Kepala Bappenas: Korsel Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea Cho Myung-Rae di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020) pagi.

Dalam pertemuan itu, Cho menyatakan ketertarikan Korea Selatan untuk turut terlibat dalam pembangunan ibu kota baru RI di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Disampaikan Korea Selatan juga berminat di Ibu Kota baru dan Bapak Presiden menyambut positif karena itu artinya ada peluang untuk bisa kerja sama," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada wartawan usai pertemuan.

Baca juga: Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Baru Dimulai Semester II Tahun Ini

Kendati demikian, menurut Suharso, belum ada pembahasan lebih jauh terkait bidang apa yang diminati oleh Korsel.

Cho dalam pertemuan itu hanya mengungkapkan bahwa Korea Selatan sudah memiliki pengalaman dalam membangun kota hijau dan ramah lingkungan.

Kronologi Tindakan Asusila Penyebab Ketua KPU Hasyim Asy’ari Diberhentikan

Artikel Kompas.id

"Belum menyampaikan itu (bidangnya). Mereka mengatakan punya pengalaman di green city, pengalaman di sustainable city. Pak menteri sendiri itu juga punya pengalaman, latar belakang di bidang urban development," ucap Suharso.

Baca juga: Bos Softbank dan Tony Blair Akan Bertemu Jokowi Bahas Ibu Kota Baru

Suharso menambahkan, kedatangan Cho ke Indonesia adalah untuk menghadiri Peluncuran Partnering for Green Growth and Global Goals (P4G) di Kantor Bappenas, Senin kemarin.

"P4G itu diinisiasi dua negara, Denmark dan Belanda dalam rangka mempercepat pencapaian SDG's, khususnya di bidang food dan agriculture, air, kemudian energi, kota yang berkelanjutan, dan terakhir circular economy," kata dia.

Seperti diketahui, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru.

Baca juga: Bappenas: Potensi Banjir di Ibu Kota Baru Ada, Tapi Beda Lokasi

Pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun dan menggunakan dua skema pembiayaannya, yaitu APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.