Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Minta Bea Cukai dan Kemenkes Tak Persulit Masuknya APD Impor

Kompas.com - 23/03/2020, 17:03 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta pegawai bea cukai dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak mempersulit masuknya Alat Pelindung Diri (APD) dari luar negeri.

"Kita sudah menempatkan pegawai bea cukai di pelabuhan udara dan perlintasan darat dan laut agar tidak mempersulit masuknya barang-barang dari luar," ujar Mahfud melalui konferensi video, Senin (23/3/2020).

"Pun Kementerian Kesehatan juga diminta untuk membuat mekanisme yang lebih instan, yang lebih cepat," katanya.

Baca juga: PB IDI: Kami Butuh Banyak APD

Mahfud mengungkapkan, sebelumnya masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan alat kesehatan (alkes) maupun APD.

Berkaca dengan hal itu, pemerintah pun memutuskan bahwa kebijakan harus dipermudah agar bisa mengimpor logistik dari luar negeri.

Pasalnya, terang Mahfud, sebelumnya juga masyarakat mengeluhkan adanya faktor birokrasi di sektor Kemenkes dalam mendatangkan APD.

"Sekarang sudah ada jalur online yang bisa dipaket di situ untuk minta izin masuk jenis barang apa, biasanya bisa dilayani, ini boleh ini tidak boleh, itu kebijakannya," katanya.

Baca juga: Penjelasan Pemkot soal APD Penanganan Corona di Tangsel Belum Memadai

Mahfud menambahkan, situasi saat ini yang paling penting adalah bagaimana APD tersedia dan dapat dimanfaatkan di tengah wabah virus corona.

"Yang terpenting itu bagaimana mempermudah dan menyediakan dan menyampaikannya kepada masyarakat, jumlahnya itu tergantung kebutuhan," terang dia.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mendatangkan 8 ton lebih bantuan alat kesehatan dari China ke Indonesia. Adapun total bantuan yang diberikan China yakni sebanyak 12 ton.

Bantuan tersebut berisi alat pelindung diri (APD) yang diangkut Pesawat Hercules dan tiba di di Lanud Halim Perdana Kusuma, Senin (23/3/2020) pukul 10.45 WIB.

Baca juga: RS Dr Moewardi Surakarta Mampu Produksi APD Sendiri

APD yang diberikan terdiri atas 7,2 ton protective clothing, 128 kg N95 mask, 110 kg disposable gloves, 700 kg disposable mask, dan 775 kg goggles.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolik APD kepada Kapuskes TNI, Kepala RSPAD, Kepala RS Suyoto, Kapuskes Angkatan Darat, Kadiskes Angkatan Laut, dan Kadiskes Angkatan Udara.

Prabowo mengatakan, upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan seluruh unsur yang terlibat bekerjasama dengan negara sahabat seperti China dalam menghadapi ancaman covid-19.

"Ada 12 ton APD, (kerjasama seperti ini) akan dilaksanakan terus-menerus," kata Prabowo di Lanud Halim Perdana Kusuma, Senin (23/3/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
sebaiknya masing2 daerah disuruh buat sendiri apd spt sby dan solo, disamping tidak bergantung impor dan pusat, jg umkm bisa diikut sertakan.


Terkini Lainnya
Korlantas Polri Siapkan 5.800 Personel Amankan HUT Bhayangkara di Monas
Korlantas Polri Siapkan 5.800 Personel Amankan HUT Bhayangkara di Monas
Nasional
Kemendagri Akan Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional-Lokal
Kemendagri Akan Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional-Lokal
Nasional
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT di Mandailing Natal Sumut
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT di Mandailing Natal Sumut
Nasional
OTT KPK di Mandailing Natal Terkait Korupsi Proyek Bangun Jalan Dinas PUPR
OTT KPK di Mandailing Natal Terkait Korupsi Proyek Bangun Jalan Dinas PUPR
Nasional
Presiden Prabowo Optimistis Swasembada Energi Tercapai Lebih Cepat, Ini Kontribusi Pertamina
Presiden Prabowo Optimistis Swasembada Energi Tercapai Lebih Cepat, Ini Kontribusi Pertamina
Nasional
Legislator Kritik “Toko Online Dipajaki”: Negara Seharusnya Bukan Pemalak
Legislator Kritik “Toko Online Dipajaki”: Negara Seharusnya Bukan Pemalak
Nasional
Perludem Sebut Putusan MK Pupuskan Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Perludem Sebut Putusan MK Pupuskan Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Nasional
24 WNI dari Iran Masih di Azerbaijan, Segera Pulang ke RI
24 WNI dari Iran Masih di Azerbaijan, Segera Pulang ke RI
Nasional
KPK: Permohonan 'Justice Collaborator' Harus Memenuhi Syarat
KPK: Permohonan "Justice Collaborator" Harus Memenuhi Syarat
Nasional
PM Malaysia Ungkap Peran Prabowo Redam Konflik Myanmar, Kirim Intel Militer
PM Malaysia Ungkap Peran Prabowo Redam Konflik Myanmar, Kirim Intel Militer
Nasional
Catatan Peristiwa Pemerkosaan Massal 1998, Bocah 11 Tahun Jadi Korban
Catatan Peristiwa Pemerkosaan Massal 1998, Bocah 11 Tahun Jadi Korban
Nasional
Konsisten Jalankan Program Keberlanjutan, Waskita Karya Raih 2 Penghargaan di TJSL & CSR Award 2025
Konsisten Jalankan Program Keberlanjutan, Waskita Karya Raih 2 Penghargaan di TJSL & CSR Award 2025
Nasional
Kewenangan MK Kembali Disorot Usai Pisahkan Pemilu Nasional-Daerah
Kewenangan MK Kembali Disorot Usai Pisahkan Pemilu Nasional-Daerah
Nasional
Kemlu RI Sudah Evakuasi 73 Orang dari Iran Imbas Konflik dengan Israel
Kemlu RI Sudah Evakuasi 73 Orang dari Iran Imbas Konflik dengan Israel
Nasional
Anggota DPR Kritik MK: Keserentakan Pemilu Domain Pembentuk UU
Anggota DPR Kritik MK: Keserentakan Pemilu Domain Pembentuk UU
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau