Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Kompas.com - 11/12/2019, 20:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Muhadjir Effendy mendukung program "Merdeka Belajar" yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. 

"Pada prinsipnya saya sangat mendukung. Jadi ya tugas seorang menteri baru itu harus membenahi apa yang harus dibenahi dari sebelumnya," ujar Muhadjir saat memberikan sambutan di depan para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

"Kalau ada menteri baru kok kemudian tak ada perubahan, itu apa artinya begitu. Makanya ya harus ada perubahan," kata Muhadjir.

Ia lantas mengenang pengalaman sebagai Mendikbud pada periode pemerintahan sebelumnya.

Saat itu, Muhadjir mencoba mencari hal-hal yang harus diperbaiki dari sistem pendidikan di Indonesia.

Menurut dia, sebagai menteri baru memang harus bisa menyelami kondisi dan persoalan secara mendetail.

Sebab, hal itu terkait dengan kebijakan yang akan diambil nantinya.

"Kebijakan itu bagian dari pilihan. Dalam kebijakan ada political gain dan ada political loss. Maka tidak ada kebijakan yang sempurna," ujar Muhadjir.

Baca juga: Tidak Hanya Hapus UN, Mendikbud Nadiem Ubah Sistem Zonasi PPDB

Terlebih, kata dia, ketika suatu kebijakan sudah berlangsung sangat lama. Tentu ada penyimpangan dan perubahan dalam penerapannya.

"Oleh karena itu, kebijakan yang 20 tahun lalu bagus harus dievaluasi. Yang penting niat harus baik. Bukan untuk gagah-gagahan agar kelihatan baru," ujar Muhadjir mengingatkan.

Ia lalu menyinggung kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) yang akan dilakukan Nadiem.

Dia menyarankan agar sisi rasionalitas dari kebijakan ini bisa dijaga. Dengan demikian, saat akan diaplikasikan, kebijakan tersebut telah benar-benar matang dan bermanfaat bagi semua pihak.

"Misalnya Mas Mendikbud sudah menyampikan soal UN yang dihapus. Bagi saya itu tidak apa-apa, yang penting isinya," ujar dia. 

"Termasuk tadi soal evaluasi (kompetensi) yang formatif (di tengah) dan sumatif (di akhir dalam mekanisme pengganti UN) yang sangat teoritis sekali. Enggak ada evaluasi yang formatif saja, juga enggak ada yang sumatif saja. Jadi harus punya fungsi dua ya," kata Muhadjir.  

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan empat program pembelajaran nasional.

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah, 5 Jenis Surat Suara Buat Pemilih Tak Fokus
MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah, 5 Jenis Surat Suara Buat Pemilih Tak Fokus
Nasional
Muzani Sebut Pernyataan Prabowo dalam Pidato, Cerminkan Politik Bebas Aktif RI
Muzani Sebut Pernyataan Prabowo dalam Pidato, Cerminkan Politik Bebas Aktif RI
Nasional
Prabowo Goda Bahlil di Depan Rakyat Papua: Nasib Kau Baik Jadi Menteri
Prabowo Goda Bahlil di Depan Rakyat Papua: Nasib Kau Baik Jadi Menteri
Nasional
MK Nilai Pemilu Berdekatan Bikin Parpol Terjebak Pragmatisme
MK Nilai Pemilu Berdekatan Bikin Parpol Terjebak Pragmatisme
Nasional
MK Soal Jeda Pemilu Nasional dan Daerah: Minimal 2 Tahun, Maksimal 2,5 Tahun
MK Soal Jeda Pemilu Nasional dan Daerah: Minimal 2 Tahun, Maksimal 2,5 Tahun
Nasional
MK Nilai Pileg DPRD Gabung Pemilihan Presiden-DPR Lemahkan Parpol
MK Nilai Pileg DPRD Gabung Pemilihan Presiden-DPR Lemahkan Parpol
Nasional
Korupsi Kuota Haji Diduga Terjadi pada 2023-2024
Korupsi Kuota Haji Diduga Terjadi pada 2023-2024
Nasional
Haji 2025: Mayoritas Jemaah Ibu Rumah Tangga hingga 472 Jemaah Disabilitas
Haji 2025: Mayoritas Jemaah Ibu Rumah Tangga hingga 472 Jemaah Disabilitas
Nasional
Wacana Pembentukan Pansus Haji 2025 Akan Dibahas Pimpinan DPR
Wacana Pembentukan Pansus Haji 2025 Akan Dibahas Pimpinan DPR
Nasional
Kasus Kuota Haji, KPK Sudah Minta Keterangan Pihak Penyelenggara dan Kementerian Terkait
Kasus Kuota Haji, KPK Sudah Minta Keterangan Pihak Penyelenggara dan Kementerian Terkait
Nasional
Prabowo Teken PP 'Justice Collaborator', Kejagung: Alat Pemacu Pihak Terlibat Buka Tindak Pidana
Prabowo Teken PP "Justice Collaborator", Kejagung: Alat Pemacu Pihak Terlibat Buka Tindak Pidana
Nasional
Retreat Kepala Daerah Ditutup, Wamendagri: Negara Maju Tidak Mungkin Tanpa Sinergi
Retreat Kepala Daerah Ditutup, Wamendagri: Negara Maju Tidak Mungkin Tanpa Sinergi
Nasional
KPK Sudah Serahkan Opini untuk Sidang Lanjutan Paulus Tannos
KPK Sudah Serahkan Opini untuk Sidang Lanjutan Paulus Tannos
Nasional
Siapa Marty Natalegawa? yang Dibantah Dasco Jadi Calon Dubes RI di AS
Siapa Marty Natalegawa? yang Dibantah Dasco Jadi Calon Dubes RI di AS
Nasional
KPK Sebut Peluang Panggil Gus Yaqut Tergantung Hasil Pemeriksaan Kasus Kuota Haji
KPK Sebut Peluang Panggil Gus Yaqut Tergantung Hasil Pemeriksaan Kasus Kuota Haji
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau