Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Kompas.com - 07/06/2020, 11:42 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Basseng mengatakan, upaya perwujudan pertumbuhan ekonomi hijau di kalangan birokrasi relatif berjalan lambat.

Pasalnya meski sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, para Aparatur Sipil Negara (ASN) belum memahami konsep tersebut.

Padahal ASN sebagai pemangku kebijakan merupakan aktor penting dalam konsep pembangunan nasional.

"Namun mereka belum memiliki pengetahuan terkait pertumbuhan ekonomi hijau sehingga banyak kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dan sosial,” kata Basseng, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal itu dikatakan Basseng, saat mengikuti Knowledge Sharing Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Global Green Growth Institute, melalui video conference, Jumat (5/6/2020).

Baca juga: Laboratorium Inovasi, Terobosan LAN Dorong Reformasi Birokrasi di Daerah

Untuk diketahui, konsep ekonomi hijau merupakan paradigma ekonomi baru yang meminimalkan faktor kerusakan lingkungan, dan dinilai dapat menekan emisi karbon dalam proses pembangunan.

Dibanding dengan penerapan ekonomi biasa yang menghasilkan emisi karbon kumulatif sebesar 2.484 juta Total Karbon Dioksida (TCO2) dalam kurun waktu 2015 hingga 2030, pertumbuhan ekonomi hijau mampu menekan emisi karbon hingga 689 juta TCO2.

Maka dari itu, menurut Basseng, konsep pertumbuhan ekonomi hijau perlu dimasukkan dalam penyelenggaraan pelatihan teknis ASN.

Senada dengan Basseng, Indonesia Representative GGGI Marcel Silvius mengatakan, peran aktif ASN sebagai pemangku kebijakan diperlukan dalam pelaksanaan ekonomi hijau.

Baca juga: Pandemi Covid-19, LAN Gunakan Metode Distance Learning untuk Tingkatkan Profesionalitas Birokrasi

“Saya harap, LAN sebagai instansi pembina pelatihan ASN dapat memasukkan pengetahuan atau modul-modul tentang konsep ekonomi hijau pada setiap pelatihan,” kata Marcel.

Marcel menambahkan, beberapa hal positif yang dapat dilakukan Indonesia antara lain membangun eco-tourism, menjaga adat istiadat beserta kekayaan alamnya, menggunakan sumber daya energi yang dapat diperbaharui, hingga tata kota yang ramah lingkungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Prabowo Hadiri Hari Kedua KTT BRICS, Bahas Isu Lingkungan dan Kesehatan Global
Prabowo Hadiri Hari Kedua KTT BRICS, Bahas Isu Lingkungan dan Kesehatan Global
Nasional
Singgung soal Lemahnya Tindakan Tegas Terhadap Mafia Haji, DPR: Tidak Ada Efek Jera
Singgung soal Lemahnya Tindakan Tegas Terhadap Mafia Haji, DPR: Tidak Ada Efek Jera
Nasional
Mensos Laporkan Progres Sekolah Rakyat ke DPR, 100 Lokasi Siap Beroperasi 14 Juli 2025
Mensos Laporkan Progres Sekolah Rakyat ke DPR, 100 Lokasi Siap Beroperasi 14 Juli 2025
Nasional
Selasa, PN Jakpus Bacakan Vonis Jaksa yang Tilap Uang Korban Investasi Bodong
Selasa, PN Jakpus Bacakan Vonis Jaksa yang Tilap Uang Korban Investasi Bodong
Nasional
Brigadir Nurhadi Tewas, Polda NTB Didesak Usut Dugaan Penganiayaan
Brigadir Nurhadi Tewas, Polda NTB Didesak Usut Dugaan Penganiayaan
Nasional
Basarnas Curhat Tak Ada Anggaran Perbaiki Alat Pendeteksi Lokasi Kecelakaan
Basarnas Curhat Tak Ada Anggaran Perbaiki Alat Pendeteksi Lokasi Kecelakaan
Nasional
Jaksa: CPIB Singapura Bekukan Rekening Perusahaan Surya Darmadi
Jaksa: CPIB Singapura Bekukan Rekening Perusahaan Surya Darmadi
Nasional
Kemensos: Anggaran Sekolah Rakyat Capai Rp 1,19 Triliun
Kemensos: Anggaran Sekolah Rakyat Capai Rp 1,19 Triliun
Nasional
Emosi Perusahaannya di Singapura Disita Kejagung, Surya Darmadi: Stres
Emosi Perusahaannya di Singapura Disita Kejagung, Surya Darmadi: Stres
Nasional
Perusahaan Surya Darmadi Sudah Buka Lahan untuk Kebun Sawit meski Tak Punya Izin KLHK
Perusahaan Surya Darmadi Sudah Buka Lahan untuk Kebun Sawit meski Tak Punya Izin KLHK
Nasional
Komisi V Sorot Anggaran BMKG-Basarnas Menurun, Padahal Potensi Bencana Meningkat
Komisi V Sorot Anggaran BMKG-Basarnas Menurun, Padahal Potensi Bencana Meningkat
Nasional
Dampingi Presiden Prabowo di KTT BRICS, Menko Airlangga: BRICS Berkomitmen Perkuat Multilateralisme dan Tata Kelola Global
Dampingi Presiden Prabowo di KTT BRICS, Menko Airlangga: BRICS Berkomitmen Perkuat Multilateralisme dan Tata Kelola Global
Nasional
Minta IDI dan Menkes Musyawarah, Saldi Isra: Semuanya Ketemu, Bicara dari Hati ke Hati
Minta IDI dan Menkes Musyawarah, Saldi Isra: Semuanya Ketemu, Bicara dari Hati ke Hati
Nasional
DPR Minta BP Haji Bentuk Penegak Hukum Berantas Oknum pada Pelaksanaan Haji 2026
DPR Minta BP Haji Bentuk Penegak Hukum Berantas Oknum pada Pelaksanaan Haji 2026
Nasional
BMKG: Hujan Ekstrem Masih Akan Terjadi Sepekan ke Depan
BMKG: Hujan Ekstrem Masih Akan Terjadi Sepekan ke Depan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau