Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Wapres, KPAI Minta Pemerintah Lindungi Anak Indonesia dari Konten Negatif

Kompas.com - 25/11/2019, 18:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah dapat meningkatkan perlindungan anak-anak dari konten-konten negatif.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPAI Susanto saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

"Kami sampaikan beberapa hal, termasuk bagaimana meningkatkan proteksi pemerintah (kepada anak-anak) dari konten-konten negatif berbasis siber," ujar Susanto usai pertemuan.

Dia mengatakan, saat ini konten-konten negatif sangat meresahkan terutama bagi anak-anak.

Baca juga: Rekomendasi KPAI untuk Kemendikbud di Hari Guru Nasional 2019

Konten-konten kekerasan dan sadis lewat permainan online maupun offline dikatakannya masih tinggi.

"Sementara anak-anak kita cenderung imitatif. Makanya itu harus jadi perhatian pemerintah," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga meminta penguatan peraturan presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter agar bisa efektif dalam penerapannya.

Baca juga: KPAI Desak Gubernur NTB Segera Berlakukan Moratorium Joki Cilik

Pasalnya, kata dia, perpres tersebut cukup positif untuk penguatan pendidikan karakter baik di satuan pendidikan, keluarga maupun masyarakat.

"Tapi saat ini kan problem anak cukup tinggi. Banyak orang tua yang menyerahkan pada sekolah, perkembangan anak dan sebagainya, padahal sebenarnya membutuhkan upaya sinergi antara sekolah, keluarga dan masyarakat," kata dia.

Termasuk juga usulan soal desa ramah anak disampaikannya kepada Wapres agar benar-benar menjadi kebijakan nasional yang terukur dan berkelanjutan.

Baca juga: Fakta Baru Motivator Tempeleng 10 Siswa, Mengaku Khilaf hingga Dikecam KPAI

Apalagi anggaran negara untuk desa cukup besar dan dalam peraturan menteri desa juga terdapat peruntukkan bagi layanan dasar seperti PAUD dan kesehatan.

"Desain desa ramah anak harus benar-benar dikokohkan agar ratusan ribu desa di Indonesia benar-benar jadi tempat tumbuh kembang yang aman, unggul, sehat dan berkarakter," kata dia.

Adapun respons Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai masukan tersebut.

"Beliau sampaikan apresiasi, KPAI memberi banyak masukan kepada beliau dan beliau akan menindaklanjuti seluruh masukan yang ada," pungkas dia.

Kompas TV Satu orangtua murid menggugat pihak sekolah ke pengadilankarena anaknya tidak naik kelas. Apa yang bisa dipelajari masyarakat dalam kasus ini?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Cak Imin: 210.000 Orang Telah Keluar dari Belenggu Kemiskinan, Kita Fokuskan Jadi Sejahtera
Cak Imin: 210.000 Orang Telah Keluar dari Belenggu Kemiskinan, Kita Fokuskan Jadi Sejahtera
Nasional
BGN Diminta Tak Segan Cabut Izin SPPG yang Lalai, Kualitas MBG Harus yang Utama
BGN Diminta Tak Segan Cabut Izin SPPG yang Lalai, Kualitas MBG Harus yang Utama
Nasional
Refleksi 66 Tahun Kementerian PANRB: Hadirkan Birokrasi yang Berpihak pada Rakyat
Refleksi 66 Tahun Kementerian PANRB: Hadirkan Birokrasi yang Berpihak pada Rakyat
Nasional
Motor Sitaan Atas Nama Ajudan, KPK: Ridwan Kamil Bukan Samarkan Kepemilikan
Motor Sitaan Atas Nama Ajudan, KPK: Ridwan Kamil Bukan Samarkan Kepemilikan
Nasional
Budi Arie: Berbagai Propaganda Kita Hadapi dengan Hasil Nyata untuk Rakyat
Budi Arie: Berbagai Propaganda Kita Hadapi dengan Hasil Nyata untuk Rakyat
Nasional
Putusan MK Bukan Obat, Pakar: Revisi UU Pemilu Harus Segera Dibahas
Putusan MK Bukan Obat, Pakar: Revisi UU Pemilu Harus Segera Dibahas
Nasional
Bima Arya: Jangan Sampai Biaya Politik Mahal Jadi Alasan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Bima Arya: Jangan Sampai Biaya Politik Mahal Jadi Alasan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Nasional
Bus Persib Kecelakaan di Thailand, Kondisi Pemain Aman, Pengemudi Luka Ringan
Bus Persib Kecelakaan di Thailand, Kondisi Pemain Aman, Pengemudi Luka Ringan
Nasional
Bima Arya: Indonesia Anut Sistem Presidensial, tetapi UU Kepresidenan Belum Ada, Ajaib
Bima Arya: Indonesia Anut Sistem Presidensial, tetapi UU Kepresidenan Belum Ada, Ajaib
Nasional
Djarot PDI-P: Kalau Mau Fair Tangkaplah Harun Masiku, Jangan Hasto Dikorbankan
Djarot PDI-P: Kalau Mau Fair Tangkaplah Harun Masiku, Jangan Hasto Dikorbankan
Nasional
Wamendagri: Revisi UU Pemilu Jangan untuk Kepentingan Jangka Pendek dan Partisan
Wamendagri: Revisi UU Pemilu Jangan untuk Kepentingan Jangka Pendek dan Partisan
Nasional
PDI-P Tegaskan Hasto Masih Sekjen meski Sudah Divonis Terlibat Kasus Suap Harun Masiku
PDI-P Tegaskan Hasto Masih Sekjen meski Sudah Divonis Terlibat Kasus Suap Harun Masiku
Nasional
PDI-P: Jangan Sampai Ada Kader yang Nikmati Kemenangan, tetapi Lupa Perjuangan Berdarah-darah
PDI-P: Jangan Sampai Ada Kader yang Nikmati Kemenangan, tetapi Lupa Perjuangan Berdarah-darah
Nasional
Reuni UGM Tak Goyahkan Roy Suryo soal Ijazah Jokowi, Projo: Mereka Tak Pernah Terima Fakta
Reuni UGM Tak Goyahkan Roy Suryo soal Ijazah Jokowi, Projo: Mereka Tak Pernah Terima Fakta
Nasional
Pertamina Ajak Pelanggan Tukar Poin dengan Tiket Gratis Eco Run dan Energizing Music Festival 2025 di Aplikasi MyPertamina
Pertamina Ajak Pelanggan Tukar Poin dengan Tiket Gratis Eco Run dan Energizing Music Festival 2025 di Aplikasi MyPertamina
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Detik-detik Truk Bantuan Lewati Gerbang Rafah "Otw" ke Gaza
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau