Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Achmad Yurianto, Tameng Pemerintah Tangkal Hoaks Virus Corona

Kompas.com - 04/03/2020, 06:49 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemi virus corona (Covid-19) yang terkonfirmasi menyebar di Indonesia sejak Senin (2/3/2020), membuat pemerintah harus merespons dengan tepat dan cepat demi menjamin keamanan warga negara.

Presiden Joko Widodo, pada Selasa (3/3/2020), menunjuk Achmad Yurianto sebagai juru bicara untuk penanganan dan pencegahan virus corona.

Pria yang akrab disapa Yuri itu merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Pemerintah Tunjuk Achmad Yurianto Jadi Jubir Resmi Terkait Virus Corona

Tugas Yuri adalah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan virus corona. Ia diketahui aktif memberikan pernyataan ke awak media, bahkan sejak virus corona belum terdeteksi di Indonesia.

"Pemerintah telah menunjuk jubir resmi untuk penanganan corona, yakni Dr Achmad Yurianto. Dia itu Sesditjen P2P Kemenkes," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mendapatkan sambutan positif

Penunjukkan Yuri sebagai jubir untuk penanganan virus corona diapresiasi DPR.

Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani menyatakan kehadiran jubir yang bertugas secara spesifik itu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat.

"Ini penting. Akhirnya masyarakat memiliki sebuah kepastian, jaminan kepastian dari pemerintah, bahwa pemerintah hadir," kata Netty di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Achmad Yurianto Jadi Jubir soal Corona, PKB: Pak Terawan Biar Fokus Kerja

Ia mengatakan simpang siur informasi mengenai penanganan dan pencegahan virus corona mengkhawatirkan. Jika tidak dicegah, Netty menilai bisa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Netty mengatakan pemerintah memang mesti menjadi sumber informasi valid bagi masyarakat.

"Bagi masyarakat Covid-19 itu sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan, membuat panik, apalagi dalam era teknologi seperti sekarang ini. Akhirnya masyarakat mencari informasi sendiri. Masyarakat menjadi pimpinan redaksi, mendapatkan informasi langsung disebar," ujarnya.

Baca juga: Fraksi PKS Apresiasi Keputusan Jokowi Tunjuk Yurianto Jadi Jubir Penanganan Corona

Senada dengan Netty, anggota Fraksi PKB Abdul Kadir Karding menilai keputusan pemerintah menunjuk Yuri sebagai jubir merupakan langkah tepat.

Menurut dia, dengan demikian, maka Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bisa lebih fokus bekerja.

"Pak Terawan biar fokus bekerja. Kalau meladeni publik terus dia enggak kerja nanti," kata Karding di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Setelah Penularan Virus Corona Berstatus Kejadian Luar Biasa...

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
KPK Masih Pelajari Dokumen Menteri UMKM Soal Dugaan Permintaan Fasilitas Negara di Eropa
KPK Masih Pelajari Dokumen Menteri UMKM Soal Dugaan Permintaan Fasilitas Negara di Eropa
Nasional
Masih Dipinjami Ruangan, BP Haji Berencana Menyewa Gedung BUMN
Masih Dipinjami Ruangan, BP Haji Berencana Menyewa Gedung BUMN
Nasional
Anggaran Teknologi-Komunikasi Komdigi Tak Terserap, Komisi I Singgung Kesenjangan Digital
Anggaran Teknologi-Komunikasi Komdigi Tak Terserap, Komisi I Singgung Kesenjangan Digital
Nasional
Basarnas Ternyata Belum Punya Sonar yang Memadai, Tak Bisa Cari Titik Kapal Tenggelam
Basarnas Ternyata Belum Punya Sonar yang Memadai, Tak Bisa Cari Titik Kapal Tenggelam
Nasional
Saksi Ngaku Ikut Sepakat Investasi PT Taspen Rp 1 Triliun meski Tak Paham
Saksi Ngaku Ikut Sepakat Investasi PT Taspen Rp 1 Triliun meski Tak Paham
Nasional
Komisi II: Masa Jabatan DPRD Jadi 7,5 Tahun Melanggar Konstitusi
Komisi II: Masa Jabatan DPRD Jadi 7,5 Tahun Melanggar Konstitusi
Nasional
Banjir Jadi Ajang Bermain Anak, Ada yang Cari Ikan Hingga Main Sepeda
Banjir Jadi Ajang Bermain Anak, Ada yang Cari Ikan Hingga Main Sepeda
Nasional
Tepis Isu Penolakan Penulisan Sejarah Ulang, Fadli Zon: Banyak yang Menyetujui
Tepis Isu Penolakan Penulisan Sejarah Ulang, Fadli Zon: Banyak yang Menyetujui
Nasional
2 Staf Mendagri Tito Dapatkan Kenaikan Pangkat di Polri
2 Staf Mendagri Tito Dapatkan Kenaikan Pangkat di Polri
Nasional
Prabowo Ingin “Bandung Spirit” Dibawa dalam Forum BRICS
Prabowo Ingin “Bandung Spirit” Dibawa dalam Forum BRICS
Nasional
Kosasih Disebut Minta Komite Investasi PT Taspen Sepakat Optimalisasi Reksa Dana Rp 1 T Tanpa Ada Kajian
Kosasih Disebut Minta Komite Investasi PT Taspen Sepakat Optimalisasi Reksa Dana Rp 1 T Tanpa Ada Kajian
Nasional
KPU Minta Tambahan Anggaran Hampir Rp 1 T, Mayoritas untuk Bayar Pegawai
KPU Minta Tambahan Anggaran Hampir Rp 1 T, Mayoritas untuk Bayar Pegawai
Nasional
Komisi III DPR Minta Polri Adaftif dengan Teknologi: Setiap Rupiah Harus Dipertanggungjawabkan
Komisi III DPR Minta Polri Adaftif dengan Teknologi: Setiap Rupiah Harus Dipertanggungjawabkan
Nasional
17 Perwira Polri Naik Pangkat, Ada Saksi Kasus Ahok dan Kopi Sianida
17 Perwira Polri Naik Pangkat, Ada Saksi Kasus Ahok dan Kopi Sianida
Nasional
Di KTT BRICS, Prabowo Dorong Kemitraan Negara Global South dan Perluas Pemanfaatan NDB
Di KTT BRICS, Prabowo Dorong Kemitraan Negara Global South dan Perluas Pemanfaatan NDB
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau