Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Mayoritas Responden di Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Kompas.com - 27/08/2019, 09:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Dua kabupaten di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.

Bagaimana masyarakat menyikapi pemindahan ibu kota tersebut?

Hasil survei Kedai Kopi menunjukkan, 39,8 persen atau sebagian besar responden mereka tidak setuju dengan pemindahan ibu kota.

Baca juga: 4 Alasan Mengapa Ibu Kota Indonesia Harus Keluar dari Pulau Jawa

Sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen. Sisanya, sebesar 24,6 persen memilih untuk tidak beropini.

Survei tersebut dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Wibowo, responden yang paling banyak tidaak setuju berasal dari Jakarta.

"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Kunto dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: PP Properti Bakal Garap Lahan 500 Hektar di Sekitar Ibu Kota Baru

Sebesar 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota.

Kunto menambahkan, reaksi negatif masyarakat Jakarta disebabkan belum adanya kejelasan apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah pemindahan ibu kota.

Sementara 48,1 persen responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana pemindahan ibu kota.

Baca juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Mata Sutiyoso, Ahok, dan Djarot

Responden dari pulau Sulawesi memiliki persentase persetujuan terbesar terhadap rencana pemindahan ibu kota, yakni 68,1 persen.

Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio menganggap, pemindahan ibu kota hanya sekadar wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR.

 

Meski begitu, Hendri mengakui bahwa kejelasan posisi ibu kota baru yang diumumkan Jokowi akan memberikan legacy kepada Indonesia.

Baca juga: Beberapa Poin Penting Pernyataan Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Pemerintah juga dianggap sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini, melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang diatas 50 persen.

Halaman:
Komentar
wajar saja masyarakat di jakarta memilih tidak setuju apabila ibukota di jakarta di pindah ke kalimantan di karnakan tidak ada kejelasan akan hal itu dan mayoritas masyarakat jakarta tidak setuju juga di karnaka akan mengurang nya pemasukan mereka apabila ibu kota indonesia di pindah ke kalimanta


Terkini Lainnya
Cak Imin Bakal Tanding Padel lawan Politisi Parpol Lain Jelang Harlah Ke-27 PKB
Cak Imin Bakal Tanding Padel lawan Politisi Parpol Lain Jelang Harlah Ke-27 PKB
Nasional
Kepala BMKG Ungkap Cuaca Saat KMP Tunu Tenggelam Sebenarnya Normal, tapi...
Kepala BMKG Ungkap Cuaca Saat KMP Tunu Tenggelam Sebenarnya Normal, tapi...
Nasional
KPK Masih Pelajari Dokumen Menteri UMKM Soal Dugaan Permintaan Fasilitas Negara di Eropa
KPK Masih Pelajari Dokumen Menteri UMKM Soal Dugaan Permintaan Fasilitas Negara di Eropa
Nasional
Masih Dipinjami Ruangan, BP Haji Berencana Menyewa Gedung BUMN
Masih Dipinjami Ruangan, BP Haji Berencana Menyewa Gedung BUMN
Nasional
Anggaran Teknologi-Komunikasi Komdigi Tak Terserap, Komisi I Singgung Kesenjangan Digital
Anggaran Teknologi-Komunikasi Komdigi Tak Terserap, Komisi I Singgung Kesenjangan Digital
Nasional
Basarnas Ternyata Belum Punya Sonar yang Memadai, Tak Bisa Cari Titik Kapal Tenggelam
Basarnas Ternyata Belum Punya Sonar yang Memadai, Tak Bisa Cari Titik Kapal Tenggelam
Nasional
Saksi Ngaku Ikut Sepakat Investasi PT Taspen Rp 1 Triliun meski Tak Paham
Saksi Ngaku Ikut Sepakat Investasi PT Taspen Rp 1 Triliun meski Tak Paham
Nasional
Komisi II: Masa Jabatan DPRD Jadi 7,5 Tahun Melanggar Konstitusi
Komisi II: Masa Jabatan DPRD Jadi 7,5 Tahun Melanggar Konstitusi
Nasional
Banjir Jadi Ajang Bermain Anak, Ada yang Cari Ikan Hingga Main Sepeda
Banjir Jadi Ajang Bermain Anak, Ada yang Cari Ikan Hingga Main Sepeda
Nasional
Tepis Isu Penolakan Penulisan Sejarah Ulang, Fadli Zon: Banyak yang Menyetujui
Tepis Isu Penolakan Penulisan Sejarah Ulang, Fadli Zon: Banyak yang Menyetujui
Nasional
2 Staf Mendagri Tito Dapatkan Kenaikan Pangkat di Polri
2 Staf Mendagri Tito Dapatkan Kenaikan Pangkat di Polri
Nasional
Prabowo Ingin “Bandung Spirit” Dibawa dalam Forum BRICS
Prabowo Ingin “Bandung Spirit” Dibawa dalam Forum BRICS
Nasional
Kosasih Disebut Minta Komite Investasi PT Taspen Sepakat Optimalisasi Reksa Dana Rp 1 T Tanpa Ada Kajian
Kosasih Disebut Minta Komite Investasi PT Taspen Sepakat Optimalisasi Reksa Dana Rp 1 T Tanpa Ada Kajian
Nasional
KPU Minta Tambahan Anggaran Hampir Rp 1 T, Mayoritas untuk Bayar Pegawai
KPU Minta Tambahan Anggaran Hampir Rp 1 T, Mayoritas untuk Bayar Pegawai
Nasional
Komisi III DPR Minta Polri Adaftif dengan Teknologi: Setiap Rupiah Harus Dipertanggungjawabkan
Komisi III DPR Minta Polri Adaftif dengan Teknologi: Setiap Rupiah Harus Dipertanggungjawabkan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau