JELAJAHI

Wapres Nilai Langkah Papua Tutup Akses Bukan dalam Pengertian Lockdown

Lihat Foto
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
|
Editor: Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai bahwa langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Papua dengan menutup akses masuk dan keluar daerah tersebut bukan dalam pengertian lockdown.

"Saya kira itu mungkin kebijakan yang sementara saja, tidak dalam pengertian lockdown, tapi untuk membatasi, mencegah masuknya orang-orang yang diduga atau dikhawatirkan akan menularkan virus corona," ujar Ma'ruf Amin saat wawancara melalui video conference dengan wartawan, Kamis (26/3/2020).

Ia mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan hanya agar menjaga supaya jumlah pasien Covid-19 di Papua tidak bertambah.

Baca juga: Cegah Penyebaran Corona di Papua, Bandara Sentani Ditutup hingga 9 April

Selain itu, langkah itu dilakukan agar pasien yang sudah positif bisa fokus ditangani.

"Untuk menjaga supaya masyarakat di sana tidak bertambah, karena mereka tentu akan fokus menangani sehingga mencegah terjadinya yang ada di Papua itu sendiri," kata Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua membuka opsi pembatasan sementara seluruh pintu masuk ke Papua, guna mencegah penyebaran virus corona.

Usai menggelar Rapat Forkompinda di Gedung Negara, Jayapura, Jumat (20/3/2020), Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, pemerintah perlu segera mengambil keputusan untuk melindungi rakyat Papua.

"Saya tadi beri kesempatan sampai hari Rabu (25/3/2020) hasil keputusan tim yang telah ditunjuk, Rabu saya akan umumkan apakah lockdown, pembatasan atau dalam bentuk apa pun," kata Lukas, Jumat (20/3/2020).

Baca juga: Mendagri Tak Setuju Pemprov Papua Tutup Wilayah akibat Covid-19

Dia menuturkan, perkembangan penyebaran virus corona di Indonesia perlu disikapi segera karena hingga kini masih banyak mayarakat yang masuk ke Papua.

Karena itu, bila nanti dianggap perlu, opsi pembatasan sementara akan diambil Pemprov Papua.

"Masyarakat yang datang dari luar, baik naik pesawat atau kapal kami akan batasi selama 14 hari," kata dia.

Baca juga: UPDATE: Pasien Positif Covid-19 di Papua Bertambah Jadi 3 Orang

Di Papua terdapat sebanyak 33 pasien dalam pengawasan (PDP) tersebar di enam kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

Dari total PDP di Provinsi Papua, jumlah terbanyak terdapat di Kota Jayapura, sebanyak 19 orang. Lalu, 7 PDP di Kabupaten Merauke, 3 PDP di Kabupaten Jayapura, 2 PDP di Kabupaten Biak, 1 PDP di Kabupaten Mimika, dan 1 PDP di Kabupaten Jayawijaya.

Sementara yang positif terdapat tiga kasus yang dirawat di Merauke.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut

Video Pilihan
TAG:


Terpopuler
Komentar
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi