Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jajak Pendapat Litbang Kompas: Mayoritas Publik Menerima Hasil Pemilu

Kompas.com - 17/06/2019, 09:11 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayoritas masyarakat menerima hasil Pemilihan Umum 2019. Hal ini diketahui lewat jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada 27-28 Mei terhadap 536 responden.

Sebanyak 96,4 persen responden yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma-'ruf Amin mengatakan menerima apa pun hasil pemilu.

Sementara jumlah responden pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menerima hasil pemilu lebih kecil, tetapi tetap mayoritas.

Sebanyak 53,5 persen responden pendukung Prabowo-Sandi mengaku menerima apa pun hasil pemilu.

Baca juga: 5 Hal Menarik dari Sidang Perdana Gugatan Prabowo-Sandiaga di MK

Sementara ada 36,8 persen responden pendukung Prabowo-Sandi yang menolak apa pun hasil pemilu.

Sebanyak 3,5 persen lain mengatakan menerima hasil pemilu hanya jika Prabowo menang.

"Mayoritas responden jajak pendapat Kompas menyatakan menerima hasil pemilihan umum," tulis peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu seperti dikutip dari harian Kompas, Senin (17/6/2019).

Meski mayoritas responden menerima hasil pemilu, banyak juga responden yang menilai pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 tidak lebih baik dari Pemilu 2014.

Baca juga: Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Sejumlah gejolak aksi massa dan kondisi politik termutakhir menjadi catatan publik.

Separuh lebih responden atau 60,1 persen memandang pelaksanaan pemilihan umum kali ini cenderung lebih buruk dari pemilu lima tahun sebelumnya.

Hanya 23,1 persen yang menganggap pemilu kali ini lebih baik.

Dari total responden yang menjawab kualitas Pemilu 2019 ini lebih buruk, sebanyak 36,1 persen menyatakan pemilu kali ini buruk karena diwarnai kericuhan.

"Responden cenderung memandang negatif kerusuhan tersebut yang awalnya merupakan unjuk rasa damai menolak hasil Pemilu 2019," tulis Wahyu.

Baca juga: KPU: Tuntutan Prabowo-Sandiaga agar Hasil Pilpres Dibatalkan Tak Nyambung

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini dilakukan Litbang Kompas pada 27-28 Mei 2019. Sebanyak 536 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara acak bertingkat di 17 kota besar di Indonesia, yakni Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon, dan Jayapura.

Jumlah responden ditentukan secara proporsional di setiap kota. Menggunakan metode ini dengan tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan plus minus 4,5 persen.

Untuk selengkapnya bisa dibaca dalam berita Kompas berjudul "Publik Menerima Hasil Pemilu".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com