Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi Minta Mendagri Turun Langsung Cek Pembuatan e-KTP

Kompas.com - 26/02/2020, 19:04 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Johan Budi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengecek langsung perekaman dan pencetakan KTP elektronik (e-KTP).

Johan sangsi pelaksanaan perekaman dan pencetakan e-KTP berjalan baik-baik saja seperti yang selama ini dilaporkan Kemendagri.

"Menurut saya Pak Mendagri perlu mengecek yang di lapangan itu seperti apa, seperti yang disampaikan Pak Dirjen (Dukcapil) atau tidak," kata Johan dalam rapat kerja bersama Mendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Bogor Siap Distribusikan 52.045 Lembar E-KTP kepada Warga

Ia mengaku sempat mendapatkan laporan mengenai persoalan e-KTP.

Johan mengaku tidak bisa menerima begitu saja laporan Mendagri bahwa pelaksanaan e-KTP baik-baik saja.

"Saya beberapa kali RDP dengan Pak Mendagri dan Pak Dirjen Dukcapil ini selalu menjawab dengan baik dan seolah-olah tidak ada masalah di lapangan," ujar dia. 

Tito pun mengaku telah menginstruksikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Ia meminta Zudan menyamar sebagai masyarakat yang hendak merekam e-KTP.

"Saya minta kepada Dirjen Dukcapil tapi saya minta kita back-up dengan yang lain dari inspektorat langsung pengecekan di lapangan termasuk menjadi mistery buyers, jadi seolah-olah kami sebagai masyarakat kemudian nyamar sebagai masyarakat mengikuti prosesnya," kata Tito.

"Mengalami itu enggak, ternyata susah blangko e-KTP atau ternyata diberikan surat keterangan," ucap dia.

Baca juga: Bogor Siap Distribusikan 52.045 Lembar E-KTP kepada Warga

Menurut dia, anggaran pengadaan e-KTP untuk seluruh wilayah Indonesia telah mencukupi. Namun, Tito memastikan akan mencari tahu kendala pembuatan kartu tanda penduduk itu.

"Jadi sebetulnya untuk masalah anggaran tidak masalah. Nah, ini ada apa macetnya di sini yang perlu kita cari karena kuota atau lambat pengadaannya. Ini mohon maaf kami akan cari penyebabnya apa," ucap Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya
Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Harun Masiku
Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Harun Masiku
Nasional
Prabowo Cium Hajar Aswad dan Masuk Ka'bah Saat Umrah
Prabowo Cium Hajar Aswad dan Masuk Ka'bah Saat Umrah
Nasional
Serangan Israel Tewaskan Direktur RS Indonesia, Komisi I: Langgar Hukum Internasional
Serangan Israel Tewaskan Direktur RS Indonesia, Komisi I: Langgar Hukum Internasional
Nasional
Kubu Hasto Nilai Tuntutan Jaksa KPK Tak Berdasar: Hanya Rangkaian Cerita Penyidik
Kubu Hasto Nilai Tuntutan Jaksa KPK Tak Berdasar: Hanya Rangkaian Cerita Penyidik
Nasional
Jaksa Minta Hakim Kesampingkan Keterangan Staf Hasto dan Satpam DPP PDI-P
Jaksa Minta Hakim Kesampingkan Keterangan Staf Hasto dan Satpam DPP PDI-P
Nasional
Prabowo dan Pangeran MBS Sepakat Tingkatkan Layanan Jemaah Haji dan Umrah Indonesia
Prabowo dan Pangeran MBS Sepakat Tingkatkan Layanan Jemaah Haji dan Umrah Indonesia
Nasional
MK Tidak Terima 2 Pemohonan Gugatan UU Polri
MK Tidak Terima 2 Pemohonan Gugatan UU Polri
Nasional
Puan Minta Ada Evaluasi Buntut Kapal Tenggelam di Selat Bali
Puan Minta Ada Evaluasi Buntut Kapal Tenggelam di Selat Bali
Nasional
Puan Desak Fadli Zon Tak Hilangkan Jejak Sejarah
Puan Desak Fadli Zon Tak Hilangkan Jejak Sejarah
Nasional
Polri Sampaikan Duka atas Tenggelamnya KM Tunu Pratama Jaya di Selat Bali
Polri Sampaikan Duka atas Tenggelamnya KM Tunu Pratama Jaya di Selat Bali
Nasional
Siapa Indroyono Soesilo? Nama yang Diisukan Jadi Calon Dubes RI di AS
Siapa Indroyono Soesilo? Nama yang Diisukan Jadi Calon Dubes RI di AS
Nasional
Hasto Akan Dituntut, Puan: Jangan Sampai Ada yang Tidak Adil
Hasto Akan Dituntut, Puan: Jangan Sampai Ada yang Tidak Adil
Nasional
DPR: Surpres Berisi Calon Dubes 24 Negara, Termasuk untuk AS dan PBB
DPR: Surpres Berisi Calon Dubes 24 Negara, Termasuk untuk AS dan PBB
Nasional
Kembangkan Teknologi Energi Bersih Berskala Global, Pertamina Gandeng ACWA Power Arab Saudi
Kembangkan Teknologi Energi Bersih Berskala Global, Pertamina Gandeng ACWA Power Arab Saudi
Nasional
Jemaah Haji Nekat Bawa Air Zamzam ke Tanah Air, Sembunyikan di Termos hingga Kursi Roda
Jemaah Haji Nekat Bawa Air Zamzam ke Tanah Air, Sembunyikan di Termos hingga Kursi Roda
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau