Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelaksanaan PSBB Dinilai Absurd, Banyak Terjadi Penyimpangan Teknis

Kompas.com - 18/05/2020, 15:59 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka pengendalian Covid-19 dinilai absurd.

Direktur Legal Culture Institue Rizqi Ami mengatakan, banyak terjadi penyimpangan teknis dalam penerapan PSBB.

"Sebenarnya konteks PSBB ini sudah menjelaskan sedemikian rupa, tetapi tidak implementatif. Karena di lapangan menjadi absurd dan banyak penyalahgunaan teknis," kata Rizqi dalam diskusi online 'Perbandingan Kebijakan Penanganan Covid-19 di Beberapa Negara', Senin (18/5/2020).

Baca juga: Langgar PSBB, Pedagang yang Berjualan di Pasar Anyar Bogor Segera Ditindak

Ia menyebutkan sejumlah kasus masyarakat di beberapa daerah yang ditangkap dan diadili dengan tindak pidana ringan karena dianggap melanggar PSBB.

Padahal, menurut Rizqi, penerapan PSBB dilakukan dengan pendekatan sosial.

"Misal beberapa kasus seperti di Riau, sempat ada yang ditangkap lalu diadili dengan tindak pidana ringan. Padahal seharusnya pendekatan sosiologis, bukan hukum. Maka konteksnya menjadi absurd, karena penegakan hukumnya tidak jelas," tuturnya.

Rizqi pun sempat mengulas rencana Pemprov DKI Jakarta melakukan karantina wilayah.

Namun, rencana itu ditolak karena penanganan Covid-19 mesti diputuskan oleh pemerintah pusat.

"DKI sempat mau lockdown, tapi pemerintah pusat kemudian megatakan segala bentuk penanganan Covid-19 harus terpusat sehingga lahir PSBB dengan PP 21/2020," ucap Rizqi.

Baca juga: Pelanggar PSBB di Jatinegara Kerap Tolak Sanksi Sosial Menyapu Jalan karena Gengsi

Padahal, menurut Rizqi, hampir 50 persen negara yang melakukan lockdown pada awal penanganan Covid-19 telah mengalami penurunan kasus pada Mei ini.

Dia mencontohkan negara seperti Selandia Baru dan Turki.

"Rata-rata hampir 50 persen negara yang melakukan lockdown di awal, bulan Mei sudah terjadi penurunan, bahkan seperti New Zealand dan Turki sudah mulai membuka diri dengan membuka tempat hiburan atau tempat perbelanjaan," ujarnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Komentar
lock down berhasil? terus kenapa who bikin pernyataan "kemungkinan covid-19 tidak akan pernah hilang"?


Terkini Lainnya
Gaspol Hari Ini: Jaga Marwah Prabowo, MBG Mesti Dibenahi Total
Gaspol Hari Ini: Jaga Marwah Prabowo, MBG Mesti Dibenahi Total
Nasional
KPK Ungkap Alasan Panggil Bos Indosat Jadi Saksi Korupsi Mesin EDC Bank BUMN
KPK Ungkap Alasan Panggil Bos Indosat Jadi Saksi Korupsi Mesin EDC Bank BUMN
Nasional
Buka Rakornas Binwas Pemda, Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP Perkuat Pengawasan
Buka Rakornas Binwas Pemda, Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP Perkuat Pengawasan
Nasional
DPR dan Pemerintah Kompak Minta MK Tolak Uji Materi UU TNI
DPR dan Pemerintah Kompak Minta MK Tolak Uji Materi UU TNI
Nasional
Kasus CPO, Berkas Perkara Marcella Santoso dkk Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
Kasus CPO, Berkas Perkara Marcella Santoso dkk Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
Nasional
Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang
Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang
Nasional
Mentan Klaim Sudah Pangkas Distribusi Pupuk dari 145 Jadi 3 Tahap
Mentan Klaim Sudah Pangkas Distribusi Pupuk dari 145 Jadi 3 Tahap
Nasional
Mentan Bakal Setop Ekspor Kelapa Gelondongan ke Luar Negeri
Mentan Bakal Setop Ekspor Kelapa Gelondongan ke Luar Negeri
Nasional
Yusril: Indonesia Tak Akan Berikan Visa untuk Atlet Israel
Yusril: Indonesia Tak Akan Berikan Visa untuk Atlet Israel
Nasional
Korupsi Kegiatan Fiktif, Eks Kadisbud DKI Dituntut 12 Tahun Bui
Korupsi Kegiatan Fiktif, Eks Kadisbud DKI Dituntut 12 Tahun Bui
Nasional
Mendes Akan Koordinasi ke Kemenhut soal Desa Sukawangi di Bogor Masuk Kawasan Hutan
Mendes Akan Koordinasi ke Kemenhut soal Desa Sukawangi di Bogor Masuk Kawasan Hutan
Nasional
Ada 12 Anggota Kontingen Israel yang Dibatalkan Visanya oleh Imigrasi RI
Ada 12 Anggota Kontingen Israel yang Dibatalkan Visanya oleh Imigrasi RI
Nasional
Soal Biaya Medis Keracunan MBG, Dirut BPJS Kesehatan: Jika KLB, Tanggung Jawab Pemda
Soal Biaya Medis Keracunan MBG, Dirut BPJS Kesehatan: Jika KLB, Tanggung Jawab Pemda
Nasional
Dua Hari Dasco Rapat Bersama Menteri Prabowo, Bahas Apa?
Dua Hari Dasco Rapat Bersama Menteri Prabowo, Bahas Apa?
Nasional
Mentan Sebut Kenaikan Produksi Beras Indonesia Diprediksi Terbesar Kedua di Dunia
Mentan Sebut Kenaikan Produksi Beras Indonesia Diprediksi Terbesar Kedua di Dunia
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau