Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICMI Sarankan Pemerintah Cabut Paspor Teroris Lintas Batas

Kompas.com - 05/02/2020, 12:48 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie menyarankan pemerintah mencabut paspor WNI yang menjadi teroris pelintas batas terlebih dahulu sebelum dipulangkan ke Indonesia.

"Saya sarankan itu cabut dulu paspornya. Nanti urusan belakangan dia ingin kembali lagi (jadi WNI) atau tidak," ujar Jimly di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

"Kalau dia ingin kembali lagi, ada syarat-syaratnya. Termasuk tes," lanjut dia.

Baca juga: Soal Rencana Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas, PKS: Timbul Masalah Baru jika Tak Serius

Jimly mengatakan, pencabutan kewarganegaraan para WNI terduga teroris pelintas batas itu untuk memberikan efek jera kepada mereka.

Sebab, apabila tetap dibiarkan mereka tidak akan mendapatkan efek jera dan berpotensi kembali melakukan perbuatan yang sama.

"Saya rasa perlu ada tes khusus tapi untuk tindakan yang sifatnya mendidik, memang sebaiknya kalau terbukti mereka ikut perang, ikut bekerja untuk pasukan perang negara lain itu sudah memenuhi syarat dicabut paspornya," kata dia.

Apalagi, sudah jelas dalam konstitusi Indonesia bahwa WNI dilarang untuk ikut dalam fungsi-fungsi perang untuk kepentingan negara lain.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 2 Skema Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Pemerintah, kata Jimly, harus bisa menemukan bagaimana jalan keluarnya terkait masalah tersebut.

"Sebab hak asasi manusia juga kalau orang tidak punya paspor, hak asasi juga di konstitusi kan dipastikan tidak boleh kita biarkan orang stateless (tak punya kewarganegaraan), tapi ini sesuatu yang tidak mudah," kata dia.

Apabila di antara mereka ada yang tak ingin pulang pun, kata Jimly, maka seharusnya dibiarkan saja.

Namun, jika memang mereka ingin pulang, maka ia pun menyarankan agar pemerintah mencabut terlebih dahulu kewarganegaraannya.

"Tapi kalau mereka ingin pulang ada problem yang kedua, harus ada pembinaan supaya dia menyadari kesalahannya. Jadi ini salah satu hal yang serius," kata dia.

Baca juga: Teroris WNI Pelintas Batas Ingin Pulang, Anggota Komisi I: Perlakukan sebagai Pencari Suaka

Pembinaan yang paling mudah dilakukan untuk mereka adalah dengan menyeleksinya terlebih dahulu.

Misalnya, apakah para teroris pelintas batas mau tetap jadi WNI atau tidak sesuai hukum Indonesia. Jika bersedia, maka mereka memikiki kesadaran dan tidak boleh mengulang perbuatannya.

Sebelumnya, terdapat 660 orang WNI yang diduga sebagai teroris pelintas batas.

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Cak Imin Singgung Politik Palsu yang Disukai Publik: Politik Gorong-gorong Misalnya…
Cak Imin Singgung Politik Palsu yang Disukai Publik: Politik Gorong-gorong Misalnya…
Nasional
Didampingi Menhan, Kontingen RI Curi Perhatian di Bastille Day 2025
Didampingi Menhan, Kontingen RI Curi Perhatian di Bastille Day 2025
Nasional
Seskab Teddy Ungkap Pembicaraan Prabowo dan Raja Belgia, Bahas Isu Strategis 2 Negara
Seskab Teddy Ungkap Pembicaraan Prabowo dan Raja Belgia, Bahas Isu Strategis 2 Negara
Nasional
LKN PKB Targetkan 270.000 Kader, Zainul Munasichin Berkelakar Minta Izin Jarang ke DPR
LKN PKB Targetkan 270.000 Kader, Zainul Munasichin Berkelakar Minta Izin Jarang ke DPR
Nasional
DPR Minta RI Tangkap Peluang Ekspor Produk Unggulan Pasca Uni Eropa Permudah Visa Schengen
DPR Minta RI Tangkap Peluang Ekspor Produk Unggulan Pasca Uni Eropa Permudah Visa Schengen
Nasional
Prabowo Jadi Presiden RI Pertama yang Jadi Tamu Kehormatan di Bastille Day Perancis
Prabowo Jadi Presiden RI Pertama yang Jadi Tamu Kehormatan di Bastille Day Perancis
Nasional
Cak Imin Lantik Pengurus LKN PKB, Tunjuk Zainul Munasichin Jadi Ketua
Cak Imin Lantik Pengurus LKN PKB, Tunjuk Zainul Munasichin Jadi Ketua
Nasional
Tom Lembong Ibaratkan Persidangannya seperti Perang: Semua Pihak Berupaya Menang
Tom Lembong Ibaratkan Persidangannya seperti Perang: Semua Pihak Berupaya Menang
Nasional
Febri Diansyah Sebut Jaksa KPK Melintir Keterangan Ahli di Sidang Hasto
Febri Diansyah Sebut Jaksa KPK Melintir Keterangan Ahli di Sidang Hasto
Nasional
Direksi Jawa Pos Sebut Ada Dividen Rp 89 M yang Tidak Disetor Dahlan Iskan dan Nany Wijaya
Direksi Jawa Pos Sebut Ada Dividen Rp 89 M yang Tidak Disetor Dahlan Iskan dan Nany Wijaya
Nasional
Tom Lembong Sebut Dapat Perlakuan Manusiawi Selama dalam Tahanan
Tom Lembong Sebut Dapat Perlakuan Manusiawi Selama dalam Tahanan
Nasional
Dinilai Berpengalaman, Tyas Fatoni Diangkat Jadi Pj Ketua TP-PKK dan Ketua Pembina Posyandu Papua
Dinilai Berpengalaman, Tyas Fatoni Diangkat Jadi Pj Ketua TP-PKK dan Ketua Pembina Posyandu Papua
Nasional
BGN Minta Tambahan Anggaran MBG, Komisi IX: Pemborosan, jika...
BGN Minta Tambahan Anggaran MBG, Komisi IX: Pemborosan, jika...
Nasional
Kuota Haji 2026, Menag: Isyarat Awal Pemerintah Arab Saudi Tetap, tapi Ada Usaha Akan Menambah
Kuota Haji 2026, Menag: Isyarat Awal Pemerintah Arab Saudi Tetap, tapi Ada Usaha Akan Menambah
Nasional
Gibran Harap RUU PPRT Bisa Segera Disahkan
Gibran Harap RUU PPRT Bisa Segera Disahkan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau