Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Jokowi Tak Perlu Terbitkan Perpres Khusus Corona

Kompas.com - 04/03/2020, 20:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, Presiden Joko Widodo tak perlu menerbitkan peraturan presiden khusus corona untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut.

Moeldoko mengatakan, pemerintah sudah memiliki instrumen penanganan yang kuat melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

Baca juga: Menko PMK Sebut Warga yang Kontak dengan WN Selandia Baru di Bali Negatif Corona

Moeldoko mengatakan, dalam Inpres tersebut termaktub petunjuk teknis penanganan penyakit menular secara detail.

"Kita sudah ada instrumen sebagai strategi penanganan. Instrumen Inpres Nomor 4 Tahun 2019. Itu sangat-sangat kuat untuk menangani pandemi global," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Ia pun mengatakan, Kementerian Kesehatan juga telah menyusun petunjuk tekni (juknis) berdasarkan inpres tersebut.

"Termasuk juga nuklir, biologi, kimia. Itu sudah sangat jelas menteri siapa berbuat apa. Detail itu job deskripsinya. Kemudian untuk Kemenkes buat juknis, bukunya tebel untuk menindaklanjuti Inpres itu. Jadi udah cukup," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Baca juga: Waspada Corona, Pemkot Bandung Awasi Kedatangan Bus dari Depok

Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi Partai Demokray Dede Yusuf menyarankan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres khusus corona.

Ia menilai Jokowi perlu menerbitkan perpres tersebut agar penanganan virus corona di Indonesia tepat sasaran seperti di negara-negara lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Petinggi Tokopedia Melissa Siska Juminto Diperiksa di Kasus Chromebook
Petinggi Tokopedia Melissa Siska Juminto Diperiksa di Kasus Chromebook
Nasional
DPR Serahkan Hasil 'Fit and Proper Test' 24 Calon Dubes ke Prabowo
DPR Serahkan Hasil "Fit and Proper Test" 24 Calon Dubes ke Prabowo
Nasional
Momen Prabowo Hadir Jamuan Makan Malam Privat Bareng Presiden Macron di Istana Elysee
Momen Prabowo Hadir Jamuan Makan Malam Privat Bareng Presiden Macron di Istana Elysee
Nasional
Gibran Sorot Tak Terpenuhinya Hak PRT, Dorong Pengesahan RUU PPRT
Gibran Sorot Tak Terpenuhinya Hak PRT, Dorong Pengesahan RUU PPRT
Nasional
Puan: Selidiki Tuntas Beras Oplosan, Jangan Sampai Rugikan Masyarakat
Puan: Selidiki Tuntas Beras Oplosan, Jangan Sampai Rugikan Masyarakat
Nasional
KPK Periksa Dirut PT Mahkota Pratama Jadi Saksi Terkait Kasus Korupsi PT ASDP
KPK Periksa Dirut PT Mahkota Pratama Jadi Saksi Terkait Kasus Korupsi PT ASDP
Nasional
RUU KUHAP Sudah Masuk Timus-Timsin, Tinggal Tahap Finalisasi Draf
RUU KUHAP Sudah Masuk Timus-Timsin, Tinggal Tahap Finalisasi Draf
Nasional
KPK Panggil 3 Stafsus Eks Menaker Hanif Dhakiri Terkait Pemerasan Urus Izin TKA
KPK Panggil 3 Stafsus Eks Menaker Hanif Dhakiri Terkait Pemerasan Urus Izin TKA
Nasional
Menaker dan Menteri P2MI Sepakat Optimalkan Kesempatan Bekerja di Luar Negeri
Menaker dan Menteri P2MI Sepakat Optimalkan Kesempatan Bekerja di Luar Negeri
Nasional
Sekolah Rakyat Segera Mulai, Bagaimana Ide Awalnya?
Sekolah Rakyat Segera Mulai, Bagaimana Ide Awalnya?
Nasional
210 Anggota DPR Hadiri Langsung Rapat Paripurna soal RUU Pertanggungjawaban APBN
210 Anggota DPR Hadiri Langsung Rapat Paripurna soal RUU Pertanggungjawaban APBN
Nasional
Dorong RUU PPRT Segera Disahkan, Gibran: Negara Hadir untuk PRT
Dorong RUU PPRT Segera Disahkan, Gibran: Negara Hadir untuk PRT
Nasional
Gibran Nilai Perlu Perbaikan Tata Kelola Penyalur PRT, Antisipasi Pemotongan Gaji
Gibran Nilai Perlu Perbaikan Tata Kelola Penyalur PRT, Antisipasi Pemotongan Gaji
Nasional
Respons Positif Sekolah Rakyat, Pengamat Pendidikan: Jembatan Kesuksesan Ekonomi dan Sosial
Respons Positif Sekolah Rakyat, Pengamat Pendidikan: Jembatan Kesuksesan Ekonomi dan Sosial
Nasional
Diplomasi Prabowo: Jalan Baru Indonesia ke Eropa?
Diplomasi Prabowo: Jalan Baru Indonesia ke Eropa?
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau