Sidang Praperadilan Nyoman Dhamantra Kembali Ditunda di PN Jaksel

Kompas.com - 21/10/2019, 13:58 WIB

Christoforus Ristianto,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Christoforus Ristianto

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Anggota Komisi VI DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Nyoman Dhamantra berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2019). KPK menahan enam orang tersangka pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019 dengan barang bukti uang 50 ribu dolar Amerika serta bukti transfer sebesar Rp2,1 miliar. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption *** (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan I Nyoman Dhamantra terkait kasus suap pengurusan izin impor bawang putih ditunda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019).

Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur menyatakan, permintaan penundaan sidang ini disampaikan oleh pihak KPK.

"Kalau dilihat di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sudah ditunda kan, setahu saya ada surat dari KPK mohon ditunda persidangan tanggal 4 November 2019," ujar Achmad dalam keterangan tertulisnya.

Guntur menuturkan, sidang Nyoman kali ini merupakan sidang kedua kalinya.

Sebelumnya sidang sudah pernah dibuka pada Senin 14 Oktober. Namun, ditunda karena pihak KPK tidak hadir.

Persidangan akan kembali dibuka pada 4 November mendatang dengan agenda pembacaan permohonan.

Hakim tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Krisnugroho.

Secara terpisah, pengacara Dhamantra, Fahmi Bachmid menyatakan, pihaknya mempersoalkan terkait penetapan tersangka pada Nyoman. Ia menyebut ada proses penetapan tersangka oleh KPK.

"Ya kami persoalkan terkait penetapan tersangka itu karena ada prosedur yang salah dalam prosesnya. Nyoman juga enggak kenal tersangka lainnya, enggak kenal sama sekali. Selain penetapan tersangka, proses penyidikan juga kami permasalahkan," kata Fahmi dihubungi dari Jakarta.

Adapun dalam laman SIPP PN Jakarta Selatan, Dhamantra meminta status tersangkanya dibatalkan terkait kasus suap impor bawang.

Selain itu dia juga meminta agar surat perintah penyidikan (Sprindik) terkait kasusnya dibatalkan.

Dalam perkara yang terdaftar nomor 126/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, Dhamantra juga meminta agar penahanannya dinyatakan tidak sah. Serta meminta KPK menghentikan penyidikan terkait kasusnya.

Sebelumnya, kasus ini bermula dari serangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK, beberapa waktu lalu.

Penyidik mendapat informasi adanya transaksi suap terkait pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019.

Enam orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni anggota DPR Komisi VI I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri dan Elviyanto sebagai penerima suap.

Selain itu, Chandry Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi dan Zulfikar sebagai pemberi uang suap.

I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri dan Elviyanto diduga menerima uang suap sebesar Rp 2 miliar melalui transfer untuk mengurus kuota impor bawang putih dari Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi dan Zulfikar.

"DDW (Doddy Wahyudi) mentransfer Rp 2 miliar ke rekening kasir money changer milik INY (Nyoman). Uang Rp 2 miliar tersebut direncanakan untuk digunakan mengurus SPI (Surat Persetujuan Impor)," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Kamis (8/8/2019).

Kompas TV Penyelidikan dari kasus suap dalam perizinan impor bawang terus bergulir, KPK menggeledah ruangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana di Gedung Kementerian Perdagangan di kawasan Gambir, Jakarta. Empat petugas KPK dan 2 orang anggota kepolisian mendatangi kantor Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat Senin (12/8/2019) sore. Kedatangan petugas KPK ini untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana terkait kasus suap dalam perizinan impor bawang. Di waktu yang bersamaan penyidik KPK juga menggeledah beberapa ruangan di Kantor Kementerian Pertanian. Tak hanya di Kementerian Perdagangan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawah putih di ruang kerja anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P I Nyoman Dhamantra. Usai digeledah sejumlah penyidik membawa 1 buah koper besar yang diduga berisi sejumlah dokumen-dokumen terkait kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih. Komisi Pemberatasan Korupsi menyatakan telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi berbeda terkait suap impor bawang putih. Penggeledahan dilakukan di Ruang Kerja Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI-P I Nyoman Dhamantra, ruang Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI dan ruang Dirjen Holtikultura Kementan RI. #SuapImporBawangPutih #KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.