Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Minta Bea Cukai dan Kemenkes Tak Persulit Masuknya APD Impor

Kompas.com - 23/03/2020, 17:03 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta pegawai bea cukai dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak mempersulit masuknya Alat Pelindung Diri (APD) dari luar negeri.

"Kita sudah menempatkan pegawai bea cukai di pelabuhan udara dan perlintasan darat dan laut agar tidak mempersulit masuknya barang-barang dari luar," ujar Mahfud melalui konferensi video, Senin (23/3/2020).

"Pun Kementerian Kesehatan juga diminta untuk membuat mekanisme yang lebih instan, yang lebih cepat," katanya.

Baca juga: PB IDI: Kami Butuh Banyak APD

Mahfud mengungkapkan, sebelumnya masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan alat kesehatan (alkes) maupun APD.

Berkaca dengan hal itu, pemerintah pun memutuskan bahwa kebijakan harus dipermudah agar bisa mengimpor logistik dari luar negeri.

Pasalnya, terang Mahfud, sebelumnya juga masyarakat mengeluhkan adanya faktor birokrasi di sektor Kemenkes dalam mendatangkan APD.

"Sekarang sudah ada jalur online yang bisa dipaket di situ untuk minta izin masuk jenis barang apa, biasanya bisa dilayani, ini boleh ini tidak boleh, itu kebijakannya," katanya.

Baca juga: Penjelasan Pemkot soal APD Penanganan Corona di Tangsel Belum Memadai

Mahfud menambahkan, situasi saat ini yang paling penting adalah bagaimana APD tersedia dan dapat dimanfaatkan di tengah wabah virus corona.

"Yang terpenting itu bagaimana mempermudah dan menyediakan dan menyampaikannya kepada masyarakat, jumlahnya itu tergantung kebutuhan," terang dia.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mendatangkan 8 ton lebih bantuan alat kesehatan dari China ke Indonesia. Adapun total bantuan yang diberikan China yakni sebanyak 12 ton.

Bantuan tersebut berisi alat pelindung diri (APD) yang diangkut Pesawat Hercules dan tiba di di Lanud Halim Perdana Kusuma, Senin (23/3/2020) pukul 10.45 WIB.

Baca juga: RS Dr Moewardi Surakarta Mampu Produksi APD Sendiri

APD yang diberikan terdiri atas 7,2 ton protective clothing, 128 kg N95 mask, 110 kg disposable gloves, 700 kg disposable mask, dan 775 kg goggles.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolik APD kepada Kapuskes TNI, Kepala RSPAD, Kepala RS Suyoto, Kapuskes Angkatan Darat, Kadiskes Angkatan Laut, dan Kadiskes Angkatan Udara.

Prabowo mengatakan, upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan seluruh unsur yang terlibat bekerjasama dengan negara sahabat seperti China dalam menghadapi ancaman covid-19.

"Ada 12 ton APD, (kerjasama seperti ini) akan dilaksanakan terus-menerus," kata Prabowo di Lanud Halim Perdana Kusuma, Senin (23/3/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
sebaiknya masing2 daerah disuruh buat sendiri apd spt sby dan solo, disamping tidak bergantung impor dan pusat, jg umkm bisa diikut sertakan.


Terkini Lainnya
Hasto: Keterangan Ahli Bahasa dalam Sidang Dipengaruhi Ilustrasi dari Penyidik KPK
Hasto: Keterangan Ahli Bahasa dalam Sidang Dipengaruhi Ilustrasi dari Penyidik KPK
Nasional
Presdir RDG Airlines Mangkir Panggilan KPK Terkait Kasus Lukas Enembe
Presdir RDG Airlines Mangkir Panggilan KPK Terkait Kasus Lukas Enembe
Nasional
Dahnil Ungkap Alasan Munculnya Wacana Pengurangan Kuota Haji: Penyelenggaraan Tahun Ini Agak Buruk
Dahnil Ungkap Alasan Munculnya Wacana Pengurangan Kuota Haji: Penyelenggaraan Tahun Ini Agak Buruk
Nasional
Menaker Yassierli Ungkap Strategi Indonesia Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan di Asia-Pasifik
Menaker Yassierli Ungkap Strategi Indonesia Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan di Asia-Pasifik
Nasional
Pemerintah Diminta Utamakan Musyawarah soal Pulau Aceh Masuk Sumut
Pemerintah Diminta Utamakan Musyawarah soal Pulau Aceh Masuk Sumut
Nasional
Menteri Yandri: Musyawarah Desa Bisa Pakai Dana Desa 3 Persen
Menteri Yandri: Musyawarah Desa Bisa Pakai Dana Desa 3 Persen
Nasional
Berapa Gaji Hakim Jika Dinaikkan Prabowo Menjadi 280 Persen?
Berapa Gaji Hakim Jika Dinaikkan Prabowo Menjadi 280 Persen?
Nasional
Gaji Hakim Naik, Ketua KY Harap MA Tak Ampuni Hakim yang Menyimpang
Gaji Hakim Naik, Ketua KY Harap MA Tak Ampuni Hakim yang Menyimpang
Nasional
Soal Chat “Ok Sip” Hasto ke Saeful Bahri, Ronny Talapessy: Bukan Menyetujui
Soal Chat “Ok Sip” Hasto ke Saeful Bahri, Ronny Talapessy: Bukan Menyetujui
Nasional
Timwas Haji DPR: Jangan Ada Keterlambatan Pemulangan Jemaah ke RI
Timwas Haji DPR: Jangan Ada Keterlambatan Pemulangan Jemaah ke RI
Nasional
Gaji Naik 280 Persen, Organisasi Hakim: Bukan Hadiah, tapi Pengakuan Hak yang Tertunda
Gaji Naik 280 Persen, Organisasi Hakim: Bukan Hadiah, tapi Pengakuan Hak yang Tertunda
Nasional
Timwas Haji Imbau Jemaah Tak Bawa Barang Berlebihan dari Tanah Suci
Timwas Haji Imbau Jemaah Tak Bawa Barang Berlebihan dari Tanah Suci
Nasional
Anggota DPR Kritik Luas Rumah Subsidi Diperkecil: Jangan Picu Permukiman Kumuh
Anggota DPR Kritik Luas Rumah Subsidi Diperkecil: Jangan Picu Permukiman Kumuh
Nasional
Ketua MA Lapor ke Prabowo, Jumlah Hakim di Indonesia Belum Ideal
Ketua MA Lapor ke Prabowo, Jumlah Hakim di Indonesia Belum Ideal
Nasional
Prabowo Bicara soal Negara Berhasil dan Gagal: Kita Buat Indonesia Berhasil
Prabowo Bicara soal Negara Berhasil dan Gagal: Kita Buat Indonesia Berhasil
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau