Moeldoko: Penambahan Pasukan di Papua untuk Beri Rasa Tenang, Bukan Menekan

Kompas.com - 23/08/2019, 15:49 WIB

Ihsanuddin,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Ihsanuddin

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Petugas kepolisian dan TNI melakukan pengamanan saat terjadi aksi protes di Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019).(dok BBC Indonesia)

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut, penambahan pasukan ke Papua Barat untuk menciptakan ketenangan bagi masyarakat.

Moeldoko meminta penambahan pasukan ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang negatif.

"Justru penambahan pasukan itu, baik polisi maupun TNI, tujuannya ingin memberikan rasa tenang, gitu ya. Bukan upaya untuk menekan, enggak," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Moeldoko menilai penambahan pasukan ini wajar mengingat baru saja terjadi kerusuhan di sejumlah wilayah di Bumi Cendrawasih.

Dia menjamin, aparat keamanan akan melakukan pendekatan persuasif untuk mencegah kerusuhan tidak kembali terjadi.

Oleh sebab itu, dia meminta warga Papua tak perlu cemas dengan penambahan pasukan tersebut.

"Kami menginginkan penambahan kekuatan dalam rangka masyarakat itu biar tenang. Jangan dibalik-balik, merasa enggak aman, jangan. Salah itu pemahamannya," ujar Moeldoko.

"Karena masyarakat di Papua kan banyak. Bukan hanya Papua, masyarakat etnis-etnis yang lain kan juga banyak. Maka, semua warga yang ada di Papua harus merasa aman, begitu," katanya.

Polri sebelumnya telah mendatangkan pasukan 12 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.200 personel untuk membantu mengamankan sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat pasca-demonstrasi.

Demonstrasi tersebut sempat membuat kerusuhan di Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika.

Polisi menegaskan bahwa situasi terkendali dan sudah kondusif. Namun, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Asep Adi Saputra beralasan, pengiriman pasukan tambahan ini tetap dilakukan karena polisi tidak meremehkan situasi.

"Kami dalam konteks pengamanan kan tak boleh underestimate, tetap dalam kondisi overestimate," ucap Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

Kompas TV <h1>Pasca - kerusuhan di Tanah Papua kondisi mulai berangsur kondusif namun persoalan yang sempat mencuat tak lantas surut begitu saja, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua hingga ke akarnya diluar masifnya pembangunan infrastruktur.</h1> Masalah keadilan rasisme diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi hal utama yang harus diperjuangkan lantas seberapa serius komitmen Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan persoalan Papua dan mengangkat rasa keadilan di Bumi Cendrawasih? KompasTV akan membahasnya bersama narasumber kami sudah hadir Deputi V Kantor Staf Presiden RI yang membawahi bidang kajian politik dan pengelolaan isu hukum pertahanan keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani dan Ketua Badan Kehormatan DPD RI asal Papua Barat Mervin Sadipun Komber. <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23JokoWidodo">#JokoWidodo</a> <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23HAM">#HAM</a> <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23Papua">#Papua</a>

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.