Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mampukah Indonesia Mengantisipasi Puncak Penyebaran Covid-19?

Kompas.com - 03/04/2020, 07:43 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan data dari Badan Intelijen Negara (BIN), penyebaran Covid-19 akan mengalami puncaknya pada Juli 2020. Diprediksi, penyebaran Covid-19 akan mencapai 106.287 kasus.

Data tersebut disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR melalui konferensi video, Kamis (2/4/2020).

"Puncaknya pada akhir Juni dan akhir Juli," kata Doni.

Baca juga: Berdasarkan Data BIN, Juli 2020 Puncak Penyebaran Covid-19

Masih berdasarkan data BIN, penyebaran virus corona akan mengalami peningkatan pada akhir Maret sebanyak 1.577 kasus, akhir April sebanyak 27.307 kasus, 95.451 kasus di akhir Mei, dan 105.765 kasus pada akhir Juni.

Menurut Doni, terdapat 50 kabupaten atau kota prioritas yang memiliki risiko tinggi terkait peningkatan penyebaran virus corona dan 49 persen dari wilayah itu berada di Pulau Jawa.

Oleh karena itu, pemerintah perlu kerja sama dengan masyarakat agar skenario atau data BIN tersebut tidak terjadi.

"Kalau kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan, mudah-mudahan kasus yang terjadi tidak seperti apa yang diprediksi," ujarnya.

Hingga saat ini, pemerintah terus meningkatkan upaya pencegahan Covid-19 dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga mencari obat yang paling memungkinkan untuk mengobati pasien positif Covid-19.

Obat tamiflu

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan obat atau vaksin untuk menyembuhkan penyakit Covid-19.

Namun, berdasarkan protokol dan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), disepakati penggunaan obat jenis tamiflu untuk meredakan Covid-19.

Baca juga: Menkes Sebut Gunakan Obat Tamiflu Untuk Penyakit Covid-19

"Kita menggunakan tamiflu, yang persediaannya sudah ada di Dinas Kesehatan dan sudah dibagikan," kata Terawan dalam rapat kerja dengan Komisi IX, Kamis (2/4/2020).

Obat tamiflu, menurut Terawan, sudah dibagikan ke seluruh rumah sakit rujukan sebanyak 450.000 tablet dan akan ada penambahan distribusi obat tersebut hingga dua pekan ke depan.

"Kemarin hari Rabu, datang bahan baku untuk tamiflu, sehingga kita akan bisa mendapatkan satu juta tablet dalam seminggu dua minggu mendatang," ujar dia.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto memberikan keterangan kepada wartawan menjelang kedatangan WNI dari natuna di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (15/2/2020).KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto memberikan keterangan kepada wartawan menjelang kedatangan WNI dari natuna di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (15/2/2020).

 

Alat bantu pernapasan dan dokter spesialis

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com