.002 Bencana hingga Juli 2025, BNPB: Setiap Tahun Bertambah
2.002 Bencana hingga Juli 2025, BNPB: Setiap Tahun Bertambah
Nasional
Demokrat: Kalau Isu Ijazah Jokowi Ada Kaitan dengan “Partai Biru”, Buka Saja BAP
Demokrat: Kalau Isu Ijazah Jokowi Ada Kaitan dengan “Partai Biru”, Buka Saja BAP
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau