Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Airlangga: Konfederasi Buruh Setujui Omnibus Law

Kompas.com - 15/01/2020, 22:40 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku sudah bertemu dengan serikat buruh untuk membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Ia juga menyebut buruh telah menerima aturan yang ada di Omnibus Law tersebut.

Airlangga mengatakan, dialog itu dilakukan dengan 7 konfederasi dan 28 serikat buruh hingga 4 sampai 5 kali pertemuan.

Dia menyebut, hampir semua kelompok pekerja yang diajak bicara telah menyambut baik rencana pemerintah ini.  

"Pada prinsipnya hampir seluruh konfederasi menerima omnibus law ini dan mereka menghendaki agar dilibatkan sebagai mitra dialog," ujar Airlangga usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Pekan Ini, Pemerintah Ajukan Draf Omnibus Law ke DPR

Airlangga menyampaikan, penolakan serikat buruh yang sebelumnya terjadi karena ada informasi yang tak sampai sepenuhnya di mereka.

Kelompok buruh pun akhirnya memiliki persepsi yang berbeda mengenai isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Salah satu perbedaan persepsi tersebut terkait upah minimum. Muncul informasi bahwa upah minimum berlaku untuk semua buruh.

Padahal, formulasi upah minimum itu hanya untuk pekerja baru yang bekerja kurang dari satu tahun.

"Jadi yang diatur adalah untuk entry level tenaga kerja," kata Airlangga.

Selain itu, Airlangga menyebut, para pekerja akan mendapat program jaminan kehilangan pekerjaan melalui aturan baru ini.

Program tersebut merupakan jaminan baru yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan.

Program jaminan kehilangan pekerjaan ini juga tak akan menggantikan pesangon yang diberikan ketika seseorang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi ini on top daripada pesangon PHK," kata dia.

Baca juga: Jokowi Targetkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Selesai dalam 100 Hari

Airlangga juga memastikan lewat omnibus law ini akan ada fleksibilitas dalam jam kerja. Meski demikian, dia memastikan bahwa aturan lembur di luar 40 jam per pekan akan tetap berlaku.

Halaman:
Komentar
konfederasi yg mana yg setuju,dan sudah di ajak bicara..tidak pernayh di sebut drengan gamblang


Terkini Lainnya
KPK Sita Pabrik dan Tanah Senilai Rp 50 Miliar Terkait Kasus Kredit Fiktif BPR Bank Jepara Artha
KPK Sita Pabrik dan Tanah Senilai Rp 50 Miliar Terkait Kasus Kredit Fiktif BPR Bank Jepara Artha
Nasional
Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha
Lulusan Sekolah Rakyat Tak Harus Kuliah, Boleh Langsung Kerja atau Usaha
Nasional
Mensos Masih Pertimbangkan Uang Saku untuk Siswa Sekolah Rakyat
Mensos Masih Pertimbangkan Uang Saku untuk Siswa Sekolah Rakyat
Nasional
KPK Sita Ruko hingga Sawah Terkait Kasus Pemerasan di Kemenaker
KPK Sita Ruko hingga Sawah Terkait Kasus Pemerasan di Kemenaker
Nasional
Presiden Brasil: Sambut Indonesia Jadi Anggota BRICS Seperti Buka Pintu untuk Teman Lama
Presiden Brasil: Sambut Indonesia Jadi Anggota BRICS Seperti Buka Pintu untuk Teman Lama
Nasional
Khofifah Diperiksa di Jatim, Ketua KPK Bantah Ada Perlakuan Istimewa
Khofifah Diperiksa di Jatim, Ketua KPK Bantah Ada Perlakuan Istimewa
Nasional
Prabowo Ungkap Presiden Brasil Bakal Boyong Ratusan Pengusaha ke RI
Prabowo Ungkap Presiden Brasil Bakal Boyong Ratusan Pengusaha ke RI
Nasional
Presiden Prabowo Tinggalkan Brasil Usai Lawatan Kenegaraan
Presiden Prabowo Tinggalkan Brasil Usai Lawatan Kenegaraan
Nasional
Hasto Akan Bacakan Pleidoi Kasus Harun Masiku Hari Ini
Hasto Akan Bacakan Pleidoi Kasus Harun Masiku Hari Ini
Nasional
Panglima TNI soal Mayjen Ahmad Rizal Jadi Dirut Bulog: 'Eligible' di Bidang Ketahanan Pangan
Panglima TNI soal Mayjen Ahmad Rizal Jadi Dirut Bulog: "Eligible" di Bidang Ketahanan Pangan
Nasional
Sesumbar Roy Suryo soal Ijazah Palsu, Kubu Jokowi Anggap Tak Buktikan Apa-apa
Sesumbar Roy Suryo soal Ijazah Palsu, Kubu Jokowi Anggap Tak Buktikan Apa-apa
Nasional
Tes DNA dan AI untuk Siswa Sekolah Rakyat demi Temukan 'Next Habibie'
Tes DNA dan AI untuk Siswa Sekolah Rakyat demi Temukan "Next Habibie"
Nasional
Prabowo Jujur ke Presiden Brasil, 'Contek' Program MBG Diterapkan di Indonesia
Prabowo Jujur ke Presiden Brasil, "Contek" Program MBG Diterapkan di Indonesia
Nasional
Prabowo Ingin Reformasi di PBB, Tingkatkan Representasi Negara Besar Baru
Prabowo Ingin Reformasi di PBB, Tingkatkan Representasi Negara Besar Baru
Nasional
Hari Ini, KPK Periksa Gubernur Khofifah Sebagai Saksi di Polda Jatim
Hari Ini, KPK Periksa Gubernur Khofifah Sebagai Saksi di Polda Jatim
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau