Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Wanti-wanti Menteri soal Corona: Sekali Masuk, Akan Ganggu Devisa

Kompas.com - 13/02/2020, 21:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti menterinya untuk memastikan virus corona tak masuk ke Indonesia.

Jokowi mengatakan, sekali virus corona masuk ke destinasi wisata, devisa dari sektor itu pasti menurun.

 

Oleh karena itu, menurut dia, Indonesia harus mebangun kepercayaan turis dengan memastikan tak ada virus corona yang masuk.

"Isu ini sangat penting sekali buat Indonesia karena Indonesia memiliki banyak titik destinasi turis, yang itu memerlukan sebuah persepsi. Itu memerlukan sebuah image bahwa Indonesia tidak ada virus corona," ujar Jokowi dalam wawancara kepada BBC Indonesia, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bingung Ditanya Kerugian akibat Virus Corona

"Sehingga betul-betul saya sampaikan kepada para menteri agar betul-betul dijaga agar tidak masuk ke Indonesia, karena sekali masuk, apalagi ke destinasi turisme, saya kira ini akan sangat mengganggu income dan devisa dari sektor turisme," ucap Presiden.

Ia mengatakan, pemerintah merespons cepat begitu mengetahui virus corona menyebar di China dan sejumlah negara.

Pengecekan yang dilakukan ialah memastikan suhu tubuh penumpang yang masuk dalam keadaan normal. Jika ditemukan ketidaknormalan, akan langsung dicek tim medis.

Pemerintah memerintahkan intansi terkait di bandara dan pelabuhan internasional untuk mengecek ketat penumpang terutama yang masuk dari China.

Baca juga: Cegah Corona, Garuda Semprotkan Cairan Khusus ke Seluruh Kabin Pesawat

Jokowi mengatakan, dengan upaya keras yang telah dilakukan pemerintah menangkal masuknya virus corona, ia belum mendengar ada WNI di Indonesia yang terinfeksi virus berbahaya tersebut.

"Kita betul-betul berusaha keras untuk melakukan itu. Sampai saat ini saya belum mendengar ada yang terkena virus itu. Kita berharap tidak ada yang terjadi di Indonesia," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Kasus Keracunan MBG di NTT, BGN Didesak Evaluasi Penyedia Makanan
Kasus Keracunan MBG di NTT, BGN Didesak Evaluasi Penyedia Makanan
Nasional
Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Perpecahan, Program Apapun Tidak Bisa Dilaksanakan
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Perpecahan, Program Apapun Tidak Bisa Dilaksanakan
Nasional
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Nasional
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Nasional
Dukung Program Pemerintah yang Baik, Ma'ruf Amin: Tak Usah Takut Dikatakan Antek
Dukung Program Pemerintah yang Baik, Ma'ruf Amin: Tak Usah Takut Dikatakan Antek
Nasional
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Nasional
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
Nasional
Jasa Raharja Gelar Peringatan Hari Anak Nasional 2025, Jadikan 3.000 Anak sebagai Duta Informasi Keselamatan Lalu Lintas
Jasa Raharja Gelar Peringatan Hari Anak Nasional 2025, Jadikan 3.000 Anak sebagai Duta Informasi Keselamatan Lalu Lintas
Nasional
Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda, Bahas Ekonomi dan Teknologi hingga 5 Jam
Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda, Bahas Ekonomi dan Teknologi hingga 5 Jam
Nasional
Kemenag Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 untuk 21.490 Mahasiswa
Kemenag Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 untuk 21.490 Mahasiswa
Nasional
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Nasional
Konflik Thailand-Kamboja, Komisi I Harap Adanya Gencatan Senjata
Konflik Thailand-Kamboja, Komisi I Harap Adanya Gencatan Senjata
Nasional
Kejagung Cekal Dua Bos Sugar Group Pergi Ke Luar Negeri
Kejagung Cekal Dua Bos Sugar Group Pergi Ke Luar Negeri
Nasional
Sorot Pembangunan IKN, Anggota DPR: Jangan Jadi Ambisi dan Beban Jangka Panjang
Sorot Pembangunan IKN, Anggota DPR: Jangan Jadi Ambisi dan Beban Jangka Panjang
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau