Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sensus Penduduk Online, Kemendagri Jamin Data Kependudukan Aman

Kompas.com - 13/02/2020, 21:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Gede Suratha memastikan sistem data kependudukan dipastikan aman jelang pelaksanaan Survei Penduduk 2020.

"Sekarang, data kependudukan itu dikelola berdasarkan sistem kita, yaitu sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Dalam sistem tersebut (pengelolaanya) sampai saat ini didampingi oleh BSSN juga BPPT untuk pengamanan data, " ujar Gede di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Gede menuturkan, hingga saat ini tidak ada yang bisa menembus pengamanan SIAK itu.

Baca juga: Dimulai 15 Februari, Ini Tahapan Sensus Penduduk 2020

"Sampai saat ini belum ada yang melaporkan bisa menembus ke database kependudukan kita. Sehingga, jika tidak ada kesengajaan atau kejahatan, harusnya data kita terjamin keamananya," lanjut Gede.

Dia menuturkan transaksi data SIAK ke berbagai instansi pemerintah pun juga dilakukan dengan pengamanan.

Sejumlah instansi yang dimaksud antara lain Badan Pusat Statistik (BPK), Bareskrim dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi mudah-mudahan ini dijaga oleh kita semua, data kependudukan kita sampai saat ini aman," ucapnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono mengatakan pihaknya akan menggelar sensus penduduk 2020.

SP 2020 merupakan sensus kependudukan yang digelar untuk ketujuh kalinya di Indonesia.

"Hingga saat ini pemerintah sudah melaksanakan sensus yang ketujuh kalinya. Selain mempertimbangkan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, sensus ini juga mempertimbangkan rekomendasi PBB soal sensus penduduk, " ujar Margo dalam diskusi "SP 2020: Satu Data Indonesia" di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Margo menjelaskan SP 2020 akan dilaksanakan dengan metode kombinasi.

Baca juga: BPS Jamin Sensus Penduduk 2020 secara Online Mudahkan Warga

Yakni, dengan menggunakan data registrasi yang relevan dengan sensus yang kemudian dilengkapi dengan sampel survei.

"Data yang digunakan sebagai basis adalah data kependudukan dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri," lanjut Margo.

Adapun data kependudukan yang digunakan yakni data Dukcapil Kemendagri per semester I 2019 yang tercatat sebanyak 266.534.836 jiwa. Margo mengungkapkan SP 2020 dilakukan dengan melibatkan 340.365 petugas cacah jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Kejagung Ajukan Banding Vonis Lisa Rachmat, Kejar Rampasan yang Dikembalikan ke Terdakwa
Kejagung Ajukan Banding Vonis Lisa Rachmat, Kejar Rampasan yang Dikembalikan ke Terdakwa
Nasional
MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah, 5 Jenis Surat Suara Buat Pemilih Tak Fokus
MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah, 5 Jenis Surat Suara Buat Pemilih Tak Fokus
Nasional
Muzani Sebut Pernyataan Prabowo dalam Pidato, Cerminkan Politik Bebas Aktif RI
Muzani Sebut Pernyataan Prabowo dalam Pidato, Cerminkan Politik Bebas Aktif RI
Nasional
Prabowo Goda Bahlil di Depan Rakyat Papua: Nasib Kau Baik Jadi Menteri
Prabowo Goda Bahlil di Depan Rakyat Papua: Nasib Kau Baik Jadi Menteri
Nasional
MK Nilai Pemilu Berdekatan Bikin Parpol Terjebak Pragmatisme
MK Nilai Pemilu Berdekatan Bikin Parpol Terjebak Pragmatisme
Nasional
MK Soal Jeda Pemilu Nasional dan Daerah: Minimal 2 Tahun, Maksimal 2,5 Tahun
MK Soal Jeda Pemilu Nasional dan Daerah: Minimal 2 Tahun, Maksimal 2,5 Tahun
Nasional
MK Nilai Pileg DPRD Gabung Pemilihan Presiden-DPR Lemahkan Parpol
MK Nilai Pileg DPRD Gabung Pemilihan Presiden-DPR Lemahkan Parpol
Nasional
Korupsi Kuota Haji Diduga Terjadi pada 2023-2024
Korupsi Kuota Haji Diduga Terjadi pada 2023-2024
Nasional
Haji 2025: Mayoritas Jemaah Ibu Rumah Tangga hingga 472 Jemaah Disabilitas
Haji 2025: Mayoritas Jemaah Ibu Rumah Tangga hingga 472 Jemaah Disabilitas
Nasional
Wacana Pembentukan Pansus Haji 2025 Akan Dibahas Pimpinan DPR
Wacana Pembentukan Pansus Haji 2025 Akan Dibahas Pimpinan DPR
Nasional
Kasus Kuota Haji, KPK Sudah Minta Keterangan Pihak Penyelenggara dan Kementerian Terkait
Kasus Kuota Haji, KPK Sudah Minta Keterangan Pihak Penyelenggara dan Kementerian Terkait
Nasional
Prabowo Teken PP 'Justice Collaborator', Kejagung: Alat Pemacu Pihak Terlibat Buka Tindak Pidana
Prabowo Teken PP "Justice Collaborator", Kejagung: Alat Pemacu Pihak Terlibat Buka Tindak Pidana
Nasional
Retreat Kepala Daerah Ditutup, Wamendagri: Negara Maju Tidak Mungkin Tanpa Sinergi
Retreat Kepala Daerah Ditutup, Wamendagri: Negara Maju Tidak Mungkin Tanpa Sinergi
Nasional
KPK Sudah Serahkan Opini untuk Sidang Lanjutan Paulus Tannos
KPK Sudah Serahkan Opini untuk Sidang Lanjutan Paulus Tannos
Nasional
Siapa Marty Natalegawa? yang Dibantah Dasco Jadi Calon Dubes RI di AS
Siapa Marty Natalegawa? yang Dibantah Dasco Jadi Calon Dubes RI di AS
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau