Pemerintah Diminta Antisipasi WNI Terduga Teroris Masuk ke Indonesia Lewat Jalur Tikus

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta meningkatkan antisipasi atas kemungkinan masuknya warga negara Indonesia (WNI) eks teroris lintas-batas ke Indonesia melalui jalur ilegal atau jalur tikus.

Ini menyusul keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan mereka ke Tanah Air baru-baru.

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, antisipasi juga perlu dilakukan untuk mencegah kemungkinan masuknya mereka dari negara bebas visa.

Baca juga: Imparsial: Pemerintah Punya Kewajiban Pulangkan Anak-anak WNI Eks ISIS

Menurut dia, semua stakeholder, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan HAM, hingga Kementerian Luar Negeri harus meningkatkan koordinasi guna mengantisipasi hal tersebut.

"Semua harus terus memantau pergerakan dari WNI teroris pelintas batas dan WNI eks ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya, serta memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh pintu masuk ke Indonesia," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis (13/2/2020).

Simulakra Kebebasan Digital

Artikel Kompas.id

"Seperti di bandara dan pelabuhan, khususnya dari negara bebas visa maupun jalur-jalur tikus, guna memberikan dan menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat, mengingat kepulangan WNI eks ISIS dikhawatirkan membawa virus terorisme baru bagi masyarakat Indonesia," kata dia. 

Ia pun berharap BNPT terus memvalidasi data WNI yang berada di kamp pengungsian ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya.

Tujuannya, didapat data yang lebih valid terkait jumlah dan identitas WNI yang dianggap terlibat teroris lintas-batas negara.

Baca juga: Ketua MPR Dukung Keputusan Pemerintah Batal Pulangkan WNI Eks ISIS

Selain itu, ia mengingatkan perlunya upaya hukum dilakukan pemerintah untuk menjamin para terduga teroris itu tidak masuk ke dalam negeri.

"Pemerintah harus menjamin WNI terduga teroris, eks ISIS maupun kelompok teroris lainnya tidak masuk ke wilayah Indonesia, seperti dengan mencabut kewarganegaraan warga Indonesia yang terbukti bergabung dengan ISIS, serta melakukan langkah-langkah pencegahan dalam menghindari paham radikalisme masuk ke Indonesia," ujar dia.