Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi Minta Mendagri Turun Langsung Cek Pembuatan e-KTP

Kompas.com - 26/02/2020, 19:04 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Johan Budi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengecek langsung perekaman dan pencetakan KTP elektronik (e-KTP).

Johan sangsi pelaksanaan perekaman dan pencetakan e-KTP berjalan baik-baik saja seperti yang selama ini dilaporkan Kemendagri.

"Menurut saya Pak Mendagri perlu mengecek yang di lapangan itu seperti apa, seperti yang disampaikan Pak Dirjen (Dukcapil) atau tidak," kata Johan dalam rapat kerja bersama Mendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Bogor Siap Distribusikan 52.045 Lembar E-KTP kepada Warga

Ia mengaku sempat mendapatkan laporan mengenai persoalan e-KTP.

Johan mengaku tidak bisa menerima begitu saja laporan Mendagri bahwa pelaksanaan e-KTP baik-baik saja.

"Saya beberapa kali RDP dengan Pak Mendagri dan Pak Dirjen Dukcapil ini selalu menjawab dengan baik dan seolah-olah tidak ada masalah di lapangan," ujar dia. 

Tito pun mengaku telah menginstruksikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Ia meminta Zudan menyamar sebagai masyarakat yang hendak merekam e-KTP.

"Saya minta kepada Dirjen Dukcapil tapi saya minta kita back-up dengan yang lain dari inspektorat langsung pengecekan di lapangan termasuk menjadi mistery buyers, jadi seolah-olah kami sebagai masyarakat kemudian nyamar sebagai masyarakat mengikuti prosesnya," kata Tito.

"Mengalami itu enggak, ternyata susah blangko e-KTP atau ternyata diberikan surat keterangan," ucap dia.

Baca juga: Bogor Siap Distribusikan 52.045 Lembar E-KTP kepada Warga

Menurut dia, anggaran pengadaan e-KTP untuk seluruh wilayah Indonesia telah mencukupi. Namun, Tito memastikan akan mencari tahu kendala pembuatan kartu tanda penduduk itu.

"Jadi sebetulnya untuk masalah anggaran tidak masalah. Nah, ini ada apa macetnya di sini yang perlu kita cari karena kuota atau lambat pengadaannya. Ini mohon maaf kami akan cari penyebabnya apa," ucap Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
ngurus ktp elektronik kalau bayar mendingan bayar. duitnya buat beli mesin data paling canggih didunia.. dari pada gratis tapi ngerepotin masyarakat...


Terkini Lainnya
Menkum: Revisi KUHAP Akan Dibahas Usai Masa Reses DPR
Menkum: Revisi KUHAP Akan Dibahas Usai Masa Reses DPR
Nasional
Sistem Distribusi BPKH Limited Disorot, Usai Terlambatnya Katering Jemaah Haji
Sistem Distribusi BPKH Limited Disorot, Usai Terlambatnya Katering Jemaah Haji
Nasional
Indo Defence 2025 Hari Terakhir, Pengunjung Antusias Lihat Kendaraan Tempur
Indo Defence 2025 Hari Terakhir, Pengunjung Antusias Lihat Kendaraan Tempur
Nasional
Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji
Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji
Nasional
Jaksa Agung Temukan Dugaan Korupsi dan Penerbitan SHM Ilegal di TNTN Riau
Jaksa Agung Temukan Dugaan Korupsi dan Penerbitan SHM Ilegal di TNTN Riau
Nasional
Profil Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri ke-3 yang Akan Pensiun di Era Kapolri Sigit
Profil Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri ke-3 yang Akan Pensiun di Era Kapolri Sigit
Nasional
Jaka Agung Ungkap Dugaan Korupsi di Taman Nasional Tesso Nilo
Jaka Agung Ungkap Dugaan Korupsi di Taman Nasional Tesso Nilo
Nasional
Hambali Saat Ditangkap Tunjukkan Paspor Spanyol dan Thailand, Bukan RI
Hambali Saat Ditangkap Tunjukkan Paspor Spanyol dan Thailand, Bukan RI
Nasional
Sengketa Pulau Aceh-Sumut: JK Angkat Bicara, Mendagri Akan Kaji Ulang
Sengketa Pulau Aceh-Sumut: JK Angkat Bicara, Mendagri Akan Kaji Ulang
Nasional
Yusril: Status Kewarganegaraan Hambali Belum Dapat Dipastikan
Yusril: Status Kewarganegaraan Hambali Belum Dapat Dipastikan
Nasional
Kinerja Hulu hingga Hilir Positif, Akselerasi Pertamina Wujudkan Swasembada Energi
Kinerja Hulu hingga Hilir Positif, Akselerasi Pertamina Wujudkan Swasembada Energi
Nasional
Sekolah Rakyat Jadi Salah Satu Strategi Putus Mata Rantai Kemiskinan
Sekolah Rakyat Jadi Salah Satu Strategi Putus Mata Rantai Kemiskinan
Nasional
Menteri Komdigi Minta Platform OTT Asing Tak Dominasi Pasar Indonesia
Menteri Komdigi Minta Platform OTT Asing Tak Dominasi Pasar Indonesia
Nasional
KPK Harap Kenaikan Gaji Akan Bentengi Hakim dari Godaan Korupsi
KPK Harap Kenaikan Gaji Akan Bentengi Hakim dari Godaan Korupsi
Nasional
Peringatan Keras Ketua MA soal Gaji Hakim yang Bakal Naik 280 Persen
Peringatan Keras Ketua MA soal Gaji Hakim yang Bakal Naik 280 Persen
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau