Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wahyu Setiawan Belasan Tahun Jadi Penyelenggara Pemilu, Kini Tersangka KPK

Kompas.com - 10/01/2020, 06:11 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI pergantian antar-waktu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/1/2020).

Dilansir dari laman resmi KPU, karier pria kelahiran Banjarnegara 5 Desember 1973 di lembaga pelaksana pemilu itu, dimulai sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara untuk periode 2003-2008.

Ia pun kembali terpilih untuk posisi yang sama pada periode berikutnya hingga 2013.

Selanjutnya, jebolan master ilmu administrasi Universitas Jenderal Soedirman itu terpilih sebagai anggota Komisioner KPU Jawa Tengah untuk periode 2013-2018.

Baca juga: Arief Sebut KPU Selalu Sesuai Undang-undang, Tak Pernah Curigai Wahyu Setiawan

Setelah itu, pada tahun 2018, ia terpilih menjadi salah satu komisioner KPU.

Untuk diketahui, KPK menangkap Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan, Rabu (8/1/2020).

Wahyu Setiawan disangkakan oleh KPK menerima suap dengan menjanjikan politisi PDI-P Harun Masiku agar ditetapkan menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Menurut Wakil Ketua KPK Lily Pintauli Siregar, Wahyu Setiawan diduga meminta uang hingga Rp 900 juta ke Harun.

"Untuk membantu penetapan HAR sebagai anggota DPR-RI pengganti antar-waktu, WSE (Wahyu Setiawan) meminta dana operasional Rp 900 juta," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Wahyu Setiawan Diduga Minta Uang Rp 900 Juta ke Politikus PDI-P

Harun bermaksud menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Namun, pleno KPU kemudian menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin.

Riezky Aprilia terpilih karena ia merupakan caleg dengan suara terbanyak kedua di bawah Nazarudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
tidak penutup kemungkinan di pilpres jg begitu


Terkini Lainnya
Periksa Bos Kripto Pintu, KPK Telusuri Aset Tersangka Kasus PT ASDP
Periksa Bos Kripto Pintu, KPK Telusuri Aset Tersangka Kasus PT ASDP
Nasional
Heboh Robot Polisi Rp 3 Miliar, Sudah Dipamerkan tetapi Belum Dianggarkan
Heboh Robot Polisi Rp 3 Miliar, Sudah Dipamerkan tetapi Belum Dianggarkan
Nasional
Kapolri soal Robot Polisi: Beradaptasi, Uji Coba, Tak Pakai Anggaran
Kapolri soal Robot Polisi: Beradaptasi, Uji Coba, Tak Pakai Anggaran
Nasional
Seskab Teddy: Momen Penting Indonesia Ikut KTT BRICS untuk Pertama Kalinya...
Seskab Teddy: Momen Penting Indonesia Ikut KTT BRICS untuk Pertama Kalinya...
Nasional
Nasdem Minta MPR Berikan Tafsir soal Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah
Nasdem Minta MPR Berikan Tafsir soal Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah
Nasional
Prabowo Lanjutkan Lawatan ke Brasilia Usai Hadiri KTT BRICS
Prabowo Lanjutkan Lawatan ke Brasilia Usai Hadiri KTT BRICS
Nasional
KTT BRICS, Prabowo Nyatakan Komitmen Hadapi Perubahan Iklim dan Krisis Kesehatan Global
KTT BRICS, Prabowo Nyatakan Komitmen Hadapi Perubahan Iklim dan Krisis Kesehatan Global
Nasional
Kegundahan Pemisahan Pemilu dan Ujian Kenegarawanan
Kegundahan Pemisahan Pemilu dan Ujian Kenegarawanan
Nasional
Trump Ancam Naikkan Tarif, Wamenlu Sebut Pertemuan BRICS Bukan untuk Lawan AS
Trump Ancam Naikkan Tarif, Wamenlu Sebut Pertemuan BRICS Bukan untuk Lawan AS
Nasional
Momen Prabowo Foto Keluarga BRICS, Berdiri di Barisan Depan dan Pakai Peci
Momen Prabowo Foto Keluarga BRICS, Berdiri di Barisan Depan dan Pakai Peci
Nasional
KPPOD: Kalau Masa Jabatan DPRD Diperpanjang, Kepala Daerah Juga Harus
KPPOD: Kalau Masa Jabatan DPRD Diperpanjang, Kepala Daerah Juga Harus
Nasional
KPPOD Sebut Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Berdampak Positif ke Pembangunan Daerah
KPPOD Sebut Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Berdampak Positif ke Pembangunan Daerah
Nasional
Anggota DPR Usul Demokrasi 5.0, Pemilu Pakai 'E-Voting' hingga 'Face Recognition'
Anggota DPR Usul Demokrasi 5.0, Pemilu Pakai "E-Voting" hingga "Face Recognition"
Nasional
Anggota DPR Kritik Evakuasi Juliana di Rinjani: Sangat Tradisional, Digotong Agam
Anggota DPR Kritik Evakuasi Juliana di Rinjani: Sangat Tradisional, Digotong Agam
Nasional
Hasto Ulang Tahun, Karangan Bunga Berjejer di Depan Gedung KPK
Hasto Ulang Tahun, Karangan Bunga Berjejer di Depan Gedung KPK
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau