Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jajak Pendapat Litbang Kompas: Mayoritas Publik Menerima Hasil Pemilu

Kompas.com - 17/06/2019, 09:11 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayoritas masyarakat menerima hasil Pemilihan Umum 2019. Hal ini diketahui lewat jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada 27-28 Mei terhadap 536 responden.

Sebanyak 96,4 persen responden yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma-'ruf Amin mengatakan menerima apa pun hasil pemilu.

Sementara jumlah responden pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menerima hasil pemilu lebih kecil, tetapi tetap mayoritas.

Sebanyak 53,5 persen responden pendukung Prabowo-Sandi mengaku menerima apa pun hasil pemilu.

Baca juga: 5 Hal Menarik dari Sidang Perdana Gugatan Prabowo-Sandiaga di MK

Sementara ada 36,8 persen responden pendukung Prabowo-Sandi yang menolak apa pun hasil pemilu.

Sebanyak 3,5 persen lain mengatakan menerima hasil pemilu hanya jika Prabowo menang.

"Mayoritas responden jajak pendapat Kompas menyatakan menerima hasil pemilihan umum," tulis peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu seperti dikutip dari harian Kompas, Senin (17/6/2019).

Meski mayoritas responden menerima hasil pemilu, banyak juga responden yang menilai pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 tidak lebih baik dari Pemilu 2014.

Baca juga: Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Sejumlah gejolak aksi massa dan kondisi politik termutakhir menjadi catatan publik.

Separuh lebih responden atau 60,1 persen memandang pelaksanaan pemilihan umum kali ini cenderung lebih buruk dari pemilu lima tahun sebelumnya.

Hanya 23,1 persen yang menganggap pemilu kali ini lebih baik.

Dari total responden yang menjawab kualitas Pemilu 2019 ini lebih buruk, sebanyak 36,1 persen menyatakan pemilu kali ini buruk karena diwarnai kericuhan.

"Responden cenderung memandang negatif kerusuhan tersebut yang awalnya merupakan unjuk rasa damai menolak hasil Pemilu 2019," tulis Wahyu.

Baca juga: KPU: Tuntutan Prabowo-Sandiaga agar Hasil Pilpres Dibatalkan Tak Nyambung

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini dilakukan Litbang Kompas pada 27-28 Mei 2019. Sebanyak 536 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara acak bertingkat di 17 kota besar di Indonesia, yakni Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon, dan Jayapura.

Jumlah responden ditentukan secara proporsional di setiap kota. Menggunakan metode ini dengan tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan plus minus 4,5 persen.

Untuk selengkapnya bisa dibaca dalam berita Kompas berjudul "Publik Menerima Hasil Pemilu".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com