Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formasi Golkar di Komisi XI DPR Dirombak, Ada Apa?

Kompas.com - 20/09/2019, 09:02 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPA.com - Fraksi Partai Golkar DPR RI merotasi sejumlah personelnya di Komisi XI DPR.

Keputusan yang muncul muncul mendadak itu terungkap dalam surat dari Sekretaris Fraksi Golkar Adies Kadir kepada pimpinan DPR.

Dalam surat bernomor SJ.00.2641/FPG/DPRRI/IX/2009 tanggal 19 September 2019 itu, ada tujuh anggota Fraksi Golkar di Komisi XI DPR yang digeser ke komisi lain.

Surat berperihal "Pergantian Sementara Keanggotaan Komisi dari FPG DPR RI" itu juga ditembuskan kepada nama-nama yang dirotasi.

Baca juga: Agung Laksono: Jangan Ada Elit Politik Obok-Obok Ormas Golkar!

Nama-nama anggota FPG yang digeser dari Komisi XI adalah Melchias Markus Mekeng (ke Komisi V), M Nur Purnamasidi (ke Komisi VII), M Sarmuji (ke Komisi I), Ahmadi Noor Supit (ke Komisi III), Andi Achmad Dara (ke Komisi V), Mukhamad Misbakhun (ke Komisi III), serta Agun Gunandjar Sudarsa (ke Komisi IX).

Selanjutnya Fraksi Golkar menggeser anggotanya yang lain ke Komisi XI, yakni Muhidin M Said (dari Komisi V), Maman Abdurrahman (dari Komisi VII), Bobby Adhtiyo Rizaldi (dari Komisi I), Saiful Bahri Ruray (dari Komisi III), Saniatul Lativa (dari Komisi V), John Kennedy Azis (dari Komisi III), serta Andi Fauziah Pujieatiw Hatta (dari Komisi IX).

Salah seorang nggota Fraksi Golkar yang dipindahkan, Mukhamad Misbakhun, mengaku, sudah menerima surat pemberitahuan dari Fraksi Golkar.

Ia menduga rotasi ini ada hubungannya dengan pemilihan anggota BPK.

"Mendadak ada perubahan komposisi anggota Komisi XI dari Golkar pada akhir periode DPR RI 2014-2019 yang pergantiannya bersifat sementara," ujar Misbakhun kepada Kompas.com, Jumat pagi (20/9/2019) pagi.

"Momentumnya menjelang pemilihan lima anggota BPK RI yang habis masa jabatan dan pemilihannya ada di Komisi XI," lanjut dia.

Baca juga: Airlangga Hartarto Kantongi Dukungan MKGR untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Misbakhun menyebut rotasi itu sarat dengan kepentingan politik Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu menduga rotasi sementara tersebut sebagai upaya Airlangga untuk mengganjal politisi Golkar Achmadi Noor Supit di bursa calon anggota BPK.

"Sepertinya ada ketakutan dari pihak Airlangga jika nanti Achmadi Noor Supit yang akan terpilih sebagai anggota BPK RI. Achmadi Noor Supit dikenal sebagai pendukung Bambang Soesatyo (di bursa calon ketua umum Golkar)," kata Misbakhun.

Misbakhun juga mengakui, salah satu yang digeser dari komisi XI adalah Melchias Markus Mekeng yang merupakan ketua tim pemenangan Airlangga Hartarto di bursa calon ketua umum Golkar. Namun Misbakhun menduga hal itu disebabkan Mekeng sedang tidak ada di Indonesia.

"Pak Mekeng sepengetahuan saya sudah kena cekal KPK, tetapi belum kembali dari perjalanan dinas luar negeri, jadi untuk sementara juga diganti," kata Misbakhun.

Baca juga: Fahri Hamzah: Perbaiki Mekanisme Seleksi Anggota BPK RI

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com