Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Keluhkan Anggaran Pramuka yang Cuma Rp 6 Miliar

Kompas.com - 18/02/2020, 17:34 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kwartir Nasional Pramuka Budi Waseso mengungkapkan, selama ini kegiatan Pramuka terkendala karena kurangnya dukungan anggaran.

Hal tersebut disampaikan Budi usai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (18/2/2020).

"Permasalahan-permasalahan di Pramuka yang selama ini memang Pramuka terkendala salah satunya dari dukungan anggaran. Karena kan tugas Pramuka adalah membina karakter generasi Pramuka yang akan datang," ujar Budi.

Ia mengatakan, Kwartir Nasional Pramuka tidak mendapatkan anggaran kecuali dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca juga: Aset Pramuka Dikuasai Pengurus Lama, Wapres Minta Buwas Tempuh Jalur Hukum

 

Nilainya pun tidak besar, yakni hanya Rp 6 miliar untuk tahun ini.

Padahal, Pramuka membutuhkan anggaran sebesar Rp 96 miliar untuk dapat mengakomodasi seluruh kegiatannya.

Antara lain untuk tahun ini kegiatan yang akan dilaksanakan adalah rapat kerja nasional (rakernas) dan jambore nasional.

Ditambah lagi, adanya kepemilikan aset Pramuka yang justru dikelola oleh pihak lain.

"Padahal aset tersebut bisa untuk membiayai Pramuka, tapi masih belum bisa (dimanfaatkan) karena sampai saat ini aset-aset itu masih dikuasai oknum-oknum pramuka yang lama, dimiliki untuk kepentingan pribadi," kata dia.

Baca juga: Aset Pramuka Masih Dikuasai Pengurus Lama, Buwas Lapor Wapres Maruf

Selain itu, pihaknya juga terus menyosialisasikan kegiatan-kegiatan Pramuka bagi anak-anak yang tak tertarik lagi.

"Kami akan menyosialisasikan, karena selama ini komunikasi, sosialisasi yang kurang jadi anak-anak SD, SMP dia tidak tahu Pramuka yang sebenarnya seperti apa," kata dia.

Beberapa program antara lain sudah ditayangkan melalui akun YouTube dan situs Pramuka untuk memberi pengetahuan tentang Pramuka kepada anak-anak.

Meski belum memiliki data secara menyeluruh, kata dia, akan tetapi sejauh ini pihaknya memiliki data bahwa anggota Pramuka yang ada di Indonesia berjumlah 25 juta orang dari total jumlah di seluruh dunia yang mencapai 55 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
tolong diluruskan lagi pak bw jadi ladang amal dan pengabdian tak terkira itu kalau bapak berhasil memassalkan lagi gerakan pramuka


Terkini Lainnya
DPR dan Pemerintah Rapat Tertutup, Bahas Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional-Lokal
DPR dan Pemerintah Rapat Tertutup, Bahas Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional-Lokal
Nasional
MK Akan Panggil LMKN Sebagai Pihak Terkait dalam Uji Materi UU Hak Cipta Ariel Cs
MK Akan Panggil LMKN Sebagai Pihak Terkait dalam Uji Materi UU Hak Cipta Ariel Cs
Nasional
Kejagung Telah Periksa 40 Saksi di Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook
Kejagung Telah Periksa 40 Saksi di Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook
Nasional
Mendikdasmen: Angka Putus Sekolah Jenjang SLTA Masih Lebih dari 20 Persen
Mendikdasmen: Angka Putus Sekolah Jenjang SLTA Masih Lebih dari 20 Persen
Nasional
Besok, Kejagung Periksa Pegawai Google soal Kasus Korupsi Laptop Chromebook
Besok, Kejagung Periksa Pegawai Google soal Kasus Korupsi Laptop Chromebook
Nasional
Bentuk Tim Kerja, Saudi Percepat Persiapan Haji 2026
Bentuk Tim Kerja, Saudi Percepat Persiapan Haji 2026
Nasional
Pimpinan DPRD Banten Titip Calon Siswa SPMB, Wamendikdasmen: Tidak Ada Jalur Rekomendasi
Pimpinan DPRD Banten Titip Calon Siswa SPMB, Wamendikdasmen: Tidak Ada Jalur Rekomendasi
Nasional
Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren
Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren
Nasional
Eks Lurah Jakbar yang Palak Warganya Rp 200 Juta Dituntut 1,5 Tahun Penjara
Eks Lurah Jakbar yang Palak Warganya Rp 200 Juta Dituntut 1,5 Tahun Penjara
Nasional
Pajak E-Commerce, Keadilan Fiskal atau Jerat Baru bagi Pelaku Usaha?
Pajak E-Commerce, Keadilan Fiskal atau Jerat Baru bagi Pelaku Usaha?
Nasional
Menlu Sebut Penutupan Selat Hormuz Bisa Ganggu 20,4 Persen Suplai Minyak ke Indonesia
Menlu Sebut Penutupan Selat Hormuz Bisa Ganggu 20,4 Persen Suplai Minyak ke Indonesia
Nasional
Fraksi PDI-P DPR Minta Penulisan Ulang Sejarah Disetop, Bakal Panggil Fadli Zon
Fraksi PDI-P DPR Minta Penulisan Ulang Sejarah Disetop, Bakal Panggil Fadli Zon
Nasional
Komnas HAM: Putusan MK Mendorong Terwujudnya Pemilu Lebih Ramah HAM
Komnas HAM: Putusan MK Mendorong Terwujudnya Pemilu Lebih Ramah HAM
Nasional
Hakim Singgung Kasus Vidi Aldiano dan Agnez Mo dalam Sidang UU Hak Cipta, Pertanyakan Distribusi Royalti
Hakim Singgung Kasus Vidi Aldiano dan Agnez Mo dalam Sidang UU Hak Cipta, Pertanyakan Distribusi Royalti
Nasional
Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah: Langkah Maju Demokrasi atau Beban Baru bagi Negara?
Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah: Langkah Maju Demokrasi atau Beban Baru bagi Negara?
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau