Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkumham: Omnibus Law Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Kompas.com - 28/11/2019, 16:06 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuturkan bahwa pihaknya dan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) telah sepakat untuk memasukkan omnibus law ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

Omnibus law merupakan dua undang-undang (UU) besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM sebagai penyederhanaan regulasi.

"Yang dua ini, yang tinggal sedikit lagi ini, tetap kita masukkan ke dalam prolegnas prioritas, carry-over, di 2020. Ini sudah kesepakatan kita dan saya sudah bicara dengan teman-teman di Baleg soal ini," ujar Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: Jokowi: Lolos Tidaknya Omnibus Law Tergantung DPR

Yasonna menekankan bahwa pemerintah berupaya untuk segera menyelesaikan rancangan kedua undang-undang tersebut.

Ia memperkirakan rancangan undang-undang sudah dapat diajukan ke DPR pada akhir Desember atau awal Januari 2020.

"Yang super prioritas itu adalah omnibus law, kita akan selesaikan dengan cepat karena antara DPR dan kita (pemerintah) sudah terus berjalan, mencoba berkomunikasi," kata Yasonna.

"Sekarang tim terus (melakukan) konsinyering setiap hari untuk menyelesaikan ini, baik pajak maupun cipta lapangan kerja dan UMKM," tambahnya.

Baca juga: Susun Omnibus Law, Pemerintah dan Legislator Diminta Libatkan Publik

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law.

Hal ini disampaikan dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Minggu (20/10/2019).

Melalui Omnibus Law, pemerintah akan menyederhanakan regulasi yang berbelit dan panjang dengan membuat dua undang-undang (UU) besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Kompas TV Presiden Joko Widodo akan melakukan pengurangan eselon, Eselon III dan Eselon IV akan dipotong. Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan kepada menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mengganti dengan AI (<em>artificial intelligence</em>). Presiden Joko Widodo yakin dengan penggunaan AI (<em>artificial intelligence</em>) akan mempercepat birokrasi. Namun rencana ini semua bergantung dari lolosnya <em>Omnibus Law</em> yang diajukan ke DPR RI. #PresidenJokoWidodo #ArtificialIntelligence #Kompas100CEOForum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
 
Pilihan Untukmu
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Demokrat: Roy Suryo yang Beropini Ijazah Palsu Jokowi Bukan Bagian Partai Kami
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

PDI-P: Tanpa Kudatuli, Tak Ada Tukang Kayu jadi Presiden
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Diplomat Kemlu Ternyata Tak Sendiri Saat ke Mal Sebelum Tewas, Siapa yang Menemani?
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Edukasi

7 Ekstrakurikuler SMA-SMK yang Ada Beasiswa dan Masuk PTN Tanpa Tes
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Bupati dan Walkot di Jabar Bolehkan "Study Tour", Dedi Mulyadi: Pendidikan Harus Bebas dari Eksploitasi Siswa
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Narasi Reuni UGM Setting-an di Tengah Isu Ijazah Palsu Jokowi, Ditanggapi Sinis Projo
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Penampakan Tas Diplomat Kemlu yang Ditinggal di Rooftop Kantornya Sebelum Tewas
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Bola

Kata-kata Fabregas Usai Como Hancurkan Ajax, Bahas Kedatangan Morata
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Dedi Mulyadi Minta Kepala Daerah Paham "Study Tour": Itu Pembodohan Publik!
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Money

Robert Kiyosaki: Jika Anda Ingin Menjadi Kaya, Berhentilah Berpikir seperti Orang Miskin...
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Kronologi Speed Boat Terbelah Dua di Nunukan, Motoris Tewas di Tempat
api-2 . LATEST


Terkini Lainnya
Soal Perang Thailand-Kamboja, Indonesia Apresiasi dan Siap Bantu Malaysia
Soal Perang Thailand-Kamboja, Indonesia Apresiasi dan Siap Bantu Malaysia
Nasional
Usulan Berkantor di IKN hingga Papua, Gibran Tunggu Perintah Presiden
Usulan Berkantor di IKN hingga Papua, Gibran Tunggu Perintah Presiden
Nasional
BNPB Catat Total 2.002 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Juli 2025
BNPB Catat Total 2.002 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Juli 2025
Nasional
KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Kasus Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Kasus Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
Nasional
Mendagri Tito Karnavian Lantik 1.100 Lulusan IPDN
Mendagri Tito Karnavian Lantik 1.100 Lulusan IPDN
Nasional
Mensos Sebut Ada 2.238 Panti Asuhan yang Belum Miliki Izin
Mensos Sebut Ada 2.238 Panti Asuhan yang Belum Miliki Izin
Nasional
Pemerintah Rencanakan Penertiban Panti Asuhan Tak Berizin
Pemerintah Rencanakan Penertiban Panti Asuhan Tak Berizin
Nasional
Chat WA “Mr K” Antonius Kosasih Diungkap di Sidang, Eks Dirut Taspen Benarkan Nomornya
Chat WA “Mr K” Antonius Kosasih Diungkap di Sidang, Eks Dirut Taspen Benarkan Nomornya
Nasional
Prioritaskan Kepuasan Pelanggan, Pegadaian Raih 2 Penghargaan di Ajang Internasional
Prioritaskan Kepuasan Pelanggan, Pegadaian Raih 2 Penghargaan di Ajang Internasional
Nasional
Peristiwa Kudatuli, Sejarah Dualisme PDI antara Megawati dan Soerjadi
Peristiwa Kudatuli, Sejarah Dualisme PDI antara Megawati dan Soerjadi
Nasional
Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi
Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi
Nasional
Soal Karhutla, Gibran Minta Jangan Ada Pembukaan Lahan Ilegal
Soal Karhutla, Gibran Minta Jangan Ada Pembukaan Lahan Ilegal
Nasional
Menteri Kehutanan Sebut Ada 51 Tersangka Kasus Karhutla di Riau
Menteri Kehutanan Sebut Ada 51 Tersangka Kasus Karhutla di Riau
Nasional
Sidang Lanjutan Uji Formil, Hakim MK Pertanyakan Pintu Masuk Pembentukan UU TNI
Sidang Lanjutan Uji Formil, Hakim MK Pertanyakan Pintu Masuk Pembentukan UU TNI
Nasional
Cegah Keracunan MBG Terulang, Dasco Dorong BGN Lakukan Supervisi
Cegah Keracunan MBG Terulang, Dasco Dorong BGN Lakukan Supervisi
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau